Ahmad Taufan, pengamat politik mengaku prihatin dengan minimnya warga yang memberikan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu), yang berlangsung pada Kamis (7/3) kemarin. Dari kacamata politiknya, ada dua faktor yang menyebabkan warga enggan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Sosialisasi yang dilakukan KPU Sumut dalam hal ini tidak maksimal. Banyak warga yang tidak menerima formulir C6, bagaimana dia mau memberikan suaranya. Warga juga tidak akan mau jika harus mengurus sendiri untuk mendapatkan formulir C6 tersebut,” ujar Taufan kemarin petang.
Taufan menegaskan, KPU sebagai penyelenggara pesta demokrasi belum maksimal bekerja. Paling tidak dengan sosialisasi yang mereka lakukan dapat menggugah hati warga untuk memberikaan suaranya.
Taufan juga meminta KPU Sumut harus mempertanggungjawabkan dengan adanya kondisi seperti ini. “KPU harus mempertanggungjawabkannya kepada publik, padahal dana yang disediakan untuk pelaksanaan Pilgubsu sangatlah besar. Saya berharap DPRD mengevaluasi kerja KPU Sumut,” tukasnya.
Ungkapan Taufan diamini pengamat politik lainnya, Agus Suryadi. “Saya melihat ada 3 variabel penyebabnya. Yang paling utama adalah carut-marutnya kerja KPU Sumut. Bayangkan hingga hari H, banyak sekali warga yang belum mempunyai undangan memilih atau formulir C6,” ungkapnya.
Seperti diketahui, ada 10.295.013 jumlah pemilih di Sumut yang harusnya menggunakan hak pilih di 26.443 TPS yang disiapkan. Namun, dari rekapitulasi sementara, diduga lebih dari 50 persen pemilih yang memilih golput atau tidak memberikan suaranya.
Contohnya di Kecamatan Medan Perjuangan, golput di kawasan ini mencapai 50 persen hampir di setiap TPS yang ada di kecamatan tersebut. Misalnya di TPS 1,3,7,20 Kelurahan Sei Kera Hilir II, Daftar Pemilih Tetap (DPT) di atas 550 jiwa, akan tetapi yang menggunakan hak pilihnya hanya sekitar 200 jiwa.
“Saya rasa bukan hanya di Kecamatan Medan Perjuangan yang tingkat Golputnya tinggi, melainkan secara keseluruhan seperti itu. Padahal KPU sudah melakukakan sosialisi yang cukup, baik dimedia cetak atau elektronik,” kata Rakhmat Harahap Camat Medan Perjuangan.
Tidak di Medan saja. Di Langkat, diperkirakan golput di Langkat tembus 50 persen. “Secara umum, kita tidak memungkiri sepertinya keinginan masyarakat sangat rendah untuk melibatkan diri di Pilgubsu kali ini. Nyaris angka golput atau yang tidak mencoblos menembus lima puluh persen,” kata Riswan G selaku Divisi Humas dan Hukum KPUD Langkat di Stabat, Kamis (7/3).
Secara umum dijelaskan dia, hasil sementara informasi diperoleh KPUD Langkat dari 750.958 pemilih yang terdaftar sekaligus diharapkan hadir ke 1687 tempat pemungutan suara (TPS) ternyata hanya separuhnya saja mendatangi bilik suara guna memberikan hak pilihnya.
“Kita bukannya buang badan atau membela diri, terkait minimnya warga memberikan hak pilihnya di Pilgubsu ini. Tetapi semuanya sudah kita lakukan kok. Mungkin saja ya, ini perkiraan warga sudah tidak tertarik politik plus lagi diduga warga enggan dengan pimpinan yang kurang pro rakyat. Artinya, informasi kita dapat kebanyakan warga sebutkan siapapun pemimpinnya tidak memberikan arti signifikan,” beber dia.
Kapolres Langkat, AKBP L Eric Bhismo, secara terpisah mengakui kondisi Pilgubsu berjalan aman dan tertib. Meskipun tidak mau mencampuri langsung pesta demokrasi tersebut, namun dia sedikit kaget karena minimnya keinginan mendatangi TPS.
“Wah, heran juga saya. Sampai tadi sekitar pukul 11.00 WIB begitu ketika kita tinjau atau melihat-lihat TPS banyak yang sepi. Kok kayaknya ‘gak ada keinginan dari mencoblos. Tapi secara keseluruhan kita bersyukur, semuanya berjalan aman dan tertib,” seru Kapolres.
Keadaan yang sama terjadi di Kota Tebingtinggi. Desk Pilgubsu Kota Tebingtinggi membuktikan bahwa 60 persen masyarakat pemilih melakukan golput.
“Hasil pesentase dari jumlah suara keseluruhan mencapai 40 persen saja,” kata Kaban Kesbang Polimas Kota Tebingtinggi Amas Muda SH didampingi Ketua Desk Pilgubsu Tebingtinggi Johan Samose Harahap SH kepada Sumut Pos, Kamis petang (7/3) di tempat Desk Pilgubsu 2013 Gedung Hj Sawiyah lantai II Kota Tebingtinggi.
Sementara itu, dari 145 orang tahanan yang ada di Rumah Tahanan Polresta (RTP) Medan, hanya 16 orang yang mengikuti pencoblosan Pemilukada Sumut, Kamis (7/3) sekira pukul 13.00 WIB. Hal itu dikarenakan, hanya 16 orang itu saja yang memiliki kartu C6 atau formulir sebagai pemilih. “Sejak jauh hari kita sudah sampaikan kepada para tahanan agar keluarga mereka mengirimkan kartu C6 untuk dapat ikut memilih. Namun ternyata hanya sebagian kecil yang mengindahkannya,” ungkap Kasat Tahti Polresta Medan, Iptu S Nainggolan.
Perlakuan khusus dilakukan di RS Pirngadi Medan. Di rumah sakit ini TPS keliling baru dimulai sekitar pukul 11.49 Wib dan ditangani langsung oleh TPS terdekat yakni TPS 1, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur.
Pemungutan suara dilakukan dengan cara mendatangi para pasien ke ruang-ruangnya dan dimulai dari Ruang Paviliun, kelas 1 lantai 4, dengan jumlah pendaftar sebanyak 54.
Hal ini disampaikan oleh Humas RS Pirngadi, Edison Perangin-angin kepada Sumut Pos, Kamis (7/3). “Sosialisasi telah kita lakukan sejak lama, tadi pagi pendaftar mencapai 48 orang dan sampai siang ini bertambah menjadi 53, karena banyak yang C6 dan A8 nya yang masih di jalan baru diantar keluarganya,” katanya.
Saat di konfirmasi mengenai ketentuan waktu pencoblosan, ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Medan Timur, OK Rizki Amrustian mengatakan bahwa khusus untuk di RS Pirngadi ada penambahan waktu. “Tadi kita sudah sepakati dengan saksi akan ada penambahan waktu untuk pasien yang mau mencoblos di RS Pirngadi, karena kita harus jalan menjumpai pasien satu per satu,” katanya.
Lanjutnya, pihak PPK memberikan tambahan hingga sekitar pukul 14.00 Wib dan bila ada penambahan lagi pendaftar, maka tidak akan diterima. “Yah, kita sudah sepakati hingga jam setengah 2, kalau ada penambahan lagi, yah gak bisa lah,” katanya. (ial/ian/jie/mag-13/mag-10/Mag-8)
