MEDAN- Perluasan wilayah administratif yang direncanakan Pemko Medan bukan solusi untuk mengurangi beban kota akibat tingginya komuter (masyarakat yang pergi ke suatu kota untuk bekerja dan kembali ke kota tempat tinggalnya setiap hari) di Medan. Karenanya, rencana perluasan wilayah admisnitratif tersebut dinilai sarat unsur politis semata.
“Tidak ada kaitannya meluaskan wilayah administratif dengan solusi beban kota karena tingginya komuter,” kata Pengamat Tata Ruang dan Wilayah di Medan, Fillianty Bangun, Jumat (7/10).
Dijelaskannya, jika selama ini ada 600 ribu per hari komuter yang datang ke Medan. Jika pun wilayah diluaskan, komuter yang berasal dari wilayah lingkar luar Medan tidak akan berubah atau tidak berkurang bahkan akan tetap saja komuter bergerak ke segala penjuru inti Kota Medan “Makanya tidak ada kaitannya, karena itu bukan solusi. Jika wilayah dibebaskan tetap saja tidak akan bisa mengurangi beban kota,” ucapnya.
Karenanya, Fillianty mempertanyakan keinginan Pemko Medan yang akan melakukan perluasan wilayah. “Makanya ini kita pertanyakan. Apakah ini merupakan siasat politis Wali Kota Medan untuk menambah PAD? Sebab, terus terang kalau wilayah Medan diluaskan pastilah PAD di wilayah lingkar luar Medan, seperti Deli Serdang dan Binjai akan berkurang. Sebaliknya, PAD Medan akan bertambah,” terangnya.
Jika wilayah Medan diperluas, lanjut Fillianty, harus melihat juga bagaimana nasib wilayah yang selama ini berada di lingkar luar Medan. Dengan begitu, bila rencana ini diteruskan, pastilah akan menimbulkan konflik kepentingan. “Ini jelas akan berdampak terjadinya konflik kepentingan dan akan terjadi proses tarik menarik antara pemangku kepentingan di masing-masing wilayah,” ujarnya.
Selain itu, tambah Fillianty, rencana ini juga dinilai akan melelahkan masyarakat. Sebab, jika masyarakat yang selama ini berada di lingkar luar Medan dan harus masuk ke Medan tentunya dia akan kembali lagi mengurus dokumen baru seperti KTP, KK dan lainnya. “Pastinya pengurusan dokumen akan menimbulkan biaya dan itu tentu menjadi uang masuk bagi Pemko Medan. Sementara masyarakat sudah lelah, pemko malah mengambil keuntungan dari situasi ini,” tegasnya.
Menurutnya, kalau alasannya untuk memaksimalkan pelayanan pengurusan dokumen, ini juga merupakan alasan yang tidak rasional. Sebab, selama ini kenyataan di lapangan pengurusan dokumen di Medan juga sulit dan harus mengeluarkan biaya “Ini akal-akalan saja, dan ujungnya pasti upaya agar ada setoran yang masuk ke kas Pemko Medan. Sebab, jika ada perluasan pastilah ada pendaftaran ulang warga, ada proyek pembangunan yang baru,” cetusnya.
Kendati demikian, Fillianty memberi saran, wali kota dan bupati yang memimpin daerah di lingkaran luar Medan harus mampu mengembangkan wilayahnya. Sebaliknya, Medan juga harus melakukan pembatasan terhadap komuter. Harus ada aturan bagi setiap komuter. “Solusinya untuk tingginya komuter itu, wilayah di lingkar luar Medan itu harus dikembangkan. Dengan begitu maka komuter yang selama ini bekerja di Medan pastinya akan bertahan di daerahnya masing-masing. Komuter itu datang ke Medan karena daerahnya belum berkembang dengan baik, makanya kalau pemerintah daerahnya peduli harusnya daerah itu dikembangkan,” papar Fillianty.
Sebaliknya kata Fillianty, Medan juga harus membuat pembatasan terhadap komuter. Setidaknya, Pemko Medan bisa membuat aturan pajak atau biaya. “Makanya Pemko Medan harus mengkaji lagi nantinya, terhadap komuter yang masuk ke Medan sehingga ada pembatasan dan bisa menjadi solusi terhadap beban kota,” terang Fillianty.
Fillianty juga berharap agar kawasan Mebidangro ini dapat saling bersinergi. “Tentunya dengan konsep Mebidangro, ini adalah konsep aglomerisi, konsep ini merupakan upaya dari beberapa daerah yang bersinggungan untuk membangun wilayahnya demi kemajuan masyarakatnya bersama,” terangnya.(adl)
