MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua PKNU Sumut, Muhammad Ikhyar Velayati, mengimbau kepada umat Islam khususnya BKM/ Mtakmir masjid berani melawan oknum-oknum yang mencoba menggunakan masjid untuk kepentingan politik praktis.
“Saya berharap mulai saat ini, semua umat Islam khususnya para takmir masjid berani melawan dan menolak oknum-oknum yang mencoba menggunakan masjid dan ibadah sebagai alat untuk kepentingan kelompoknya, khususnya menjelang pencoblosan tanggal 9 Desember nanti. Jangan sampai perbedaan pandangan politik membawa sumber permasalahan. Sejatinya pemilu adalah wujud dari semangat berdemokrasi, bukan menodai dan mempolitisi kesucian agama dan masjid,” tegasnya.
Pernyataan itu dilontarkan Ikhyar Velayati merespon beredarnya pengumuman dan ajakan kepada umat Islam Kota Medan di media sosial dari Pengurus Daerah Jaringan Pemuda Remaja Mesjid Indonesia (PD JPRMI), untuk bersama mengadakan Subuh Akbar dalam rangka Pilkada Serentak, bertempat di masjid-masjid Kota Medan. Kegiatan akan dilaksanakan pada pukul 05.00 Wib. Panitia kegiatan siap untuk memfasilitasi spanduk dan lainnya.
Dalam pengumuman tersebut juga disebutkan, ketua MUI Kota Medan, Prof. Dr. H.M. Hatta, MA turut serta mendukung acara tersebut.
Ikhyar mengingatkan semua pihak, bahwa menggunakan masjid dan mimbar keagamaan sebagai alat politik, justru merendahkan fungsi masjid itu sendiri.
“Masjid merupakan tempat ibadah untuk memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat. Bukannya sebagai tempat politik praktis yang dapat mengoyak persatuan bangsa. Jadi jangan gunakan mimbar keagamaan apalagi ritual ibadah yang bersifat sakral, untuk kepentingan meraup suara dalam Pilkada Medan 2020. Menggunakan masjid dan mimbar keagamaan sebagai alat politik, justru dapat merendahkan fungsi masjid itu sendiri,” kata Ikhyar di Medan, Senin (7/12/2020).
Ikhyar menjelaskan lebih lanjut, politik praktis di masjid dapat menodai fungsi utama dari mesjid itu sendiri.
“Masjid sebagai rumah Allah merupakan tempat yang semestinya digunakan untuk merekatkan ukhuwah antar jamaah. Hadirnya politik praktis tentu akan menodai fungsi utama dari masjid,” pungkasnya.
Ikhyar juga meminta klarifikasi Ketua MUI Kota Medan, Prof. DR. H.M. Hatta MA, agar segera menjawab dan mengklarifikasi keterlibatannya dalam kegiatan tersebut, seperti tertera di pengumunan Pengurus Daerah Jaringan Pemuda Remaja Mesjid Indonesia (PD JPRMI). Karena sejatinya peran MUI dalam Pilkada Serentak 2020, khususnya di Kota Medan, adalah membantu pemerintah dalam menjaga ketertiban, kenyamanan dan keamanan warga Kota Medan.
“Misalnya menjaga masjid dan tempat ibadah bersih dari politik praktis dan kegiatan meraup suara dari oknum elit politik. Karena hal ini dapat memecah-belah persatuan bangsa serta dapat mengoyak ukhuwah Islamiyah warga Kota Medan,” ujar Ikhyar yang juga dikenal sebagai tokoh aktivis 98. (rel)
