Blusukan di tengah pasar dan melihat drainase serta ke kantor instansi pelayanan masyarakat, sepertinya sudah menjadi ikon Presiden Joko Widodo. Kemarin (6/9) tidak biasanya. Jokowi langsung ke lokasi lahan gambut yang terbakar di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.
BLUSUKAN: Presiden Joko Widodo blusukan didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo meninjau lokasi kebakaran lahan di Desa Pulo Keronggan, Kecamatan Pedamaran Timur, Ogan Komering Ilir, Sumsel, Minggu (6/9).
PALEMBANG, SUMUTPOS.CO – Presiden berangkat dengan pesawat kepresidenan, BBJ-2 dari pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II sekitar pukul 10.05 WIB, Minggu (6/9). Saat itu, jarak pandang sudah normal, 1 km (1.000 meter).
Turun pesawat, kabut asap masih terlihat. Presiden Jokowi disambut Gubernur Alex Noerdin. Langsung masuk ke ruang VVIP bandara. Mendengarkan paparan terkait kondisi kebakaran lahan dan titik api di Sumsel.
“Kita akan pantau ke OKI. Melihat areal yang terbakar,” kata Jokowi kepada media. “Silakan ikut. Wawancara di lapangan,” katanya sembari naik mobil sedan hitam kepresidenan. Duduk paling depan, Gubernur Alex Noerdin. Paling belakang, Presiden Jokowi dan istri Iriana Jokowi. Sedangkan bagian tengah penuh tumpukan buku dan baju.
OKI merupakan salah satu kabupaten penyumbang titik api (hot spot) tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan setelah Musi Banyuasin (Muba). Di sana, ada sekitar 50-an perusahaan perkebunan mulai dari sawit, karet, hingga HTI (Hutan Tanam Industri)
Areal lahan yang terbakar cukup luas, 1.000 hektar. Sekitar 200 ha adalah milik PT Tempirai. Sebuah, perkebunan kelapa sawit di kawasan Dusun Sepucuk, Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten OKI.
Jokowi melihat langsung kondisi kebakaran di sana. Tiba sekitar pukul 14.40 WIB, dia menerobos teriknya matahari. Dengan hanya menggunakan helm safety saat meninjau proyek infrastruktur Tol Palembang -Inderalaya di Ogan Ilir (OI), Jokowi berjalan menyusuri areal gambut yang terbakar.
Baru berhenti 200 meter dari tempat kedatangan. Ketika itu, Jokowi berbincang dengan Panglima TNI, Jendral TNI Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Sedangkan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin yang mengenakan masker dan Bupati OKI Iskandar SE tidak terlibat dalam pembicaraan itu.
Begitu juga Kepala BNPB Syamsul Maarif, Sekretraris Jenderal Kementerian LH dan Kehutanan Bambang Hendryono, serta Menteri PU Basuki Hadimuljono berjalan lebih dulu. Saat menyusuri areal gambut yang terbakar, Jokowi dan rombongan menggunakan jalan yang biasa dipakai oleh tim pemadam gambut.
Asap terus mengepul dari gambut yang kedalamannya mencapai 5 meter itu. Jokowi mendatangi dan menyalami tim manggala agni. Juga satgas penanggulangan bencana asap OKI yang tengah bekerja memadamkan api.
Setelah peninjauan itu, Jokowi baru mendengarkan paparan langsung dari Bupati OKI terkait areal yang terbakar. Presiden mendapat penjelasan kalau PT Tempirai sudah berkali-kali diperingatkan pemerintah setempat agar bertanggung jawab menjaga lahannya jangan sampai terbakar.
“Lahan di sekitarnya saja itu, menjadi tanggung jawab perusahaan. Apalagi ini masuk dalam HGU-nya (PT Tempirai). Dan yang terbakar tidak sedikit,” kata Jokowi sedikit kesal.
Karenanya, Jokowi mengintruksikan agar izin PT Tempirai dicabut. “Sudah saya sampaikan ke Kemenhut, kalau iya (lalai), cabut…cabut,” ujar Presiden. Hak Guna Usaha PT Tempirai di Desa Pulau Geronggang seluas 7.200 ha. Hanya saja, baru 3.000 ha yang diusahakan.
