32 C
Medan
Friday, June 28, 2024

DPRD Dapat 100 Laptop Baru, Habiskan Anggaran Rp1,6 Miliar Lebih

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Meski kondisi ekonomi masyarakat saat ini melemah akibat pandemi Covid-19, tak membuat para wakil rakyat yang duduk di kursi dewan Sumut, lantas prihatin. Justru, dengan menggunakan uang rakyat melalui anggaran P-APBD Sumut, mereka membeli 100 laptop baru dengan menelan anggaran Rp1.636.300.000.

PARIPURNA: Suasana rapat Paripurna DPRD Medan terlihat sepi, Selasa (18/8). Hanya 10 anggota DPRD Medan yang mengikuti rapat tersebut. markus pasaribu/sumut pos.
Ilustrasi.

Plt Kasubbag Perlengkapan dan Pendistribusian pada Sekretariat DPRDSU, Ali Syahrin Batubara mengakui, pengadaan laptop diperuntukkan bagi 100 anggota dewan, dengan harga satuan senilai Rp16.363.000. “Sedangkan pagu anggarannya yakni Rp1.636.360.000 yang tercantum dalam P-APBD Sumut tahun anggaran 2020,” katanya.

Dia menyatakan proses pengadaan laptop tersebut dilakukan dengan sistem lelang. “Di mana dalam proses lelangnya dimenangkan oleh PT. ECS Jakarta,” ujarnya.

Kabag Umum Kesekretariatan DPRD Sumut, Muda Sakti juga mengakui pihaknya ada menganggarkan penyaluran laptop untuk 100 anggota dewan. “Namun untuk rincian harganya silakan tanya kasubbag,” katanya.

Diakuinya pengadaan laptop ini untuk mendukung kinerja anggota DPRD Sumut. “Iya betul, untuk menunjang kerja anggota dewan kita. Salah satunya sekarang ini aktivitas banyak menggunakan zoom meeting, jadi untuk menunjang itu juga,” katanya.

Amatan wartawan di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (6/1), sejumlah tenaga honor gedung dewan mulai membagikan dan menyerahkan satu unit laptop untuk setiap dewan.

Namun seorang staf yang enggan disebut namanya, mengaku justru satu unit laptop tersebut senilai Rp23 juta, bukan Rp16 jutaan. sehingga total biaya yang dikeluarkan senilai Rp2,3 miliar

Dikatakannya, pembagian laptop tersebut statusnya pinjam pakai. Masing-masing dewan diminta untuk menandatangani perjanjian penerimaan laptop tersebut. Selain pengadaan laptop baru, pihak sekretariat juga disebut-sebut mengalokasikan anggaran perbaikan laptop jika mengalami kerusakan. Disebutkan, pengadaan laptop untuk membantu para wakil rakyat melaksanakan pertemuan zoom meeting khususnya agenda paripurna.

Seorang Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan, Poarada Nababan mengaku ada menerima laptop tersebut. Namun dia tidak menyetujui jika pengadaan laptop tersebut diperuntukkan untuk pertemuan zoom meeting.

“Terlalu kecillah jika pihak sekretariat menganggarkan pengadaan laptop ini hanya untuk zoom meeting. Namun untuk mencari-cari alasan sajanya ini bahwa pengadaan laptop untuk zoom meeting. Kalau untuk membantu tugas dewan saya sepakat,” Katanya.

Sementara itu, Pengamat anggaran Elfenda Ananda mengatakan, pengadaan laptop untuk menunjang kinerja dewan agar tetap dapat beraktivitas di masa pandemi tentu harus diikuti dengan semakin membaiknya kinerja dewan. “Tidak ada yg salah dalam hal alasan untuk penggunaan agar terjadi peningkatan kinerja. Hal ini dipergunakan untuk zoom meeting dan penggunaan sejenis,” katanya saat diminta tanggapan mengenai pengadaan tersebut.

Namun tentu saja, lanjut dia, ada persyaratan untuk memenuhi hal tersebut agar alasan menjadi kuat. Terutama skala prioritas dan azas kepatuhan. Apakah prioritas membeli laptop atau tidak, apakah patut atau tidak sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Kalau dilihat situasi saat ini tentunya ada yang menjadi skala prioritas yakni pemulihan ekonomi rakyat. Hal itu menjadi penting agar rakyat bisa pulih perekonomiannya dan bisa memberikan kontribusi bagi daerah. Dengan ekonomi pulih maka pendapatan daerah akan tercapai targetnya. Di satu sisi lain akan meningkatkan kesejahteraan daerah juga,” ujarnya.

Akan tetapi di suasana pandemi ini, menurutnya tentu banyak keperluan lain yang lebih mendesak ketimbang pembelian laptop. Apalagi untuk azas kepatuhan lebih patut lagi kalau anggaran Rp2,3 miliar tersebut dipergunakan untuk kepentingan lain seperti pemulihan ekonomi.

“Namun kalau sudah menjadi keputusan membeli laptop terjadi tentu harus diukur dengan semakin meningkatnya kinerja dewan dengan fungsi-fungsinya seperti legislasi, budgeting dan pengawasan. Selain itu, masa pandemi dianjurkan untuk tetap stay di rumah dan tidak banyak melakukan perjalanan agar terhindar dari risiko tertular pandemi Covid-19,” katanya.

