26 C
Medan
Friday, November 22, 2024
spot_img

Travel dan Staf Diduga Bersekongkol

Korupsi-Ilustrasi
Korupsi-Ilustrasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Inspektorat Provinsi Sumatera Utara mengungkapkan, temuan pada LHP BPK di sejumlah SKPD Pemprovsu sudah ditindaklanjuti instansi masing-masing. Sebelum masa 60 hari revisi LHP tersebut, diharapkan SKPD terkait proaktif menindaklanjutinya.

Pelaksana Tugas Kepala Inspektur Sumut, Ahmad Fuad mengatakan, salah satu dugaan pada LHP BPK tersebut ialah soal penggelembungan harga tiket pesawat. Selain di beberapa SKPD Pemprovsu, dugaan mark up tiket pesawat juga menyasar ke anggota DPRD Sumut.

Diakui Fuad, khusus di lembaga legislatif tersebut menjadi domain Sekretariat DPRD untuk menindaklanjuti. Termasuk kuat dugaan antara staf DPRD dan pihak travel ‘bersekongkol’ memainkan harga tiket.

“Tentunya anggota dewan bersangkutan yang harus membuka cerita. Kemudian dari berbagai informasi itu dirangkum jadi satu oleh sekretariat, karena itu adalah domain mereka. Saya pikir dari situ akan terbuka siapa yang mainkan harga tiket tersebut,” ungkapnya.

Dia menambahkan, pihaknya tetap membuka diri andai pihak Sekretariat Dewan membutuhkan kerjasama dengan Inspektorat. Namun begitupun, Inspektorat mengakui tidak bisa mengintervensi penuh urusan yang ada di Sekretariat DPRD.

Lebih lanjut Fuad mengatakan, dari informasi yang diketahuinya sudah hampir seluruh SKPD yang menindaklanjuti LHP BPK itu. Meski tak mengingat SKPD mana saja, namun yang sudah clear ialah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

“Diskanla (Dinas Perikanan dan Kelautan) juga ada ditemukan. Mereka juga sudah menindaklanjutinya. Kita tunggulah karena ini tengah berproses,” ucapnya.

Terpisah, Kabag Umum Sekretariat DPRD Sumut Effendi Batubara mengatakan, tiket perjalanan diurus oleh staf masing-masing komisi, untuk selisihnya staf komisi bertanggungjawab mengembalikannya ke kas daerah.

“Bagaimana pun itu bisa memiliki efek jera kepada staf komisi,” katanya.

Saat disinggung mengenai system pembelian, apakah masih pakai cara yang lama, dia belum bisa memberikan penjelasan lebih lengkap. “Besoklah itu saya tanyakan lagi ke pihak keuangan,” sebutnya. (prn/bal/adz)

Korupsi-Ilustrasi
Korupsi-Ilustrasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Inspektorat Provinsi Sumatera Utara mengungkapkan, temuan pada LHP BPK di sejumlah SKPD Pemprovsu sudah ditindaklanjuti instansi masing-masing. Sebelum masa 60 hari revisi LHP tersebut, diharapkan SKPD terkait proaktif menindaklanjutinya.

Pelaksana Tugas Kepala Inspektur Sumut, Ahmad Fuad mengatakan, salah satu dugaan pada LHP BPK tersebut ialah soal penggelembungan harga tiket pesawat. Selain di beberapa SKPD Pemprovsu, dugaan mark up tiket pesawat juga menyasar ke anggota DPRD Sumut.

Diakui Fuad, khusus di lembaga legislatif tersebut menjadi domain Sekretariat DPRD untuk menindaklanjuti. Termasuk kuat dugaan antara staf DPRD dan pihak travel ‘bersekongkol’ memainkan harga tiket.

“Tentunya anggota dewan bersangkutan yang harus membuka cerita. Kemudian dari berbagai informasi itu dirangkum jadi satu oleh sekretariat, karena itu adalah domain mereka. Saya pikir dari situ akan terbuka siapa yang mainkan harga tiket tersebut,” ungkapnya.

Dia menambahkan, pihaknya tetap membuka diri andai pihak Sekretariat Dewan membutuhkan kerjasama dengan Inspektorat. Namun begitupun, Inspektorat mengakui tidak bisa mengintervensi penuh urusan yang ada di Sekretariat DPRD.

Lebih lanjut Fuad mengatakan, dari informasi yang diketahuinya sudah hampir seluruh SKPD yang menindaklanjuti LHP BPK itu. Meski tak mengingat SKPD mana saja, namun yang sudah clear ialah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

“Diskanla (Dinas Perikanan dan Kelautan) juga ada ditemukan. Mereka juga sudah menindaklanjutinya. Kita tunggulah karena ini tengah berproses,” ucapnya.

Terpisah, Kabag Umum Sekretariat DPRD Sumut Effendi Batubara mengatakan, tiket perjalanan diurus oleh staf masing-masing komisi, untuk selisihnya staf komisi bertanggungjawab mengembalikannya ke kas daerah.

“Bagaimana pun itu bisa memiliki efek jera kepada staf komisi,” katanya.

Saat disinggung mengenai system pembelian, apakah masih pakai cara yang lama, dia belum bisa memberikan penjelasan lebih lengkap. “Besoklah itu saya tanyakan lagi ke pihak keuangan,” sebutnya. (prn/bal/adz)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/