MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka mengoptimalisasi pajak daerah, Pemko Medan melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan saat ini sedang melaksanakan pekerjaan pemasangan tapping box (alat perekam transaksi) pada berbagai objek pajak daerah potensial yang ada secara bertahap dan berkesinambungan.
Kepala BPPRD Kota Medan Zulkarnain menjelaskan, tapping box merupakan salah satu bentuk sistem informasi perpajakan yang dapat digunakan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan langsung berbagai transaksi objek pajak secara real time dari waktu ke waktu secara akurat.
“Tapping box dapat digunakan untuk melihat kesesuaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang dilap;orkan oleh wajib pajak setiap bulannya kepada BPPRD). Artinya melalui penggunaan tapping box, perhitungan pajak daerah oleh wajib pajak dapat lebih akurat sesuai dengan omset usaha yang didapatkan,” kata Zulkarnain di Medan, Rabu (7/11).
Di samping itu, lanjut Zulkarnain, penggunaan tapping box juga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat pajak daerah. “Kita harapkan dengan pemasangan tapping box dapat mengoptimalisasikan pajak daerah,” ungkapnya.
Sampai 31 Oktober, kata Zulkarnain, realisasi pajak daerah yang dikelola BPPRD meliputi pajak restoran, hotel, hiburan, parkir, pajak penerangan jalan, air tanah, pajak bumi bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) tercatat sebesar Rp.1,132 triliun atau 80,37 % dari target yang ditetapkan yakni sebesar Rp. 1,406,7 tiliun.
Atas dasar itulah selain penggunaan tapping box, mantan Kepala Bappeda Kota Medan itu mengungkapkan, pihaknya juga secara periodik melakukan sharing data dan informasi perpajakan daerah kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang, Badan Pertanahan Nasional, serta KKP Pratama guna mengamati kesesuaian kepatuhan perpajakan daerah yang ada.
Tidak itu saja, lanjut \Zulkarnain lagi, pihaknya juga menggerakkan tim terpadu untuk melakukan penagihan terhadap tunggakan pajak pajak daerah yang ada, termasuk menerapkan tindakan-tindakan refresif yang dimungkinkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Yang tidak kalah pentingnya lagi, secara internal kita juga terus meningkatkan mutu pelayanan administrasi perpajakan yang ada, termasuk peningkatan integritas petugas-petugas pajak sehingga terhindar dari gratifikasi, pungli , suap dan lainnya yang sangat merugikan keuangan daerah,” paparnya.
Selanjutnya dalam upaya peningkatan potensi pajak daerah, Zulkarnain mengungkapkan, pihaknya juga saat ini sedang melakukan validasi objek pajak dan juga pendataan objek pajak daerah baru terhadap semua jenis pajak daerah yang ada. Hal itu dilakukan tegas Zulkarnain, supaya target pajak daerah dapat lebih ditingkatkan lagi pada masa mendatang. Dengan demikian dapat mendukung pelaksanaan program-program pembangunan kota yang telah dijalankan dalam APBD.
Menurut Zulkarnain, pengelolaan pajak daerah yang semakin optimal sangat penting, khususnya sebagai sumber pembangunan kota agar perbaikan dan pembangunan berbagai infrastruktur dan utilitas kota sebagaimana harapan masyarakat dapat terus diselenggarakan sesuai dengan sasaran-sasaran yang ditetapkan.
“Dengan upaya yang dilakukan ini, diharapkan capaian pajak daerah dapat dioptimalkan lagi pencapaiannya sampai tahun anggaran anggaran. Di samping itu kami juga berharap agar seluruh stakeholder kota dapat menjadi pelopor-pelopor sadar dan patuh pajak daerah guna mewujudkan budaya sadar dan patuh pajak daerah,” harapnya. (ris/ila)
