MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam pekan ini, Randiman Tarigan akan dilantik menjadi Penjabat (Pj) Wali Kota Medan. Hal ini diungkapkan anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Demokrat, Anton Panggabean kepada Sumut Pos, Minggu (6/9).
Anton mengaku mendapatkan informasi tersebut dari saat melakukan konsultasi terkait anggaran ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama anggota Badan Anggaran (Banggar) seperti Sabar Syamsurya Sitepu dan Ketua DPRD Medan, Jumat (4/9) lalu.
Namun dalam kesempatan itu, mereka menyempatkan untuk bertemu dengan salah satu direktur di Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri untuk mempertanyakan lambannya pengangkatan Pj Wali Kota Medan.
“Untuk Pj kepala daerah, khususnya Kota Medan sudah ditetapkan dan tinggal dilakukan pelantikan. Randiman Tarigan yang akan diplot sebagai Pj Wali Kota Medan. Mungkin untuk menghemat waktu pelantikan akan dilakukan sekaligus oleh Plt Gubernur dan rencananya pekan ini juga akan dilantik,” jelas Anton.
Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRD Medan ini mengaku tidak terlalu mempermasalahkan siapa yang akan diplot menjadi Pj Wali Kota Medan. Bagiya, penunjukan Pj Wali Kota Medan harus dilakukan sesegera mungkin, mengingat roda pemerintahan berjalan stagnan di tangan Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota.
“Plh Wali Kota tidak bisa berbuat apa-apa, padahal ada beberapa Perda terutama P-APBD 2015 yang harus disahkan dalam waktu dekat, karena pembahasannya sudah rampung beberapa waktu yang lalu,” ungkapnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Medan, Burhanuddin Sitepu memastikan, agenda rapat paripurna pengesahan P-APBD 2015 yang bakal dilaksanakan hari ini terpaksa kembali ditunda. Hal ini disebabkan belum adanya Pj Wali Kota Medan.
“Jadwal pengesahan P-APBD 2015 besok (hari ini) dibatalkan, karena tidak ada Pj Wali Kota. Pemberitahuan tersebut sudah disampaikan oleh Bagian Persidangan Sekretariat DPRD melalui SMS kepada seluruh anggota dewan,” bilangnya.
Kata dia, sebelumnya Bagian Hukum Setda Kota Medan juga sudah melakukan konsultasi ke Kemendagri perihal penandatanganan P-APBD 2015 oleh Plh Wali Kota Medan. “Mungkin hasil konsultasinya memang tidak dibenarkan Plh Wali Kota menandatangani P-APBD 2015 makanya dibatalkan, tapi kita belum ada berkomunikasi secara langsung perihal hasil konsultasi tersebut,” tuturnya.
Sebelumnya, Plt Gubsu Tengku Erry Nuradi yang dikonfirmasi pekan lalu meyakini, pekan ini 12 Pj wali kota dan bupati sudah dapat dilantik guna mengisi kekosongan kepala daerah yang habis masa periodenisasi. “Seperti pernyataan Pak Dirjen Otda Kemendagri kemarin di media massa, pekan depan usulan Pj kepala daerah sudah bisa dilantik. Saya pikir kita tunggu saja ya,” ujar Erry kepada wartawan, akhir pekan lalu.
Disinggung apakah usulan Gubsu Gatot Pujo Nugroho sebelumnya telah ia koreksi semua, Erry menyebutkan, yang jelas ada usulan baru dan sifatnya adalah penyempurnaan.
“Lebih tepatnya penyempurnaan. Itu diperbolehkan Kemendagri dan ada suratnya,” ucapnya.
Namun begitu, Erry masih enggan membeber secara gamblang siapa saja nama calon Pj wali kota/bupati yang ia usulkan tersebut. Menurutnya, dari total keseluruhan yang ia usulkan untuk 12 daerah itu berjumlah 36 orang. Artinya untuk setiap daerah diusulkan 3 nama.
“Pokoknya pejabat eselon II Pemprovsu,” kata Erry.
Saat ditanya lagi apakah dari 3 nama untuk calon Pj Wali Kota Medan ada nama Sekretaris DPRD Sumut Randiman Tarigan, Erry tak menampiknya. Akan tetapi Erry ogah menyebut dua nama lainnya sebagai pelengkap usulan tersebut. Begitu juga untuk Kota Binjai, satu diantaranya masuk nama Riadil Akhir Lubis, Staf Ahli Gubsu, yang diproyeksikan sebagai Pj Wali Kota Binjai. (dik/prn/adz)
