foto-foto pemko medan for sumut pos
RAPAT: Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution, MSi memimpin rapat Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Terminal Liar dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kantor Wali Kota Medan, Jumat (3/5).
foto-foto pemko medan for sumut pos RAPAT: Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution, MSi memimpin rapat Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Terminal Liar dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kantor Wali Kota Medan, Jumat (3/5).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rapat ini dibahas juga terkait pengoperasian Terminal Terpadu Amplas, Penertiban Bangunan di atas Trotoar, Penertiban Baliho dan Reklame serta Penertiban Pasar tumpah. Rapat ini dihadiri Asisten Ekbang Ir Khairul Syahnan, Pimpinan OPD di antaranya Kasat Pol PP M Sofyan, Kadis Perhubungan, Iswar Lubis, Dirut PD Pasar Rusdi Sinuraya, Perwakilan Polda Sumut dan Polrestabes Medan dan sejumlah Camat.
Dikatakan Wakil Wali Kota, rapat pelaksanaan kegiatan sejumlah pe-nertiban ini dilakukan untuk menganalisa dan mengevaluasi apa yang sudah dilakukan dan kendala di lapangan yang terjadi pada saat penertiban. Artinya, penertiban yang sempat terhenti karena menghadapi Pilpres dan Pileg ini, akan dilanjutkan untuk menciptakan Medan yang tertib teratur dan tertata. “Apalagi memasuki Bulan Ramadan, tentunya akan ada pasar tumpah dan PKL di sejumlah pasar yang tentunya ini akan menghambat arus lalu lintas dan kenyamanan masyarakat. Selain itu berdirinya PKL di sejumlah titik dapat memperlambat arus lalu lintas untuk itu Pol PP dan PD Pasar harus mengatasi permasalahan tersebut,” kata Wakil Wali Kota.
Selanjutnya untuk infrastruktur jalan, Wakil Wali Kota Medan me-minta kepada Dinas PU untuk dapat menambal jalan yang terdapat lubang. Artinya, jangan adanya lubang tersebut dapat membahayakan pengguna jalan dan memperlambat arus lalu lintas.
Sedangkan untuk Penertiban Baliho dan Reklame, Satpol PP Kota Medan diminta terus melakukan penertiban terhadap baliho dan reklame yang bermasalah dan tidak memiliki izin. “Dalam penertiban ini, Pemko Medan memerlukan dukungan dan bantuan dari pihak keamanan baik itu Kepolisian maupun TNI, hal ini dilakukan agar pelaksanaan penertiban dapat berjalan lancar,” kata Wakil Wali Kota. (ris/ila)
foto-foto pemko medan for sumut pos RAPAT: Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution, MSi memimpin rapat Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Terminal Liar dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kantor Wali Kota Medan, Jumat (3/5).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rapat ini dibahas juga terkait pengoperasian Terminal Terpadu Amplas, Penertiban Bangunan di atas Trotoar, Penertiban Baliho dan Reklame serta Penertiban Pasar tumpah. Rapat ini dihadiri Asisten Ekbang Ir Khairul Syahnan, Pimpinan OPD di antaranya Kasat Pol PP M Sofyan, Kadis Perhubungan, Iswar Lubis, Dirut PD Pasar Rusdi Sinuraya, Perwakilan Polda Sumut dan Polrestabes Medan dan sejumlah Camat.
Dikatakan Wakil Wali Kota, rapat pelaksanaan kegiatan sejumlah pe-nertiban ini dilakukan untuk menganalisa dan mengevaluasi apa yang sudah dilakukan dan kendala di lapangan yang terjadi pada saat penertiban. Artinya, penertiban yang sempat terhenti karena menghadapi Pilpres dan Pileg ini, akan dilanjutkan untuk menciptakan Medan yang tertib teratur dan tertata. “Apalagi memasuki Bulan Ramadan, tentunya akan ada pasar tumpah dan PKL di sejumlah pasar yang tentunya ini akan menghambat arus lalu lintas dan kenyamanan masyarakat. Selain itu berdirinya PKL di sejumlah titik dapat memperlambat arus lalu lintas untuk itu Pol PP dan PD Pasar harus mengatasi permasalahan tersebut,” kata Wakil Wali Kota.
Selanjutnya untuk infrastruktur jalan, Wakil Wali Kota Medan me-minta kepada Dinas PU untuk dapat menambal jalan yang terdapat lubang. Artinya, jangan adanya lubang tersebut dapat membahayakan pengguna jalan dan memperlambat arus lalu lintas.
Sedangkan untuk Penertiban Baliho dan Reklame, Satpol PP Kota Medan diminta terus melakukan penertiban terhadap baliho dan reklame yang bermasalah dan tidak memiliki izin. “Dalam penertiban ini, Pemko Medan memerlukan dukungan dan bantuan dari pihak keamanan baik itu Kepolisian maupun TNI, hal ini dilakukan agar pelaksanaan penertiban dapat berjalan lancar,” kata Wakil Wali Kota. (ris/ila)
