MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi akhirnya mengambil kebijakan membuka seleksi ulang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemprovsu 2019. Namun sepertinya kebijakan ini direspon kurang baik sejumlah pejabat yang sebelumnya mengikuti seleksi tersebut.
Diketahui, sembilan JPT Pratama yang diseleksi ulang tersebut yaitu; Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerahn
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof Dr Muhammad Ildrem.
Adapun sebagian pejabat atau peserta seleksi pada sembilan JPT Pratama yang tak ingin namanya dipublikasi tersebut mengungkapkan, tidak mau mengikuti proses lelang kembali. Akan tetapi, ada juga pejabat yang masih mempertimbangkan untuk kembali mengikutinya.
“Nggak lagilah. Kan kita yang menang,” kata pejabat eselon II di salah satu OPD Pemprovsu menjawab Sumut Pos, Minggu (6/10). Saat disinggung bahwa kenapa mekanisme tersebut diulang lantaran Gubsu menilai kalau nilai peserta seleksi tidak sesuai kriterianya, pejabat eselon II senior Pemprovsu tersebut malah memberikan jawaban mengejutkan. “Terserah mereka mau dianggap kalah (tak sesuai kriteria, Red), tak apa-apa,” sambungnya.
Sejumlah pejabat lain dari beberapa OPD Pemprovsu yang sebelumnya mengikuti proses seleksi, mengkhawatirkan persepsi pimpinan mereka dan publik bahwa jika masih berkeinginan bertarung lagi justru akan dianggap gila jabatan.
“Terkadang sudah lelah juga. Menurutmu apakah tidak jadi bahan ketawaan kita, seperti gila jabatan?” tanya dia kembali. “Dua kali aku ikut seleksi, dua kali (ranking) tiga besar. Kalau coba lagi apa pandangan pak Gubsu nanti sama aku?” tuturnya.
Demikian halnya dengan pejabat asal kabupaten/kota di Sumut, yang bahkan sudah mengikuti tahapan seleksi sampai tahap akhir. “Sudah malas, gak jelas!” cetusnya. “Saya masih pikir-pikir dulu,” imbuh pejabat lainnya.
Gubsu Edy Rahmayadi yang ditanya wartawan ihwal ini menyatakan, akan membuka kembali seleksi atau lelang JPT Pratama Pemprovsu secara bertahap. Ia menegaskan sembilan peserta yang mendapat penilaian oleh panitia seleksi sebelumnya, belum masuk kriterianya.
“Saya butuh orang yang bisa dalam mengawaki jabatan,” katanya usai pelantikan pejabat administrator (eselon III) Pemprovsu, di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubsu, Jalan P Diponegoro Medan, Jumat (4/10).
Adapun untuk seleksi eselon II di RS Jiwa Prof Ildrem misalnya, sudah dibuka pendaftaran sejak 1 Oktober 2019. “Memang sebenarnya ini semua, gitu ya tapi akhirnya dibuka bukan satu dua tiga, ini semua ini,” ujarnya didampingi Sekdaprovsu, R Sabrina.
Mengapa jabatan eselon II untuk RS Jiwa yang terlebih dahulu dibuka? Edy menyebut karena semakin mendesaknya pelayanan di rumah sakit milik Pemprov Sumut itu. “Tetapi kebetulan muatan rumah sakit jiwa ini setiap bulan makin bertambah, jadi memerlukan segera nahkodanya. Nah, inilah segera kita buka duluan tapi waktunya tidak jauh berbeda mungkin dua tiga hari karena persoalan administrasi saja,” sebutnya.
Untuk seleksi ulang itu, diakui dia kalangan umum juga boleh mendaftar. Kemudian terhadap peserta yang gagal seleksi apakah boleh lagi mengikuti seleksi ulang, dirinya tidak memberi pernyataan tegas. “Mekanismenya silahkan tanyakan sama, bukan urusan gubernurlah itu,” jawabnya.
Pernyataan tanggung Gubsu itu seolah mengisyaratkan bahwa domain tersebut adalah urusan pansel. Namun Sekdaprovsu Sabrina yang juga Ketua Pansel JPT Pratama, ditanya ihwal ini justru belum bersedia menjawab. “Nanti, nanti ya dek, ini mau rapat lagi diatas,” katanya seraya berlalu. (prn/ila)
