MEDAN-Fraksi PDI Perjuangan kembali meminta kepada Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM untuk mencopot Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kota Medan M Sofyan. Desakan ini terkait tindakan arogan Satpol PP Medan ketika mengeksekusi bangunan di Komplek Candika Medan Johor pada 21 Januari 2013 lalu.
“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan kembali meminta kepada Wali Kota Medan segera mencopot M Sofyan dari jabatannya dari Kepala Satpol PP Kota Medan karena telah bertindak arogan terhadap masyarakat,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan Hasyim SE dalam rapat paripurna, kemarin.
Menurutnya, M Sofyan telah memerintahkan anggota Satpol PP Medan untuk bertindak anarkis dalam eksekusi lahan Cadika tersebut. Akibatnya, 2 orang anggota DPRD Medan dari PDIP yakni Drs Daniel Pinem dan Porman Naibaho menjadi korban pemukulan Satpol PP. “M Sofyan telah gegabah memerintahkan anggotanya berbuat anarkis,” jelasnya.
Hasyim mengkhawatirkan bila M Sofyan tetap dibiarkan menjabat sebagai Kepala Satpol PP, maka dimasa mendatang anggota polisi Pamong Praja itu akan menjadi alat kekuasaan Pemko Medan untuk menghakimi dan menganiaya masyarakat. “Jangan sampai Satpol PP menjadi salah arah,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini, F-PDI Perjuangan juga meminta agar Pemko Medan melakukan penyelamatan asset secara menyeluruh dan tidak ada tebang pilih. Saat ini banyak asset Pemko Medan yang telah berpindah tangan kepada pihak ketiga seperti 5 unit bangunan di Jalan Asia, Tanah di Jalan Jawa, Lapangan Gajah Mada di Jalan Krakatau dan Tanah di Jalan Iskandar Muda.
“Banyak asset Pemko Medan yang telah dikuasai pihak ketiga. Jadi ini harus dilakukan secara menyeluruh. Kami tidak tahu bagaimana caranya asset itu bisa dikuasai orang lain, jadi harus diselamatkan kembali,” tegasnya Hasyim.
Hasyim menilai banyak bangunan tanpa izin berdiri di Kota Medan, seperti bangunan di Sungai Berderah, Kelurahan Dwikora Medan Helvetia, Perumahan di Jalan Luku Medan Selayang yang berdiri di jalur hijau. Banyak juga bangunan yang berdiri tidak sesuai dengan izin yang diberikan. (mag-7)
“Karena itu kami mendesak agar Dinas TRTB Medan bekerja lebih keras lagi. Bangunan-bangunan itu telah melangar aturan dan mengurangi PAD Kota Medan,” paparnya.
Sementara itu, Kasat Satpol PP Medan M Sofyan ketika dikonfirmasi soal permintaan F-PDI Perjuangan DPRD Medan ini belum berhasil. Nomor handpone miliknya tidak bisa dihubungi.(mag-7)
