Sejumlah pekerja menyelesaikan pengerjaan penggalian pipa limbah di Jalan Muchtar Basri Medan. Hinggga Juni 2016, pekerjaan pembangunan di medan sepi karena lambannya tender proyek.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Medan menyesalkan kelambanan penenderan proyek yang dilakukan Pemko Medan hingga triwulan II tahun ini. Padahal seharusnya sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, diharapkan pada April pekerjaan pembangunan sudah bisa berjalan.
“Tetapi fakta yang kita lihat sampai bulan Juni ini belum berjalan. Sangat lambat pembangunan terealisasi karena tender juga lama dilakukan,” kata Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga kepada wartawan, Senin (6/6).
Alhasil, kata Ihwan, secara umum pembangunan berjalan lambat tak sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Oleh karena itu, pihaknya mendesak Pemko Medan mempercepat mekanisme pembangunan.
“Seharusnya dipercepat penenderan sehingga proyek pembangunan bisa jalan. Ini dari yang kita lihat dan baca dari media massa, justru baru mulai lelang paket pekerjaan,” ujar politisi Gerindra ini.
Pekerjaan yang banyak berada di Dinas Bina Marga, Dinas Perumahan dan Pemukiman, yang justru bersinggungan dengan masyarakat baru akan mulai pada Juni ini. Hal itu membuat lambatnya masyarakat Kota Medan menikmati pembangunan di pada tahun ini. Apalagi berkaitan dengan drainase dan jalan setapak yang seharusnya bisa dilakukan lebih cepat.
“Harusnya jalan-jalan setapak, kemudian seperti drainase di lingkungan-lingkungan sudah bisa berjalan. Ini memang terlalu lama, Bulan Juni juga belum jalan kita lihat,” ungkapnya.
Diketahui, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemko Medan mencatat pada triwulan kedua 2016 ini, sebanyak 35 paket telah selesai dilakukan pelaksanaan tender atau lelang. Sedangkan 172 paket menyusul, baik pada tahap proses lelang maupun dalam proses verifikasi berkas. Diperkirakan 35 paket lelang tersebut bernilai Rp17,7 miliar lebih.
“Terhitung sejak 25 Mei 2016 yang sudah kami laporkan kepada pimpinan, 35 paket telah selesai pelaksanaan lelang. Empat puluh tujuh paket sedang tahap proses lelang, dan 125 paket dalam proses verifikasi berkas untuk naik ke dalam sistem (LPSE),” kata Kepala ULP Pemko Medan Agus Suriyono kepada wartawan, belum lama ini.
Menurut Agus, umumnya paket lelang yang sudah masuk dalam sistem tersebut adalah proyek fisik. Seperti pembangunan drainase dan pemeliharaan jalan. Disamping itu, pihaknya juga sudah memuat paket pelelangan pengadaan barang/jasa di satuan kerja perangkat daerah (SKPD). “Proyek fisik itu umumnya Dinas Bina Marga dan Dinas Perumahan dan Pemukiman. Beberapa diantaranya sudah kita naikkan ke LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik),” jelas Agus.
