MEDAN, SUMUTPOS.CO – Debat Kandidat Pilkada Medan 2020 Putaran Terakhir di Hotel Grand Cityhall Medan, Sabtu (5/12) sore berlangsung cukup sengit. Dalamd ebat yang disiarkan live di Metro TV itu, isu banjir menjadi momen debat panas dalam acara yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Medan tersebut.
Awalnya, paslon nomor urut 2, Muhammad Bobby Afif Nasution-Aulia Rachman, menuding banjir yang terjadi di Kota Medan pada Jumat (4/12) dini hari, merupakan salahsatu bukti kegagalan Pemko Medan dalam menjalankan kolaborasi dengan pemerintah daerah sekitarnya, terutama dengan Pemkab Karo.
“Kita bisa lihat bencana Kota Medan yang sangat menyakitkan hati kita. Ini salahsatu bentuk kegagalan dari kolaborasi Medan dengan kabupaten di sekitarnya khususnya banjir, terutama kolaborasi dengan Kabupaten Karo,” ujar Bobby.
Pasangannya, Calon Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman menambahkan, hujan yang terjadi di Kabupaten Karo seharusnya bisa dideteksi, sehingga bisa lebih cepat dikolaborasikan dengan Pemko Medan. “Ketika hujan deras di Karo dan debit air mulai naik, ini harus bisa diselaraskan dan dikomunikasikan dengan Pemko Medan untuk bisa membuka saluran di Medan. Kanal di Medan harus bisa dibuka secepat mungkin, ketika air di hulu naik,” tuturnya.
Menjawab hal itu, Akhyar membalas, dengan menyebutkan persoalan banjir tidak hanya terjadi di Kota Medan saja, melainkan juga terjadi di daerah lain. Tidak terkecuali di Jakarta yang merupakan Ibukota RI, sekaligus tempat berkantornya Presiden RI Joko Widodo.
“Di negara manapun, banjir pernah terjadi, bahkan pada waktu tertentu. Ibukota negara RI yang mana Presiden Republik Indonesia berada, juga mengalami banjir. Jadi itu memang dialami oleh hampir seluruh wilayah di Indonesia dan semua negara,” jawabnya.
Akhyar juga menyebutkan, banjir yang terjadi di Kota Medan beberapa hari terakhir diakibatkan adanya luapan air Sungai Belawan, Sungai Denai, dan Sungai Deli. Banjir si sungai itu menurutnya adalah siklus tahunan dari hulu sungai. Baik siklus lima tahunan, 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun dan 50 tahun. Begitu juga dengan rob, terjadi di Utara Medan diakibatkan adanya perubahan siklus iklim.
“Banjir ini tak hanya terjadi di Medan, tapi ada daerah lain di Sumut. Inilah yang mesti kita hadapi dan terus berbuat yang terbaik untuk mengatasi dampak dari siklus tahunan ini,” ujarnya.
Pasangan Akhyar, Salman Alfarisi, menambahkan bahwa banjir yang melanda beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, termasuk Medan, adalah gagalnya kolaborasi pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi Sumut dan daerah, termasuk Pemko Medan.
“Presiden, Gubernur dan Wali Kota, semua itu jabatan politis. Ketika banjir besar kemarin terjadi meliputi beberapa Kabupaten/Kota, apabila dikatakan kegagalan, maka ini bukan kegagalan Medan. Tapi kegagalan kolaborasi pusat dengan provinsi dan kolaborasi pusat dengan Medan. Medan punya wilayah kerja. Dan begitu juga dengan sungai ini wilayah BWS (Balai Wilayah Sungai) yang di bawah pusat langsung. Jadi kita harap jangan sebut kegagalan itu murni Kota Medan,” ucap dia.
Merespon jawaban itu, pasangan Bobby, Aulia Rachman mengatakan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat serta Pemkab Karo dalam menanggulangi banjir merupakan tanggung jawab Pemko Medan.
Akhyar kemudian menjawab, pihaknya sudah beberapa kali mengajukan upaya penanganan banjir rob di wilayah Belawan kepada Presiden Jokowi pada 2018. Tetapi hingga kini belum ada realisasinya.
“Ini kami seluruh warga Medan menunggu janji dan realisasi Presiden terhadap penanganan rob di Medan,” katanya.
Selain soal banjir, debat putaran terakhir juga membahas isu terorisme dan radikalisme. Pasangan AMAN menyatakan, terorisme dan radikalisme muncul dan berpangkal dari rasa keadilan.
“Jika kita bisa menjaga hal itu, menjaga dan memberikan keadilan, memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga Kota Medan untuk berpartisipasi dalam membangun kota Medan, saya kira radikalisme dan terorisme itu tidak akan tumbuh subur di Kota Medan. Karena kita akan memperlakukan semua warga kota Medan dengan adil, sesuai dengan proporsi tugasnya. Inilah strategi kita membangun Kota Medan bersama, karena Medan itu memang kotanya majemuk dan berbhineka. Jadi semuanya diberikan kesempatan yang sama,” ungkapnya.
Pasangan Bobby-Aulia mengatakan, Pemko Medan wajib menanamkan ke dalam diri anak maupun pelajar terkait pendidikan ke-Indonesiaan. “Ini yang penting kita tanamkan di dunia pendidikan kita tentang Bhineka Tunggal Ika yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini perlu ditekankan Pemko Medan dengan melibatkan perangkat yang paling bawah. Kepala lingkungan, kelurahan, kecamatan, wajib mengedukasikan hal yang baik-baik, hingga tidak ada perpecahan di antara suku bangsa,” tukasnya.
Acara debat dihadiri pihak KPU Medan, Bawaslu Medan dan para perwakilan partai pendukung masing-masing paslon.
