Pembahasan Rancangan APBD 2012
MEDAN- Karena tak membawa data lengkap saat pembahasan Rancangan APBD 2012, Kadis Pendidikan Kota Medan Hasan Basri disuruh pulang oleh Komisi B DPRD Kota Medan, Senin (5/12). Hasan Basri disuruh pulang ke kantornya untuk mengambil data yang lengkap agar rapat pembahasan R-APBD 2012 dapat dilaksanakan. Sesuai jadwal, sekira pukul 10.00 WIB, Komisi B DPRD Kota Medan melakukan rapat pembahasan Rancangan APBD 2012 yang dialokasikan untuk Disdik Kota Medan. Saat Komisi B meminta data-data soal sekolah-sekolah mana saja yang bakal direhab, MCK yang akan dibangun dan pengadaan mobiler di sekolah-sekolah mana saja, Hasan Basri tak bisa menunjukkannya.
Menyikapi itu, Ketua Komisi B Roma P Simaremare menyuruh Hasan Basri pulang ke kantornya untuk mengambil data-data yang tersebut agar pembahasan RAPBD 2012 tersebut dapat dilakukan. Sembari menunggu Hasan Basri membawa data tersebut, rapat pembahasan itu diskors hingga Hasan Basri datang.
“Kita minta Hasan Basri membawa data-data yang lengkap, jadi rapat kami skor. Bila data belum lengkap, bagaimana mau dilakukan pembahasan, tidak akan bisa disimpulkan,” kata Ketua Komisi B DPRD Medan Roma Simaremare saat dikonfirmasi di ruangannya usai Hasan Basri pulang ke kantornya.
Sekira pukul 17.00 WIB, Hasan Basri kembali ke DPRD Medan membawa data-data yang diminta Komisi B. Dalam rapat itu, Komisi B memangkas pembangunan MCK sebesar 70 persen untuk penambahan bangunan kelas baru di sejumlah sekolah.
Sementara, desakan agar Hasan Basri dicopot dari jabatannya kembali disuarakan Satuan Mahasiswa (Satma) Pemuda Pancasila (PP) Kota Medan. Mereka mendesak Wali Kota Medan Rahudman Harahap segera mencopot Hasan Basri dari jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan dengan melakukan aksi di depan Balai Kota Medan, Senin (5/12).
Dalam aksi itu, mereka menyembelih dua ekor ayam sebagai bentuk keprihatinan dengan belum dicopotnya Hasan Basri dari jabatannya. “Kota Medan yang merupakan tolok ukur bagi Sumatera Utara. Karena matinya penegakan hukum di Kota Medan, kami meminta Wali Kota Medan untuk segera mencopot Hasan Basri yang menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan dan rekomendasi pemecatannya dari jabatan,” kata Akhmad alias Memek selaku kordinator aksi sembari menyembelih dua ekor ayam sebagai simbolis matinya penegakan hukum di Kota Medan.
Menurut Memek, penegakan hukum di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini terindikasi dengan masih belum dicopotnya Hasan Basri yang telah terindikasi korupsi dari jabatan Kadisdik Kota Medan. “Penarikan dana BOS dari setiap Kacabdis sebesar 17 persen yang diduga telah merugikan negara sebesar Rp3 miliar yang terjadi pada 2006 dan 2007 dan percetakan soal UAS dan LJU pada 2004-2005 yang menggunakan APBD 2004 sebesar Rp4 miliar dilakukan tanpa tender,” jerit Memek.
Selain itu, lanjut Memek, negara sudah mengalami kerugian sebesar Rp2 miliar dengan adanya indikasi penggelapan uang koreksi LJU sebesar Rp2.400 per siswa dengan mata anggaran No.2.11.01.20/001 yang tidak dilakukan dengan semestinya. Seharusnya, dana pendataan sekolah, dana naskah ujian Rp4.200 per siswa dilakukan tanpa tender jelas melanggar aturan-aturan.
“Apalagi ditambah kasus ditemukanya siswa sisipan atau siswa siluman yang masuk lewat pintu belakang di tiga SMA favorit di Kota Medan yang diduga ada intervensi dari Kadisdik Medan, Hasan Basri. Kepala Sekolah di bawah tekanan, jadi jangan korbankan kepala sekolah karena Kepala Dinas Pendidikan yang harus bertangung jawab,” beber Memek.
Anggota Komisi B DPRD Medan Paulus Sinulingga sangat memberikan aprsiasi terhadap tindakan dari aksi dari Satma PP yang sudah menanggapi dunia sosial. “Kepedulian dalam hal positif yang mempersoalkan dunia pendidikan perlu diakomodir yang sifatnya konstrutif. Kasrena jauh sebelumnya, Komisi B sudah mengakomodir tuntuan Satma PP dengan rekomendsi Komisi B DPRD Medan kepada Wali Kota Medan untuk mencopot Hasan Basri,” ucap Paulus.(adl)
