Adik dan Anak Jusuf Kalla Masuk Panama Papers

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai inkonsisten. JK mengajak para pengusaha patuh membayar pajak dan tidak menyimpan uangnya di luar negeri, tapi nyatanya ajakan itu tidak dilaksanakan oleh keluarganya sendiri.

Dalam dokumen Panama Papers, terdapat 2.961 orang Indonesia yang berkaitan dengan sejumlah perusahaan offshore. Selain nama individu dan perusahaan, seperti Lippo, Podomoro, dan Djarum, dokumen Panama Papers juga memuat alamat klien Mossack Fonseca.

Untuk individu, keluarga JK turut muncul dalam bocoran Panama Papers bersama sejumlah tokoh Indonesia lainnya. Mereka adalah Solihin Kalla (anak), Ahmad Kalla (adik), Aksa Mahmud (adik ipar) dan Erwin Aksa (keponakan).

“JK seharusnya bisa mendidik orang-orang terdekatnya. Jangan meminta rakyat patuh pada hukum tetapi lingkungan terdekatnya melanggar,” kata Ketua Prodem (Jaringan Aktivis Pro-Demokrasi), Bob R Randilawe, kepada redaksi rmol.co (grup Sumut Pos), Kamis (7/4).

Dia menilai, imbauan JK saat memberi sambutan dalam perayaan Cap Go Meh di Hall D, JI-Expo Kemayoran, Jakarta pada 28 Februari 2016 agar pengusaha yang mengaku cinta Indonesia untuk patuh membayar pajak dan menyimpan uangnya di dalam negeri, bertolak belakang dengan apa yang dilakukan keluarga besarnya. Berdasarkan bocoran Panama Papers, keluarga JK turut menjadi klien Mossack Fonseca, sebuah firma hukum di Panama, yang terindikasi melakukan tindak penghindaran pajak, dan pencucian uang.

“Kita tidak bisa mengandalkan pejabat yang tidak konsisten untuk membangun Indonesia. Pejabat haruslah memberi contoh. Negara dan bangsa akan rusak jika rakyat berpegangan pada elitnya yang memberikan contoh yang tidak pantas ditiru?” ulasnya.

Karena itu, menurut Bob, sebaiknya JK malu dan mundur karena sudah memberikan contoh yang tidak baik bagi rakyat. Pilihan lainnya, JK harus bersikap tegas sekalipun terhadap keluarganya.

“Martabat dan harga diri sebagai seorang petinggi harus dijaga. Meskipun soal Panama Papers masih harus diverifikasi, tapi sikap ksatria JK dinanti-nantikan rakyat,” tukas Bob. (jpnn/sam)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai inkonsisten. JK mengajak para pengusaha patuh membayar pajak dan tidak menyimpan uangnya di luar negeri, tapi nyatanya ajakan itu tidak dilaksanakan oleh keluarganya sendiri.

Dalam dokumen Panama Papers, terdapat 2.961 orang Indonesia yang berkaitan dengan sejumlah perusahaan offshore. Selain nama individu dan perusahaan, seperti Lippo, Podomoro, dan Djarum, dokumen Panama Papers juga memuat alamat klien Mossack Fonseca.

Untuk individu, keluarga JK turut muncul dalam bocoran Panama Papers bersama sejumlah tokoh Indonesia lainnya. Mereka adalah Solihin Kalla (anak), Ahmad Kalla (adik), Aksa Mahmud (adik ipar) dan Erwin Aksa (keponakan).

“JK seharusnya bisa mendidik orang-orang terdekatnya. Jangan meminta rakyat patuh pada hukum tetapi lingkungan terdekatnya melanggar,” kata Ketua Prodem (Jaringan Aktivis Pro-Demokrasi), Bob R Randilawe, kepada redaksi rmol.co (grup Sumut Pos), Kamis (7/4).

Dia menilai, imbauan JK saat memberi sambutan dalam perayaan Cap Go Meh di Hall D, JI-Expo Kemayoran, Jakarta pada 28 Februari 2016 agar pengusaha yang mengaku cinta Indonesia untuk patuh membayar pajak dan menyimpan uangnya di dalam negeri, bertolak belakang dengan apa yang dilakukan keluarga besarnya. Berdasarkan bocoran Panama Papers, keluarga JK turut menjadi klien Mossack Fonseca, sebuah firma hukum di Panama, yang terindikasi melakukan tindak penghindaran pajak, dan pencucian uang.

“Kita tidak bisa mengandalkan pejabat yang tidak konsisten untuk membangun Indonesia. Pejabat haruslah memberi contoh. Negara dan bangsa akan rusak jika rakyat berpegangan pada elitnya yang memberikan contoh yang tidak pantas ditiru?” ulasnya.

Karena itu, menurut Bob, sebaiknya JK malu dan mundur karena sudah memberikan contoh yang tidak baik bagi rakyat. Pilihan lainnya, JK harus bersikap tegas sekalipun terhadap keluarganya.

“Martabat dan harga diri sebagai seorang petinggi harus dijaga. Meskipun soal Panama Papers masih harus diverifikasi, tapi sikap ksatria JK dinanti-nantikan rakyat,” tukas Bob. (jpnn/sam)