MEDAN, SUMUTPOS.CO -Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan mengingatkan agar isu SARA (Suku Agama, Ras, dan Antargolongan) tidak dipergunakan pada Pilkada 2018. Anggota Komisi Informasu Komunikasi (Infokom) MUI Medan, Ustadzah Yuni Naibaho menyebut isu SARA sangat sensitif. Bahkan, bisa memecah belah persatuan sama lainnya.
Oleh karena itu, dia mengimbau kepada setiap pasangan calon (paslon) yang akan bertarung di Pilkada 2018 untuk tidak menggunakan isu tersebut guna menjatuhkan lawan politiknya.
“Di Sumut ada 8 kabupaten/kota dan 1 provinsi yang akan menggelar pilkada, jadi akan sangat bahaya perpecahan ketika isu SARA dilemparkan. Pilkada itu adu gagasan untuk memajukan daerah, jangan sampai malah terpecah belah hanya karena pilkada,” ujar Yuni, Minggu (2/7).
Menurutnya, persatuan serta keutuhan NKRI lebih diutamakan dari pada perpecahan demi mengejar sebuah jabatan. “Harusnya pilkada itu menyatukan, bukan malah memecah belah,” pesannya.
Dia pun mengingatkan agar lembaga penyelenggara maupun pengawas pilkada untuk lebih ekstra hati-hati dan tegas dalam menindak paslon yang melontarkan isu SARA saat pilkada berlangsung.
“MUI hanya bisa mengingatkan, lembaga pengawas dan penyelenggaraan lebih punya wewenang untuk menindak. Dari saat ini sudah harus dicari formulasi untuk menangani atau mengatasi persoalan isu SARA,” paparnya.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumut, Syafrida R Rasahan mengatakan bahwa pihaknya sudah menyadari betapa pentingnya atau betapa berbahayanya isu sara dalam kontestasi Pilkada 2018.
Oleh karenanya, kata dia, Bawaslu Sumut telah meminta masukan dari berbagai pihak untuk bisa mengatasi masalah tersebut.
“Akademisi, ORMAS, OKP sudah kita minta pendapatnya tentang isu SARA di Pilgubsu 2018,”ujarnya.
Masukan itu, lanjut dia, akan dijadikan dasar dan pegangan untuk mengambil tindakan nantinya. Selain itu, dia juga menyebut Bawaslu akan berkordinasi dengan MUI mengenai antisipasi bergulirnya isu sara.
“Isu SARA juga menjadi perhatian khusus Bawaslu RI. Kemungkinan akan ada keputusan Bawaslu RI terkait isu sara, sebelum itu keluar kami akan meminta masukan dari berbagai pihak termasuk MUI,”jelasnya.(dik/azw)