Pilkada Damai
Di akhir debat, pasangan Akhyar Nasution-Salman Alfarisi mengajak mahasiswa, ibu-ibu, bapak-bapak, para pedagang, abang becak, sopir, buruh dan semua masyarakat Kota Medan, untuk bersama-sama menciptakan Pilkada Medan yang aman, damai dan tertib.
“Ayo kita ciptakan pemilu yang jujur, bersih, sehingga tidak ada intimidasi, tidak ada hal yang mengganggu dan merugikan masyarakat. Inilah saatnya kita menunjukkan kemerdekaan dalam memilih pemimpin Kota Medan. Kami juga memohon maaf apabila di masa kampanye ada yang kurang berkenan. Kami berupaya semaksimal mungkin untuk menciptakan Pilkada yang bahagia gembira karena memang visi misi membuat Kota Medan nyaman dan warganya bahagia,” tegasnya, sambil mengajak warga mencoblos nomor 1 pasangan Akhyar Nasution-Salman Alfarisi.
Pasangan Bobby-Aulia dalam pernyataan penutupnya menyampaikan, Kota Medan adalah miniatur Indonesia di mana segala suku bangsa dan agama hidup rukun dan damai di dalamnya. “Kolaborasi Medan Berkah bertekad kuat untuk menyelesaikan masalah seperti banjir, macet, pengangguran dan masalah lainnya di Kota Medan kepada taraf kemajuan yang signifikan. Berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Sumut dan Kabupaten/Kota sekitarnya,” tekadnya.
Bobby-Aulia juga mengajak warga ke TPS dalam menggunakan hak suaranya untuk perubahan Kota Medan. “Pertama, datang ke TPS untuk mengikuti protokol kesehatan. Yang kedua, coblos pasangan nomor urut 2 Bobby-Aulia. Semoga ke depannya warga kota Medan menuju keberkahan,” pungkasnya.
Usai debat, anggota KPU Medan sekaligus komisioner divisi Hukum KPU Medan, Zefrizal SH MH mengucapkan syukur atas lancarnya pelaksanaan debat kandidat di masa kampanye Pilkada Medan yang telah berlangsung sebanyak tiga putaran.
“Semoga masa kampanye bermanfaat bagi kedua paslon dalam menyampaikan visi misinya. Selain itu, kita harapkan debat publik yang telah berjalan sebanyak 3 putaran ini bisa membantu meyakinkan masyarakat dalam memilih calon yang terbaik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya di Pilkada Medan 2020. Ayo ke TPS, gunakan hak pilih untuk kemajuan Kota Medan,” tutupnya.
Ketua Bawaslu Kota Medan, Payung Harahap, didampingi Komisioner, Julius Turnip, mengatakan melihat adanya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 di luar arena debat, dengan ramainya masa kedua paslon yang menunggu.
Akhyar Kembali jadi Plt Wali Kota
Sementara itu, tahapan Pilkada Serentak 2020 sudah memasuki cuti kampanye alias masa tenang, mulai 6-8 Desember. Artinya, seluruh cakada petahana yang bertarung akan kembali menjalankan tugasnya sebagai pemimpin pemerintahan di wilayah masing-masing mulai 6 Desember.
Tak terkecuali Plt Wali Kota Medan, Ir Akhyar Nasution MSi. Akhyar menjalani cuti di luar tanggungan sejak 25 September hingga 5 Desember 2020. Ia pun kembali menjabat sebagai Plt Wali Kota Medan terhitung Minggu 6 Desember 2020.
Ditanya mengenai hal itu, Akhyar mengaku siap kembali bertugas sebagai orang nomor 1 di Pemko Medan. “Hari ini cuti terakhir saya, mulai besok (kemarin) saya akan kembali menjabat sebagai Plt Wali Kota (Medan),” ucap Akhyar kepada Sumut Pos, Sabtu (5/12) pagi saat menggelar Ngopi Bareng Akhyar di Medan.
Di hari pertama kerjanya kemarin, ia berkoordinasi dan melakukan konsolidasi dengan para OPD dan seluruh bawahannya di jajaran Pemko Medan. “Saya harus tahu perkembangan selama 2,5 bulan ini, selama saya menjalani cuti kampanye,” ujarnya.
Akhyar mengaku tidak ambil pusing dengan tudingan-tudingan yang menyebutkan jika dirinya akan memanfaatkan statusnya sebagai Plt Wali Kota aktif, dalam memuluskan langkahnya sebagai Cawalkot Medan pada Pilkada Medan 2020.
“Saya cuti ‘kan karena peraturannya memang begitu. Saya kembali bekerja juga karena peraturannya bilang begitu. Ada undang-undangnya. Jadi apa masalahnya? Semua kepala daerah yang ikut Pilkada juga menjalani hal serupa,” jawabnya.
Ketua DPRD Medan, Hasyim SE, meminta Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution dapat bekerja maksimal selaku Plt Wali Kota Medan, usai menjalani cuti kampanye selama waktu kurang lebih 2,5 bulan.
“Selaku Plt Wali Kota Medan, beliau harus bisa bersikap netral dan profesional. Artinya, beliau tidak boleh memanfaatkan jabatan dan kedudukannya selaku Plt Wali Kota Medan untuk memuluskan langkahnya sebagai Calon Wali Kota Medan,” tegas Hasyim.
Senada, anggota Komisi I DPRD Medan, Abdul Rani SH juga meminta Akhyar bekerja profesional dan proporsional sebagai Plt Wali Kota. “Harus bisa membedakan mana Plt Wali Kota dan mana Calon Wali Kota. Masa kampanye sudah habis. Selamat bekerja kembali sebagai Plt Wali Kota. Fokuslah pada pelayanan masyarakat dan pembangunan Kota Medan,” kata Rani, Minggu (6/12). (map)
