Masjid Al Ikhlas Dirobohkan
MEDAN-Massa yang tergabung dalam berbagai ormas Islam di Kota Medan seperti HMI, FUI, Laskar Amanar, GPK meng gelar aksi unjuk rasa terkait perobohan Masjid Al Ikhlas di bekas area Hubdam I/BB Jalan Timor Medan, Jumat (6/5). Selain melakukan aksi unjuk rasa massa juga menggelar salat Jumat berjamaah di badan Jalan Timor Medan. Dalam aksi tersebut massa mendapatkan pengawalan ketat dari aparat TNI/Polri.
Sebelum melaksanakan salat Jumat, umat Islam terpaksa mengambil air wudu dari truk tangki air mineral di pinggir jalan yang telah distandbykan sejak pagi. Jamaah salat Jumat dibawa terik sinar matahari beralaskan kertas koran Khatib salat Jumat Sekretaris Forum Umat Islam Pusat, Al Khatath dalam kutbah Jumatnya mengatakan, perobohan masjid perbuatan anarkis.
“Kita selaku umat Islam harus berjuang.Umat Islam jangan terpecah-pecah, umat Islam harus bersatu. Mesjid adalah rumah Tuhan, milik umat Islam. Kita sangat menyesalkan perobohan ini, apakah disini tidak ada umat Islam,” kata Al Khatath.
Al-Khatab juga mengatakan, pemerintah kota Medan hanya diam saja sehingga bakalan banyak masjid yang berdiri kokoh di tengah kota akan tergusur untuk perluasan lahan. “Sudah saatnya pemerintah bertindak untuk menjaga dan melindungi masjid,” katanya.
Sementar itu, Indra Suheri, Ketua I Forum Umat Islam (FUI) Sumut, usai salat Jumat mengatakan, tidak ada dalih atau rujukan apapun seperti yang dilakukan oleh MUI Kota Medan dan MUI Sumut sesuai dengan Undang-undang wakaf No 41 tahun 2004, untuk tukar menukar masjid.
Muchrijal Syahputra, Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Sumut yang ikut salat Jumat berjamaah, saat ditemui Sumut Pos mengecam pembokaran Masjid Al-Ikhlas dan meminta membangun kembali Masjid Al-Ikhlas seperti semula serta meminta tanggung jawab kepada pihak-pihak yang sudah membongkar masjid.
Usai salat berjamaah selanjutnya massa bergerak bersama menuju gedung DPRD Sumut untuk melakukan aksi.Usai salat Jumat massa melanjutkan aksinya ke Gedung DPRD Sumut. Dalam orasinya massa memprotes Panglima Kodam I/BB, Mayjen TNI Leo Siegers soal perobohan masjid Al Iklhas di bekas komplek Hubdam I/BB Jalan Timor Medan. Massa mengacungkan tangan kanan dan mengucapkan Allahu Akbar sambil meneriakkan copot Pangdam I/BB, Mayjend TNI Leo Siegers dari jabatannya, mendesak Presiden RI dan Panglima TNI untuk mencopotnya.
“Kami minta Presiden dan Panglima TNI agar mencopot Pangdam I/BB dengan tidak hormat serta muspika plus Sumut bertanggung jawab atas penghancuran masjid itu dan meminta Pemerintah Propsu untuk membangun masjid itu kembali,” teriak massa.
“Ada indikasi beberapa pihak tertentu untuk memecah belah persatuan umat Islam di Sumut dengan membenturkan sesama umat Muslim,”ujar Suheli, seorang jamaah. Dikatakannya, pihaknya akan terus menambah jamaah untuk melakukan salat di depan masjid yang dirobohkan hingga masjid berdiri kembali.
“Kami akan terus menambah jamaah dan setiap Jumat kami akan melakukan salat Jumat di tempat ini,” katanya.
Dijelaskannya, perjuangan membangun keimanan jauh lebih penting dibandingkan urusan perut yang selalu mengeluarkan barang kotor, serta meminta pihak-pihak yang mengiginkan perpecahan umat Islam itu hengkang dari Sumut.
Ketua SETARA Institute, Hendardi, berencana mengajukan protes ke Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dan Menko Polhukam, Djoko Suyanto.”Kami akan menyampaikan surat protes ke Panglima TNI dan Menko Polhukam agar aparat tidak arogan dan menggunakan kekerasan menghadapi masyarakat sipil,” terang Hendardi kepada koran ini, Jumat (6/5).
SETARA Institute sendiri telah mendapatkan informasi detil saat kejadian pembongkaran masjid dimaksud. Kronologis kejadian versi lembaga yang dipimpim Hendardi ini sudah dirilis ke wartawan pada Kamis (5/5). Hendardi mengatakan, pihaknya bisa mendapatkan detil kronoligis karena punya jaringan di Medan. “Kita punya akses di semua daerah,” ujarnya. Inilah kronologis kejadian versi SETARA Institue.
“Setara Institute mengecam aparat Kodam I/BB yang telah melakukan tindakan kekerasan dan mempertontonkan arogansi kekuasaan terhadap permasalahan yang terjadi dengan masyarakat. Sementara itu tindakan arogansi ini juga tidak menghargai upaya-upaya penyelesaian dan pencarian solusi yang sedang dilakukan oleh berbagai pihak,” demikian bunyi rilis, yang diteken Hendardi dan Bonar Tigor Naipospos, Wakil Ketua SETARA Institute.
SETARA Institute meminta parat pemerintah daerah lebih aktif melindungi fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat.
“Fasilitas penting yang menyangkut tempat ibadah adalah kebutuhan asasi umat beragama. Pilihan Kodam I/BB menggunakan kekerasan dalam penyelesaian konflik pertanahan menunjukkan kultur militeristik yang tidak berubah meski reformasi TNI teah berlangsung satu dekade. Tindakan kekerasan terhadap warga mutlak dimintai pertanggung jawaban,” demikian rilis resmi SETARA Institute.
Sementara, Kasdam I/BB, Brigjen TNI Murdjito menyerahkan bantuan sebesar Rp700 juta untuk pembangunan masjid di kota Medan yang membutuhkannya. “Untuk pembangunan Kota Medan, Kodam siap membantu apalagi membangun dalam pengembangan masjid ini Kodam I/BB siap baik segala tenaga ataupun peralatan. Kami juga mohon maaf pada masyarakat yang apabila ada melukai masyarakat dalam hal ini,”tegas Murdjito.
Acara penyerahan santunan tersebut di saksikan Wakil Wali Kota Medan, T Dzulmi Eldin, Al Ustadz Zulfikar Hazar LC, Ormas Islam dari FPI Sumut yang digelar di Masjid Al Amin, Jalan Prof HM Yamin Medan. “Kami juga mengucapkan terima kasih pada Kodam I/BB karena telah memberikan bantuan berupa dana Rp700 juta pada masjid,”tegas Zulfikar Hazar.
Dana yang Rp700 juta itu akan kita salurkan pada masjid-masjid. Hal inilah yang kita luruskan dana itu bukan untuk kepentingan ormas-ormas Islam ataupun untuk kepentingan pribadi akan tetapi bantuan itu untuk masjid. Umat Islam saat ini harus paham dalam masalah-masalah masjid, infaq wakaf. Jangan masalah ini dijadikan kambing hitam. Tanah tersebut tidak pernah di wakafkan oleh Kodam. (sam/mag-8/mag-7/rud)
