Kepala Unit Trafficking Bareskrim Polri AKBP Arie Dharmanto menambakan dari tempat penggerebekan, timnya menyita sejumlah barang bukti, yakni uang senilai Rp 4 juta yang diduga hasil transaksi seks, kwitansi pembayaran, alat kontrasepsi, dua unit printer kasir, dua unit komputer kasir, dan kalkulator listrik.
Para PSK WNI, lanjut Arie, diperiksa di Polda Sumut. Sementara PSK asal Tiongkok akan diterbangkan ke Jakarta untuk dideportasi ke negara asalnya. Sembari menunggu deportasi, mereka akan ditampung di ‘safe house’.
Arie mengatakan, pemeriksaan seluruh PSK untuk menyelidiki ada atau tidaknya dugaan tindak pidana perdagangan manusia. Namun, saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. “Kita berharap segera menemukan otaknya,” ujar Arie.
Sebelumnya, dalam dua bulan Polda Sumut juga berhasil mengungkap beberapa bisnis prostitusi di Medan. Pada 28 Juli 2015 lalu, bisnis esek-esek yang melibatkan mahasiswa dibongkar. Mucikari dan 5 PSK diamankan Polda Sumut dari sebuah hotel berbintang di Jalan Adam Malik Medan. Bisnis ini bertransaksi melalui BlackBerry Messenger (BBM).
Lalu, pada 11 Juni, giliran prostitus anak yang dibongkar. Mucikari dan 3 korbanya diamankan Polda Sumut dari sebuah plaza di Medan Petisah. Transaksi juga melalui BBM. Dan, pada 2 Juni 2015, mucikari dan korbanya ditangkap di kawasan Hotel Ardina Jalan Krakatau, Medan.
Kenyataan ini seperti memabawa Medan menajdi kota prostitusi. Apalagi makin menjamurnya sejumlah lokasi hiburan, rumah kos-kosan dan SPA yang menyediakan PSK. Pun, juga terlihat di sejumlah titik jalan raya yang masih ditemukan sejumlah PSK dan waria yang beraksi mencari pria hidung belang. Kekhawatiran ini diungkapkan Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Medan Herri Zulkarnain Hutajulu. “Terkait hal ini, Pemko Medan harus tegas melakukan penindakan kepada seluruh lokasi hiburan yang melanggar/menyalah. Harus ada keberanian untuk menyegel atau mencabut izin lokasi hiburan seperti karaoke, diskotik atau pub termasuk kos-kosan yang menjadi sarang prostitusi dan narkoba,” tegas Herri yang juga anggota Komisi C, belum lama ini.
Dia juga mengimbau Kadisbudpar agar juga menertibkan sejumlah karaoke keluarga yang belakangan ini sudah menjadi ajang prostitusi. Lebih parahnya lagi yang banyak masuk ke lokasi itu kebanyakan para pelajar berseragam.
“Kami minta pemerintah segara mengambil langkah-langkah dengan mengingatkan pengelola karaoke agar melarang masuk pengunjungnya yang masih mengenakan seragam sekolah,” pungkasnya. (ris/gir/bbs/rbb)
