MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah ormas yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI) menggelar apel siaga di Lapangan Merdeka Medan, Minggu (5/7). Sejumlah tuntutan dalam aksi tersebut kemudian diserahkan ke Kapolrestabes Medan.
Dalam aksinya, massa yang berjumlah kurang lebih 300 orang membawa berbagai spanduk berisikan tuntunan. Di antaranya ganyang PKI, dan tolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
Massa juga membakar sejumlah bendera bersimbol tertentu. Antara lain simbol PKI dan sebuah bendera bergambar seekor babi yang moncongnya berwarna putih dengan gambar bersimbol palu arit. Selain itu juga membakar simbol RUU HIP.
Koordiantor Anak NKRI Sumut, H Tumpal Panggabean mengungkapkan, RUU HIP telah mencederai perundang-undangan yang ada di Indonesia.
“Kita tidak habis pikir apa yang ada dipikiran para inisiator RUU HIP ini. Ini tentunya menjadi catatan bahwa DPR RI abai dengan kondisi bangsa ini,” katanya.
Tumpal menambahkan, secara tidak langsung mereka membiarkan ideologi PKI muncul dan mereka akan menjadikan sebuah UU. “Ini berarti penguatan ideologi PKI tersebut dilakukan secara terencana. Terbukti dengan adanya RUU HIP,” tegas Tumpal.
Dikatakan Tumpal, unjuk rasa damai ini dilakukan guna mengantisipasi jika sewaktu-waktu PKI muncul kepermukaan. “Ini seruan nasional dan kita sambut dengan apel siaga. Kita nyatakan siap melawan PKI dan menolak RUU HIP,” tegasnya lagi.
Pihaknya juga akan melaporkan dan menuntut inisiator RUU HIP tersebut. “Hari ini (kemarin,Red) juga kita akan laporkan secara resmi inisiator RUU HIP kepada pihak kepolisian dan dalam hal ini kita laporkan ke Polrestabes Medan,” pungkasnya.
Tuntutan tertulis massa aksi ANAK NKRI yang kemudian diserahkan kepada Kepala Polrestabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko. Riko hadir di lokasi acara menjelang aksi bubar. “Terima kasih sudah menggelar aksi dengan tertib, saya harap setelah ini saudara-saudara kembali ke rumah masing-masing dengan tertib pula,” kata Riko.
Adapun tuntutan ANAK NKRI, di antaranya meminta RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dibatalkan. Menolak munculnya kembali PKI. Massa juga melaporkan dua politikus PDIP yang dinilai mengusung RUU HIP, yakni Rieke Diah Pitaloka dan Hasto Kristiyanto.
Sementara itu, Satuan Brimob Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) mengerahkan 1 SSK personel guna mengamankan aksi damai tersebut. Pengerahan personel kepolisian ini dipimpinan langsung oleh Kabag Ops Sat Brimob Polda Sumut, Kompol Heriono.
Kompol Heriono mengatakan, elemen umat Islam melakukan unjuk rasa terkait penolakan terhadap Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
“Kita personel Brimob kehadirannya jelas sebagai pengamanan guna mengantisipasi gangguan Kamtibas selama berlangsungnya aksi dan orasi yang dilakukan oleh Anak NKRI,” ujarnya. (mag-1/ila)
