Ketua Presidium Masyarakat Medan Utara (PMMU), Syahruddin, menilai Pemko Medan tak serius membangun sektor pendidikan di Medan Utara. Hal ini bisa dilihat dari minimnya sarana dan fasilitas pendidikan di kawasan itu. Demikian disampaikan Syahruddin kepada wartawan koran ini, kemarin (5/5).
“Dinas Pendidikan belum mengarahkan agenda yang diprioritaskan, khususnya di dunia pendidikan secara konstruktif.
Sarana pendidikan di kawasan Medan Utara masih terbilang sangat minim. Hal ini disebabkan kurangnya perhatian Pemko Medan untuk melakukan pembangunan. Sehingga, para orangtua siswa kesulitan menyekolahkan anaknya,” katanya.
Dia menjelaskan,untuk kualitas dan sarana pendidikan di Medan Utara terbilang masih memprihatinkan. “Salah satu yang yang dapat dijadikan tolak ukur adalah minimnya acara-acara bergengsi di dunia pendidikan dilaksanakan di Medan Utara. Hal tersebut dikarenakan arah kebijakan yang stagnan, itu pula rasanya berdampak kepada kualitas pendidikan di Kawasan Medan Utara,” jelasnya.
Dia mengatakan, pihaknya siap menjembatani Pemerintah Kota Medan, dalam hal ini Dinas Pendidikan (Disdik) untuk penyediaan lahan guna pembangunan gedung sekolah yang sangat dibutuhkan warga, supaya pembangunan tersebut segera terealisasi. “Janji-janji Pemko Medan untuk membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kawasan Medan Utara sepertinya masih isapan jempol belaka. Maka dari itu, kami siap memediasi dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk pengadaan lahan. Sebab kita memberikan apresiasi yang baik dengan adanya pembangunan sekolah, khususnya SMK,”ujarnya.
Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa pembangunan SMK maupun SMA di kawasan Medan Utara merupakan kebutuhan yang sangat mendesak guna mendukung pembangunan berwawasan kelautan dan perindustrian. “Sudah saatnya kawasan Medan Utara didukung dengan kehadiran SMK yang mampu menampung masyarakat Medan Utara, sehingga mereka tidak harus lagi jauh-jauh mencari sekolah dan siap bekerja serta bersaing guna mendukung pembangunan Medan Utara,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Unit Pelayanan Teknis Cabang Dinas Pendidikan Belawan, Imran Syafei mengatakan, pendidikan anak di usia 7-15 di Belawan memang memprihatinkan. Pasalnya, masih ada saja orang tua yang memperkerjakan anaknya. Padahal biaya sekolah tidak diberatkan. Biaya uang sekolah, ujian, les dan buku gratis bagi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
“Hal ini terjadi karena faktor ketertinggalan pendidikan di Kawasan Medan Utara, orangtua yang belum tahu manfaat sekolah itu bagi anak-anak mereka, ekonomi yang rendah memicu para orangtua tidak menyekolahkan anak mereka dan malah menyuruh mereka bekerja di usia dini. Padahal, anak-anak juga punya hak untuk sekolah dan bermain,” ujarnya.
Dia menambahkan pernah melihat anak mengutip besi di jalan dan dia bertanya tentang latar pendidikan anak tersebut, ternyata telah putus sekolah karena biaya. “Saya sangat menyanyangkan hal tersebut, padahal orangtua hanya tinggal beli baju dan sepatu saja, jika tidak mampu bisa dibicarakan dan dicari solusinya dari sekolah,” tambahnya. (mag-11)
