MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Laksamana Putra Siregar, mengaku bahwa pihaknya tengah terus melakukan pendataan guru honorer di Kota Medan. Ia membantah jika pihaknya disebut tidak melakukan pendataan sama sekali.
Dikatakan Putra, semua guru honorer tersebut akan diverifikasi oleh pihak kecamatan sebelum diserahkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Medan. Selanjutnya, data yang diterima BKD akan disesuaikan dengan data yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan. “Pada prinsipnya, kita data akan data seluruh guru honorer itu. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan dalam waktu yang singkat,” ucapnya, Rabu (5/10).
Putra menegaskan, yang didata Dinas Pendidikan adalah guru honorer, pendataan itu tidak ada kaitannya dengan guru yang lolos PPPK. Dengan kata lain, apa yang dilakukan saat ini hanyalah pendataan, tidak ada komitmen apapun yang diberikan Pemko Medan terkait PPPK dengan adanya pendataan tersebut.
Artinya, sambung Putra, Pemko Medan hanya memetakan tenaga guru honorer dan tenaga honor di OPD lainnya. “Penegasan BKN (Badan Kepegawaian Negara) ke kita, untuk pengangkatan guru PPPK dan ASN tidak ada jalur lain, semua harus mengkuti seleksi ujian. Ini kita sampaikan agar informasi yang beredar di lapangan itu tidak liar dan diartikan macam-macam,” ujarnya.
Putra kembali menegaskan, pendataan ini dilakukan secara mandiri. Nantinya, setiap guru memasukkan data mereka ke dalam aplikasi yang bakal diberikan ke masing-masing guru honorer melalui BKD Kota Medan. “Untuk melengkapi data guru honorer ke dalam aplikasi, BKD akan mengirim aplikasinya ke sekolah. Kepala sekolah lah yang menginstruksikan guru honorernya untuk segera melengkapi data tersebut,” pungkasnya. (map/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Laksamana Putra Siregar, mengaku bahwa pihaknya tengah terus melakukan pendataan guru honorer di Kota Medan. Ia membantah jika pihaknya disebut tidak melakukan pendataan sama sekali.
Dikatakan Putra, semua guru honorer tersebut akan diverifikasi oleh pihak kecamatan sebelum diserahkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Medan. Selanjutnya, data yang diterima BKD akan disesuaikan dengan data yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan. “Pada prinsipnya, kita data akan data seluruh guru honorer itu. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan dalam waktu yang singkat,” ucapnya, Rabu (5/10).
Putra menegaskan, yang didata Dinas Pendidikan adalah guru honorer, pendataan itu tidak ada kaitannya dengan guru yang lolos PPPK. Dengan kata lain, apa yang dilakukan saat ini hanyalah pendataan, tidak ada komitmen apapun yang diberikan Pemko Medan terkait PPPK dengan adanya pendataan tersebut.
Artinya, sambung Putra, Pemko Medan hanya memetakan tenaga guru honorer dan tenaga honor di OPD lainnya. “Penegasan BKN (Badan Kepegawaian Negara) ke kita, untuk pengangkatan guru PPPK dan ASN tidak ada jalur lain, semua harus mengkuti seleksi ujian. Ini kita sampaikan agar informasi yang beredar di lapangan itu tidak liar dan diartikan macam-macam,” ujarnya.
Putra kembali menegaskan, pendataan ini dilakukan secara mandiri. Nantinya, setiap guru memasukkan data mereka ke dalam aplikasi yang bakal diberikan ke masing-masing guru honorer melalui BKD Kota Medan. “Untuk melengkapi data guru honorer ke dalam aplikasi, BKD akan mengirim aplikasinya ke sekolah. Kepala sekolah lah yang menginstruksikan guru honorernya untuk segera melengkapi data tersebut,” pungkasnya. (map/ila)
