25 C
Medan
Saturday, June 29, 2024

Terkait Pengangguran di Sumut 396 Ribu, Disnaker: Lulusan Abal-abal Tentu Tidak Laku

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, bahwa jumlah pengangguran di Sumut tahun 2018 masih ada 396 ribu, ditanggapi Dinas Tenaga Kerja Sumut. Menurutnya, kunci utama serapan tenaga kerja ada pada dunia pendidikan.

“Intinya itu di dunia pendidikan. Kalau yang diekspor itu lulusan ‘abal-abal’, tentu tidak laku (di dunia kerja),” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut, Harianto Butarbutar, kepada Sumut Pos, Rabu (7/11).

Di sisi lain, kata Harianto, Pemprovsu akan terus mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) termasuk perangkat pengajar dan fasilitas, untuk membantu keahlian para pencari kerja di daerah ini. Disnaker mempunyai komitmen tahun depan akan mengoptimalkan BLK yang ada.

“Dukungan finansial amat dibutuhkan. Terlebih dalam hal sarana, prasarana dan fasilitas dalam gedung BLK. Selama ini kegiatan BLK berfungsi tapi belum maksimal. Terutama bagi lulusan-lulusan SMK jurusan otomotif, elektro dan lainnya,” katanya.

Kendala yang dirasakan pihaknya selama ini, semestinya penyelenggaraan latihan di BLK bagi para pencari kerja dapat dilakukan 30 paket. Namun karena keterbatasan ruangan, hanya bisa setengahnya saja. “Satu paket itu 16 orang. Tetapi karena segala keterbatasan, cuma bisa diikuti 15 orang. Di samping itu ada beberapa instruktur kita yang sudah pensiun,” katanya.

Pihaknya mendorong agar lembaga pendidikan baik sekolah ataupun perguruan tinggi, agar menempatkan pelajar yang melakukan praktek kerja lapangan (PKL) pada BLK-BLK yang ada, baik milik pemerintah maupun swasta.

“Jadi tidak hanya di instansi-instansi pemerintah maupun perusahaan swasta saja, tapi juga ditujukan ke balai-balai latihan kerja. Sehingga mereka punya keahlian sebelum terjun ke dunia kerja,” katanya.

Anggaran yang dibutuhkan untuk ketersediaan perangkat SDM maupun fasilitas bagi BLK Sumut yang terletak di Kota Pematangsiantar, paling sedikit Rp10 miliar, agar BLK yang kita punya menjadi optimal. “Inilah yang secara bertahap kita harap dapat dialokasikan untuk pengembangan BLK,” katanya.

Selain optimalisasi BLK, Disnaker Sumut berencana memfasilitasi sertifikasi keahlian bagi para pencari kerja. Misalnya tukang las di bawah laut, ahli listrik, dan TOEFL bahasa Inggris minimal 500 berstandar imternasional, sehingga pencari kerja bisa menembus pasar kerja luar negeri.

“Dengan demikian, para pencari kerja kita di Sumut memiliki kualitas dan kualifikasi untuk bersaing di pasar kerja dalam maupun luar negeri. Kami tetap membutuhkan dukungan dana untuk pengembangan BLK kita tahun depan,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, per Agustus 2018, jumlah usia produktif untuk bekerja di Sumut saat ini ada 7.124.000 orang. Atau naik 381 ribu orang dibanding Agustus tahun lalu. Dari jumlah itu, baru 6.728.000 orang yang bekerja. Sisanya 396 ribu berstatus pengangguran. Terbanyak lulusan SMK.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mencapai angka 9,65 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, bahwa jumlah pengangguran di Sumut tahun 2018 masih ada 396 ribu, ditanggapi Dinas Tenaga Kerja Sumut. Menurutnya, kunci utama serapan tenaga kerja ada pada dunia pendidikan.

“Intinya itu di dunia pendidikan. Kalau yang diekspor itu lulusan ‘abal-abal’, tentu tidak laku (di dunia kerja),” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut, Harianto Butarbutar, kepada Sumut Pos, Rabu (7/11).

Di sisi lain, kata Harianto, Pemprovsu akan terus mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) termasuk perangkat pengajar dan fasilitas, untuk membantu keahlian para pencari kerja di daerah ini. Disnaker mempunyai komitmen tahun depan akan mengoptimalkan BLK yang ada.

“Dukungan finansial amat dibutuhkan. Terlebih dalam hal sarana, prasarana dan fasilitas dalam gedung BLK. Selama ini kegiatan BLK berfungsi tapi belum maksimal. Terutama bagi lulusan-lulusan SMK jurusan otomotif, elektro dan lainnya,” katanya.

Kendala yang dirasakan pihaknya selama ini, semestinya penyelenggaraan latihan di BLK bagi para pencari kerja dapat dilakukan 30 paket. Namun karena keterbatasan ruangan, hanya bisa setengahnya saja. “Satu paket itu 16 orang. Tetapi karena segala keterbatasan, cuma bisa diikuti 15 orang. Di samping itu ada beberapa instruktur kita yang sudah pensiun,” katanya.

Pihaknya mendorong agar lembaga pendidikan baik sekolah ataupun perguruan tinggi, agar menempatkan pelajar yang melakukan praktek kerja lapangan (PKL) pada BLK-BLK yang ada, baik milik pemerintah maupun swasta.

“Jadi tidak hanya di instansi-instansi pemerintah maupun perusahaan swasta saja, tapi juga ditujukan ke balai-balai latihan kerja. Sehingga mereka punya keahlian sebelum terjun ke dunia kerja,” katanya.

Anggaran yang dibutuhkan untuk ketersediaan perangkat SDM maupun fasilitas bagi BLK Sumut yang terletak di Kota Pematangsiantar, paling sedikit Rp10 miliar, agar BLK yang kita punya menjadi optimal. “Inilah yang secara bertahap kita harap dapat dialokasikan untuk pengembangan BLK,” katanya.

Selain optimalisasi BLK, Disnaker Sumut berencana memfasilitasi sertifikasi keahlian bagi para pencari kerja. Misalnya tukang las di bawah laut, ahli listrik, dan TOEFL bahasa Inggris minimal 500 berstandar imternasional, sehingga pencari kerja bisa menembus pasar kerja luar negeri.

“Dengan demikian, para pencari kerja kita di Sumut memiliki kualitas dan kualifikasi untuk bersaing di pasar kerja dalam maupun luar negeri. Kami tetap membutuhkan dukungan dana untuk pengembangan BLK kita tahun depan,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, per Agustus 2018, jumlah usia produktif untuk bekerja di Sumut saat ini ada 7.124.000 orang. Atau naik 381 ribu orang dibanding Agustus tahun lalu. Dari jumlah itu, baru 6.728.000 orang yang bekerja. Sisanya 396 ribu berstatus pengangguran. Terbanyak lulusan SMK.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mencapai angka 9,65 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. (prn)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/