Keramba jaring apung di sekitar Danau Toba.
MEDAN, SUMUTPOS.CO -Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Hj Nurhajizah Marpaung menyebutkan, ia telah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, terkait penataan kawasan Danau Toba. Diakuinya, ada dorongan kuat untuk mencapai target Zero KJA di danau tersebut.
“Saya sudah dipanggil Menko Maritim. Ada dorongan untuk menuju Zero KJA (keramba jaring apung),” tutur Nurhajizah tengah pekan lalu.
Nurhajizah juga menyebutkan, laporan dari berbagai sumber menyampaikan, keberadaan perusahaan besar pembudidaya ikan mengunakan KJA di Danau Toba, mendapat respon kurang baik dari masyarakat terkait pencemaran lingkungan, khususnya di dalam danau. Sebab airnya masih menjadi kebutuhan warga sekitar. Karena itu, pencemaran air menjadi perhatian penting. “Saya sudah berkeliling di Danau Toba, mengecek apakah masyarakat suka dengan kehadiran perusahaan besar di sana,” ungkapnya.
Dari upaya menemui warga di kawasan Danau Toba, Nurhajizah mengaku, mendapati sekitar 80 persen di antaranya mengaku kurang menerima keberadaan perusahaan besar yang beroperasi, baik di kawasan danau maupun di sekitarnya, namun tetap punya dampak ke danau dalam hal pencemaran air. “Karena itu, bagaimana kita mensosialisasikan hal ini ke perusahaan itu. Karena sebelumnya, ada perusahaan yang tidak pernah bertemu Gubernur. Sejak ada dorongan untuk itu (Zero KJA), baru mau datang (bertemu Gubernur),” bebernya.
Nurhajizah juga menyatakan, buruknya kualitas air Danau Toba merupakan tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah di dalamnya. Karena itu, aturan untuk terus mengurangi keberadaan KJA hingga benar-benar kosong, atau Zero KJA, harus didorong dan disosialisasikan ke seluruh masyarakat, khususnya perusahaan yang berkontribusi terhadap pencemaran air serta kerusakan lingkungan di sekitar.
Sementara tokoh masyarakat, Prof Menerjemahkan Ginting berpendapat, Zero KJA merupakan keharusan agar Danau Toba benar-benar bisa dianggap sebagai kawasan yang bisa diandalkan, baik dari segi wisata, lingkungan, dan budaya. Sehingga meskipun memaklumi proses penurunan jumlah KJA secara berkala, namun pada akhirnya, pengosongan KJA harus segera dicapai. “Saya ingin satu waktu Zero KJA itu terwujud. Walaupun sekarang sedang proses penurunan,” katanya, senada dengan guru besar Prof Zulkifli Nasution, yang meminta mengevaluasi izin operasional perusahaan di Danau Toba.
Sedangkan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekbang, Binsar Situmorang menyarankan, agar perusahaan yang terkait di Danau Toba bisa dipanggil untuk membicarakan target tersebut. “Karena sepertinya keputusan (Zero KJA) itu belum mereka terima. Jadi intinya bukan zonasi (memindahkan lokasi budidaya ke tempat khusus), tapi Zero KJA, tanpa KJA,” pungkasnya. (bal/saz)
