MEDAN- Menjelang pelaksanaan Pilgubsu bulan depan, anggota DPRD Sumut justru mempertanyakan keabsahan (validitas) Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgubsu 2013 yang telah ditetapkan KPUD Sumut.
Dalam laporannya, KPUD menetapkan jumlah pemilih yang berhak ikut memilih pada 7 Maret ada 10.295.013 pemilih. Angka ini didapatkan dari pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang berjumlah 15.977.383 pemilih.
Keabsahan DPT ini dipertanyakan mengingat sensus tahun 2010 lalu, jumlah penduduk Sumut mencapai 12.982.204 orang. Dengan asumsi pertumbuhan penduduk sekitar 1,4 persen setahun, dasar perhitungan DPT ini diragukan oleh DPRD Sumut.
Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi A dengan KPUD, Panwaslu Sumut, BPS, Biro Hukum dan Biro Keuangan Setdaprovsu, Senin (4/2).
“Dengan angka pertumbuhan 1,4 persen per tahun seyogianya jumlah penduduk tahun 2012 sekitar 13,5 juta. Kalau sekarang menjadi 15.977.383, lho dari mana datangnya 3 juta itu?” tanya anggota Komisi A dari Fraksi PKS, Amsal Nasution.
Anggota Komis A asal Fraksi Demokrat, Hasbullah Hadi, menilai tak rasional bila dalam dua tahun terjadi lonjakan populasi hingga 3 juta orang. Dia mencurigai ada cagubsu yang memobilisasi perpindahan penduduk dari wilayah lain guna memenangkan Pilgubsu 2013.
“Angka 3 juta itu tak sedikit, besar sekali. Dengan jumlah itu seorang cagub sudah bisa memenangi Pilgubsu. Apakah ada diantara cagub yang sengaja mendatangkan orang ke Sumut untuk memenangkan Pilgubsu?” tanya Hasbullah lagi.
Ketua KPUD Irham Buana menyebutkan, dalam penetapan DST, pihaknya menggunakan dua basis data yakni BPS dan Pemprovsu. Keduanya dipakai tanpa mempertentangkan satu sama lain. Dua basis data itu lantas dimutakhirkan untuk menghasilkan DPT.
“Memang pendekatan yang berbeda akan menghasilkan data populasi yang berbeda. Ini juga akibat kita tak punya sistem administrasi kependudukan yang baik,” tukas Irham.
Kepala BPS Sumut, Suharno, menyatakan dalam melakukan cacah penduduk petugas BPS mendatangi setiap rumah agar menghasilkan data populasi yang valid. ‘’Berbeda dengan metode pemerintah yang mencatat angka kelahiran dan kematian,’’ katanya. (mag-5)