Di lokasi 200 ha gambut yang terbakar sekarang ini, dipastikan tiap musim kemarau selalu jadi masalah. Pendek kata, menjadi penyumbang asap di Sumsel. “Sanksi tegas harus diberikan. Untuk kelalainnya ini, Izin PT Tempirai bisa di cabut. Sudah keterlaluan. Hal ini harus menjadi perhatian bagi perusahaan lain. Jangan sampai terjadi lagi kebakaran.”
Jokowi juga akan memidana perusahaan yang terbukti sengaja membakar hutan dan lahan. “Sudah saya perintahkan ke Kapolri untuk ditindak setegas-tegasnya, sekeras-kerasnya untuk perusahaan yang tidak mematuhi.”
Lanjut Jokowi, perusahaan yang memiliki kepentingan di hutan harus bertanggung jawab menjaga hutan. “Sebetulnya juga harus bertanggung jawab terhadap kanan kirinya, terhadap hak yang sudah kita berikan kepada mereka,” ungkapnya.
Jokowi mengaku dirinya sengaja memilih kabupaten OKI karena di Sumsel, daerah itu termasuk yang banyak titik api. Diketahui, dari 6 Provinsi yang terjadi kebakaran lahan, Sumsel termasuk yang tertinggi. Kabupaten OKI penyumbang terbesar.
Selain PT Tempirai, kebakaran 600 ha lainnya juga terjadi di perusahaan perkebunan sawit lainnya. Jokowi berpesan, ke depan upaya penanggulangan kebakaran hutan diantisipasi jauh-jauh hari. “Saya lihat petanya sudah ada. Tempat-tempat yang rawan terbakar itu sudah terdata.”
Tinggal lagi, tambah Jokowi, bagaimana upaya untuk bersama-sama menanggulanginya. “Mulai Januari-April itu, harus sudah mulai mengantisipasi. Biar ke depan tidak ada lagi asap yang sangat-sangat mengganggu,” tambahnya.
Jokowi juga tak mau lagi bicara soal penyebab. “Solusinya apa. Semuanya sudah tahu apa yang harus dilakukan,” ujarnya.
Dia meminta agar semua aparat terkait segera menyelesaikan pemadaman api. “Sekarang ya sudah, kerjakan di lapangan. Tapi tahun depan pencegahan harus dinomorsatukan,” tegasnya.
Bupati OKI, Iskandar SE menegaskan pihaknya sudah memperingatkan tidak saja terhadap PT Tempirai, tapi tak terkecuali seluruh perusahaan yang ada di OKI. “Ada 50-an perusahaan di OKI. Kita minta mereka berpartisipasi dalam menjaga kebakaran di dalam areal izin perkebunan maupun di luar perkebunan. Tapi, memang areal PT Tempirai paling banyak terbakar.”
Iskandar yang adik mantan Menko Perekonomian Hatta Radjasa itu, mendukung adanya sanksi yang diberikan Presiden. “Kalau saya memiliki wewenang langsung saya cabut, tapi karena yang mengeluarkan izin HGU adalah pihak Provinsi, saya tak bisa berbuat banyak,” pungkas Iskandar.
Berdasarkan data dari satelit NOAA-18, jumlah hotspot menurun dibandingkan tahun lalu. Yakni, hingga 36,44 persen pada periode yang sama. Tahun 2014 memiliki jumlah 16.239 hotspot, sedangkan pada tahun 2015 berjumlah 10.321 hotspot. Meski demikian, terjadi kenaikan pada wilayah Jambi (45, 86 persen) dan Sumatera Selatan (20,92 persen). Ini menjadi sebuah capaian dalam antisipasi kebakaran hutan.
Terpisah, Manajer Penanganan Bencana Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Nasional, Mukri Fiatna menyebutkan bahwa penindakan hukum tahun ini meningkat sekitar 5-7 persen dibandingkan tahun lalu. Banyak lokasi kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan konsensi perusahaan perkebunan sawit dan hutan tanaman industri (HTI). “Banyak titik yang memiliki pola tumbuh di daerah tertentu,” ungkapnya.
Namun, seringkali baik WALHI maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kalah di pengadilan. “Biasanya kalah di bagian administratif,” jelasnya.
Hal ini yang perlu menjadi sorotan bagi pemerintah agar asap tidak lagi hadir di wilayah Riau dan Kalimantan. “Pemerintah perlu mengikutsertakan kehakiman dalam melakukan patroli ke lapangan, untuk mengetahui lokasinya,” imbuhnya. Sehingga, fakta di lapangan pun dapat diketahui secara langsing. (hak/wia/sid/jpg/ril)