Menurutnya, sebaiknya dewan konsisten terhadap apa yang menjadi alasan pengadaan laptop untuk peningkatan aktivitasnya. “Peningkatan aktivitas dan kinerja dewan masa pandemi. Selain itu, untuk menekan penyebaran virus Covid-19 tidak perlu banyak melakukan perjalanan dinas,” katanya. (prn/ila)

, or

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Meski kondisi ekonomi masyarakat saat ini melemah akibat pandemi Covid-19, tak membuat para wakil rakyat yang duduk di kursi dewan Sumut, lantas prihatin. Justru, dengan menggunakan uang rakyat melalui anggaran P-APBD Sumut, mereka membeli 100 laptop baru dengan menelan anggaran Rp1.636.300.000.

PARIPURNA: Suasana rapat Paripurna DPRD Medan terlihat sepi, Selasa (18/8). Hanya 10 anggota DPRD Medan yang mengikuti rapat tersebut. markus pasaribu/sumut pos.
Ilustrasi.

Plt Kasubbag Perlengkapan dan Pendistribusian pada Sekretariat DPRDSU, Ali Syahrin Batubara mengakui, pengadaan laptop diperuntukkan bagi 100 anggota dewan, dengan harga satuan senilai Rp16.363.000. “Sedangkan pagu anggarannya yakni Rp1.636.360.000 yang tercantum dalam P-APBD Sumut tahun anggaran 2020,” katanya.

Dia menyatakan proses pengadaan laptop tersebut dilakukan dengan sistem lelang. “Di mana dalam proses lelangnya dimenangkan oleh PT. ECS Jakarta,” ujarnya.

Kabag Umum Kesekretariatan DPRD Sumut, Muda Sakti juga mengakui pihaknya ada menganggarkan penyaluran laptop untuk 100 anggota dewan. “Namun untuk rincian harganya silakan tanya kasubbag,” katanya.

Diakuinya pengadaan laptop ini untuk mendukung kinerja anggota DPRD Sumut. “Iya betul, untuk menunjang kerja anggota dewan kita. Salah satunya sekarang ini aktivitas banyak menggunakan zoom meeting, jadi untuk menunjang itu juga,” katanya.

Amatan wartawan di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (6/1), sejumlah tenaga honor gedung dewan mulai membagikan dan menyerahkan satu unit laptop untuk setiap dewan.

Namun seorang staf yang enggan disebut namanya, mengaku justru satu unit laptop tersebut senilai Rp23 juta, bukan Rp16 jutaan. sehingga total biaya yang dikeluarkan senilai Rp2,3 miliar

Dikatakannya, pembagian laptop tersebut statusnya pinjam pakai. Masing-masing dewan diminta untuk menandatangani perjanjian penerimaan laptop tersebut. Selain pengadaan laptop baru, pihak sekretariat juga disebut-sebut mengalokasikan anggaran perbaikan laptop jika mengalami kerusakan. Disebutkan, pengadaan laptop untuk membantu para wakil rakyat melaksanakan pertemuan zoom meeting khususnya agenda paripurna.

Seorang Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan, Poarada Nababan mengaku ada menerima laptop tersebut. Namun dia tidak menyetujui jika pengadaan laptop tersebut diperuntukkan untuk pertemuan zoom meeting.

“Terlalu kecillah jika pihak sekretariat menganggarkan pengadaan laptop ini hanya untuk zoom meeting. Namun untuk mencari-cari alasan sajanya ini bahwa pengadaan laptop untuk zoom meeting. Kalau untuk membantu tugas dewan saya sepakat,” Katanya.

Sementara itu, Pengamat anggaran Elfenda Ananda mengatakan, pengadaan laptop untuk menunjang kinerja dewan agar tetap dapat beraktivitas di masa pandemi tentu harus diikuti dengan semakin membaiknya kinerja dewan. “Tidak ada yg salah dalam hal alasan untuk penggunaan agar terjadi peningkatan kinerja. Hal ini dipergunakan untuk zoom meeting dan penggunaan sejenis,” katanya saat diminta tanggapan mengenai pengadaan tersebut.

Namun tentu saja, lanjut dia, ada persyaratan untuk memenuhi hal tersebut agar alasan menjadi kuat. Terutama skala prioritas dan azas kepatuhan. Apakah prioritas membeli laptop atau tidak, apakah patut atau tidak sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Kalau dilihat situasi saat ini tentunya ada yang menjadi skala prioritas yakni pemulihan ekonomi rakyat. Hal itu menjadi penting agar rakyat bisa pulih perekonomiannya dan bisa memberikan kontribusi bagi daerah. Dengan ekonomi pulih maka pendapatan daerah akan tercapai targetnya. Di satu sisi lain akan meningkatkan kesejahteraan daerah juga,” ujarnya.

Akan tetapi di suasana pandemi ini, menurutnya tentu banyak keperluan lain yang lebih mendesak ketimbang pembelian laptop. Apalagi untuk azas kepatuhan lebih patut lagi kalau anggaran Rp2,3 miliar tersebut dipergunakan untuk kepentingan lain seperti pemulihan ekonomi.

“Namun kalau sudah menjadi keputusan membeli laptop terjadi tentu harus diukur dengan semakin meningkatnya kinerja dewan dengan fungsi-fungsinya seperti legislasi, budgeting dan pengawasan. Selain itu, masa pandemi dianjurkan untuk tetap stay di rumah dan tidak banyak melakukan perjalanan agar terhindar dari risiko tertular pandemi Covid-19,” katanya.

Menurutnya, sebaiknya dewan konsisten terhadap apa yang menjadi alasan pengadaan laptop untuk peningkatan aktivitasnya. “Peningkatan aktivitas dan kinerja dewan masa pandemi. Selain itu, untuk menekan penyebaran virus Covid-19 tidak perlu banyak melakukan perjalanan dinas,” katanya. (prn/ila)

, or

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/