SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
ANTRE:Warga mengantre di kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Medan untuk mengurus perekaman e-KTP.
Jelang pemilihan presiden, pentingnya kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) dalam penggunaan hak pilih pada Pemilu serentak 2019 mendatang
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS ANTRE:Warga mengantre di kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Medan untuk mengurus perekaman e-KTP. Jelang pemilihan presiden, pentingnya kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) dalam penggunaan hak pilih pada Pemilu serentak 2019 mendatang
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masyarakat di Kota Medan masih mengeluhkan lambatnya kepengurusan KTP Elektronik (e-KTP) hingga berbulan bahkan bertahun.
Akibatnya warga mendapat kesulitan dalam mengurus administrasi lainnya khususnya perbankan. Hal tersebut disampaikan anggotan
DPRD Sumut Baskami Ginting kepada wartawan, Rabu (7/11) terkait hasil reses yang ia jalankan di Kecamatan Medan Maimun.
Dalam hal pengurusan e-KTP katanya, masyarakat meminta agar proses kepengurusan dipermudah dan dipercepat. Karena yang terjadi saat mengurus kartu tanda penduduk cukup lama selesai.
“Berbulan – bulan bahkan sampai bertahun selesainya meski sudah dilakukan foto. Jadi masyarakat hanya menggunakan resi untuk melakukan kegiatan administrasi kependudukan,” ujarnya.
Disebutkannya bahwa resi sebagai pengganti sementara KTP tidak bisa digunakan untuk mengurus administrasi perbankan. Untuk itu, masyarakat bermohon melalui Anggota Dewan agar bisa menyampaikan masalah ini kepada pihak terkait untuk mempermudah dan mempercepat pengurusan KTP misalnya dengan cara memangkas birokrasinya.
Demikian halnya di Medan Tuntungan, ujar Baskami lagi, masalah pengurusan KTP butuh waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun sama dengan kecamatan-kecamatan lain di kota medan yaitu.
Baskami menyebutkam, masyarakat meminta agar Jalan di Gang. Inpres segera dilakukan perbaikan dan pengaspalan sekaligus juga pembuatan drainasenya, karena kondisinya sudah berlubang disana sini, bahkan sebagian besar sudah hancur, sehingga sulit dilalui. “Apalagi saat hujan turun, jalan di gang tersebut selalu dilanda banjir dan akibatnya lubang-lubang dijalan tersebut tertutup air sehingga menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan terutama sepeda motor,” ujarnya.
Diungkapkannya juga masyarakat berharap pemerintah meninjau kembali system rayonisasi dan zonaisasi sekolah bagi para siswa, karena hal itu sangat menyulitkan bagi masyarakat terutama yang selalu berpindah yang masih ngontrak rumah, atau orang tua yang pindah-pindah tugas ke daerah lain berbeda kecamatan ataupun berbeda kabupaten. (bal/ila)
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS ANTRE:Warga mengantre di kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Medan untuk mengurus perekaman e-KTP. Jelang pemilihan presiden, pentingnya kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) dalam penggunaan hak pilih pada Pemilu serentak 2019 mendatang
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masyarakat di Kota Medan masih mengeluhkan lambatnya kepengurusan KTP Elektronik (e-KTP) hingga berbulan bahkan bertahun.
Akibatnya warga mendapat kesulitan dalam mengurus administrasi lainnya khususnya perbankan. Hal tersebut disampaikan anggotan
DPRD Sumut Baskami Ginting kepada wartawan, Rabu (7/11) terkait hasil reses yang ia jalankan di Kecamatan Medan Maimun.
Dalam hal pengurusan e-KTP katanya, masyarakat meminta agar proses kepengurusan dipermudah dan dipercepat. Karena yang terjadi saat mengurus kartu tanda penduduk cukup lama selesai.
“Berbulan – bulan bahkan sampai bertahun selesainya meski sudah dilakukan foto. Jadi masyarakat hanya menggunakan resi untuk melakukan kegiatan administrasi kependudukan,” ujarnya.
Disebutkannya bahwa resi sebagai pengganti sementara KTP tidak bisa digunakan untuk mengurus administrasi perbankan. Untuk itu, masyarakat bermohon melalui Anggota Dewan agar bisa menyampaikan masalah ini kepada pihak terkait untuk mempermudah dan mempercepat pengurusan KTP misalnya dengan cara memangkas birokrasinya.
Demikian halnya di Medan Tuntungan, ujar Baskami lagi, masalah pengurusan KTP butuh waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun sama dengan kecamatan-kecamatan lain di kota medan yaitu.
Baskami menyebutkam, masyarakat meminta agar Jalan di Gang. Inpres segera dilakukan perbaikan dan pengaspalan sekaligus juga pembuatan drainasenya, karena kondisinya sudah berlubang disana sini, bahkan sebagian besar sudah hancur, sehingga sulit dilalui. “Apalagi saat hujan turun, jalan di gang tersebut selalu dilanda banjir dan akibatnya lubang-lubang dijalan tersebut tertutup air sehingga menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan terutama sepeda motor,” ujarnya.
Diungkapkannya juga masyarakat berharap pemerintah meninjau kembali system rayonisasi dan zonaisasi sekolah bagi para siswa, karena hal itu sangat menyulitkan bagi masyarakat terutama yang selalu berpindah yang masih ngontrak rumah, atau orang tua yang pindah-pindah tugas ke daerah lain berbeda kecamatan ataupun berbeda kabupaten. (bal/ila)
