MEDAN, SUMUTPOS.CO – Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah 1 Medan memprediksi, pemantauan terhadap iklim global di Samudera Pasifik Ekuator hingga akhir September 2020, menunjukkan anomali iklim La Nina sedang berkembang.
“BMKG dan pusat layanan iklim lainnya seperti NOAA (Amerika Serikat), BoM (Australia), JMA (Jepang) memperkirakan, La Nina dapat berkembang terus hingga mencapai intensitas La Nina Moderate pada akhir tahun 2020. Diperkirakan akan mulai meluruh pada Januari-Februari, dan berakhir di sekitar Maret-April 2021,” kata Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Herizal MSi, melalui Prakirawan BBMKG, Endah Paramita, kepada Sumut Pos di Medan, Jumat (6/11)n
Ia menjelaskan, indeks ENSO (El Nino-Southern Oscillation) menunjukkan suhu permukaan laut di wilayah Pasifik tengah dan timur dalam kondisi dingin selama enam dasarian terakhir, dengan nilai anomali telah melewati angka -0.5°C, yang menjadi ambang batas kategori La Nina.
“Perkembangan nilai anomali suhu muka laut di wilayah tersebut masing-masing adalah -0.6°C pada bulan Agustus, dan -0.9°C pada Bulan September 2020,” ujarnya
Catatan historis menunjukkan, La Nina dapat menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi jumlah curah hujan bulanan di Indonesia hingga 40 persen di atas normalnya. Namun demikian dampak La Nina tidak seragam di seluruh Indonesia.
Pada Bulan Oktober-November, lanjutnya, peningkatan curah hujan bulanan akibat La Nina dapat terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia kecuali Sumatera. Selanjutnya pada bulan Desember-Februari 2021, peningkatan curah hujan akibat La Nina dapat terjadi di Kalimantan bagian timur, Sulawesi, Maluku-Maluku Utara dan Papua.
Pada bulan Oktober-Nopember 2020 ini, beberapa zona musim di wilayah Indonesia diperkirakan akan memasuki musim hujan, di antaranya: Pesisir timur Aceh, sebagian Riau, Jambi, Sumatera Selatan, sebagian Sumatera Utara, Pulau Bangka, Lampung, Banten, sebagian Jawa Barat, sebagian Jawa tengah, sebagian kecil Jawa Timur, sebagian Kalimantan Barat, sebagian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, sebagian Kalimantan Timur, sebagian Kalimantan Utara, sebagian kecil Sulawesi, Maluku Utara dan sebagian kecil Nusa Tenggara Barat.
“Peningkatan curah hujan seiring dengan awal musim hujan disertai peningkatan akumulasi curah hujan akibat La Nina, berpotensi menjadi pemicu terjadinya bencana hidro-meteorologis seperti banjir dan tanah longsor,” jelasnya.
Ia mengimbau, agar para pemangku kepentingan lebih optimal melakukan pengelolaan tata air terintegrasi dari hulu hingga hilir. Misalnya dengan penyiapan kapasitas sungai dan kanal untuk antisipasi debit air yang berlebih.
“Masyarakat diimbau agar terus memperbaharui perkembangan informasi dari BMKG, dengan memanfaatkan kanal media sosial info BMKG, atau langsung menghubungi kantor BMKG terdekat,” pungkasnya.
Kapolri Antisipasi La Nina
Mengantisipasi meningkatnya curah hujan akibat fenomena La Nina, yang dapat menyebabkan terjadinya bencana alam di sejumlah wilayah di Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai menyiapkan sejumlah langkah. Kapolri menerbitkan Surat Telegram, yang ditandatangani atas nama Kapolri oleh Kabaharkam Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, selaku Kaopspus Aman Nusa II-2020, pada 5 November 2020.
Surat telegram mengenai antisipasi bencana alam dan Pilkada Serentak 2020 tersebut memberikan instruksi kepada seluruh Kapolda, agar mulai menyiapkan sejumlah langkah antisipatif, seperti koordinasi, simulasi, hingga sosialisasi.
Komjen Pol Agus Andrianto menjelaskan, bulan Oktober-November 2020 merupakan awal musim hujan yang disertai peningkatan akumulasi curah hujan akibat La Nina. Diprediksi puncak musim penghujan akan berlangsung pada Januari-Februari 2021.
“Hal tersebut berpotensi menjadi pemicu terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Sumut Pos di Medan, Jumat (6/11).
Dalam hal ini, lanjutnya, para Kapolda diperintahkan untuk, melakukan koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi dengan Pemda, TNI, BPBD, serta stakeholder lainnya untuk memetakan daerah rawan bencana serta menyiapkan Renpam, Renkon mengacu struktur penanggulangan bencana (disaster management), Rengar, posko-posko bencana, serta melaksanakan tactical floor game (TFG) terkait dengan penanggulangan bencana alam termasuk fasilitas penampungan korban bencana alam dan dapur umum.
Polri juga diminta melaksanakan simulasi penanganan bencana bersinergi dengan TNI, Pemda, BPBD, dan stakeholder lainnya. Dalam pelaksanaan ini dipimpin oleh gubernur untuk tingkat provinsi, walikota untuk tingkat kota, dan bupati untuk tingkat kabupaten.
Selain itu, papar Agus lagi, menyiapkan personel dan Sarpras guna antisipasi, evakuasi dan memberikan pertolongan kepada korban bencana alam, sebagai contoh melengkapi mobil patroli dengan peralatan untuk mengevakuasi korban banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang.
Selanjutnya, melaksanakan sosialisasi dan bimbingan secara intensif dan masif kepada masyarakat terkait dengan potensi bencana alam, simulasi dalam menghadapi bencana, dan pertolongan pertama kepada setiap korban bencana alam agar masyarakat mampu melaksanakan evakuasi secara mandiri.
“Surat Telegram ini bersifat perintah untuk dilaksanakan,” tegasnya. (mag-1)
