SANGATTA – Banyak persoalan di seputar penerimaan CPNS dari honorer kategori dua (K2). Mereka ini harus melalui tes, yang nilainya menjadi pertimbangan penentuan kelulusan.
Jika ada yang tidak lulus karena nilai jeblok sementara faktanya mereka sudah lama mengabdi di pedalaman, itulah salah satu persoalan yang harus dipecahkan.
Nah, Pemkab Kutai Timur, Kaltim, berupaya melobi Panselnas di Jakarta agar mereka itu diluluskan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kutim HM Joni menjelaskan, sudah beberapa kali Pemkab Kutim berkoordinasi dengan Panselnas terkait masalah ini. Hanya saja, jawaban yang diterima tetap mengintruksikan agar mengumumkan hasil penetapan dari KemenPAN-RB. Alasannya, karena pemerintah pusat ingin memberikan pegawai yang berkualitas dan berkemampuan bagus untuk lolos jadi CPNS.
“Yang jadi persoalan, kondisi didaerah tidak seperti itu. Banyak dari peserta yang ikut tes CPNS adalah pegawai yang sudah mengabdi lama di Kutim. Bahkan mereka rela ditempatkan di daerah pedalaman yang aksesnya jauh dari keramaian. Belum lagi mereka juga telah disekolahkan oleh Pemkab melalui program beasiswa sekolah. Jadi orang-orang ini yang diperjuangkan oleh pak bupati,” jelasnya.
Joni juga meluruskan terkait masalah putra daerah yang menjadi prioritas untuk lulus tes CPNS. Menurut dia, yang dimaksud putra daerah bukanlah dari suku tertentu, namun lebih ke masyarakat yang telah menetap lama di Kutim.
“Jadi putra daerah itu bisa dari suku mana saja. Yang penting dia tercatat sebagai masyarakat Kutim dan telah tinggal menetap,” sebut Joni. (aj/sam/jpnn)
SANGATTA – Banyak persoalan di seputar penerimaan CPNS dari honorer kategori dua (K2). Mereka ini harus melalui tes, yang nilainya menjadi pertimbangan penentuan kelulusan.
Jika ada yang tidak lulus karena nilai jeblok sementara faktanya mereka sudah lama mengabdi di pedalaman, itulah salah satu persoalan yang harus dipecahkan.
Nah, Pemkab Kutai Timur, Kaltim, berupaya melobi Panselnas di Jakarta agar mereka itu diluluskan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kutim HM Joni menjelaskan, sudah beberapa kali Pemkab Kutim berkoordinasi dengan Panselnas terkait masalah ini. Hanya saja, jawaban yang diterima tetap mengintruksikan agar mengumumkan hasil penetapan dari KemenPAN-RB. Alasannya, karena pemerintah pusat ingin memberikan pegawai yang berkualitas dan berkemampuan bagus untuk lolos jadi CPNS.
“Yang jadi persoalan, kondisi didaerah tidak seperti itu. Banyak dari peserta yang ikut tes CPNS adalah pegawai yang sudah mengabdi lama di Kutim. Bahkan mereka rela ditempatkan di daerah pedalaman yang aksesnya jauh dari keramaian. Belum lagi mereka juga telah disekolahkan oleh Pemkab melalui program beasiswa sekolah. Jadi orang-orang ini yang diperjuangkan oleh pak bupati,” jelasnya.
Joni juga meluruskan terkait masalah putra daerah yang menjadi prioritas untuk lulus tes CPNS. Menurut dia, yang dimaksud putra daerah bukanlah dari suku tertentu, namun lebih ke masyarakat yang telah menetap lama di Kutim.
“Jadi putra daerah itu bisa dari suku mana saja. Yang penting dia tercatat sebagai masyarakat Kutim dan telah tinggal menetap,” sebut Joni. (aj/sam/jpnn)
