30 C
Medan
Wednesday, June 26, 2024

Pesta Danau Toba Harus Dikaji Ulang

Habiskan Dana Rp4,2 Miliar

MEDAN-Beberapa pekan lagi, Pesta Danau Toba (PDT) akan digelar. Namun, sejauh ini pihak panitia masih kesulitan memenuhi kebutuhan anggaran pelaksanaan even yang lebih mirip ritual tahunan ini.

“Biayanya sekitar Rp4,2 miliar dan tinggal beberapa saat lagi kami masih mengumpulkan dana yang kurang. Karena saat ini masih berjumlah Rp2 miliar, jadi kekurangannya sekitar Rp2,2 miliar lagi. Tapi kita tetap harus jalan,” kata Bendahara Panitia PDT 2011, Marasal Hutasoit yang dikonfirmasi Sumut Pos, Rabu (7/12).

Mengenai banyaknya kritikan terhadap penyelenggaraan PDT 2011, pria yang juga menjabat Ketua Komisi C DPRD Sumut ini menjawabnya dengan santai. Terlebih ketika dikemukakan bahwa PDT tak lebih atau setaraf dengan Pesta Kampung. “Ya, memang pestanya di kampung dan banyak orang kampung di sana. Tapi, ini even Sumut dan berskala nasional yang dihadiri banyak pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. Ada artis-artis ibu kota.

Dengan kehadiran pengunjung itu apa itu dinamakan pesta kampung?” katanya. Disinggung mengenai PDT tidak lebih dari ajang hura-hura, dan menghambur-hamburkan uang, anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS) tersebut juga menjawab dengan santai. “Ya namanya pesta. Yang namanya pesta itu ramai, dikunjungi banyak orang, bersenang-senang dan ada biaya yang dikeluarkan. Kalau pengelolaan Danau Toba, seorang profesor pun belum tentu bisa secepat mungkin memperbaiki kondisi yang ada. Ini kan pesta adat, pesta budaya yang bertujuan untuk mempromosikan Danau Toba, Sumatera Utara dan sebagainya,” jawabnya lagi.

Sementara itu, informasi yang diperoleh Sumut Pos mengenai anggaran penyelenggaran PDT 2012 yang dialokasikan di APBD Sumut 2011 hanya sebesar Rp198 juta.

Hal yang sangat miris, jika dibandingkan dengan gaung PDT yang terlalu hegemoni promosi, sampai-sampai mengantarkan sejumlah anggota Komisi B DPRD Sumut dan Dinas Pariwisata Sumut mempromosikan PDT ke Bali beberapa hari yang lalu.

“Wah, cuma segitu anggarannya. Pantaslah kalau PDT itu dinilai orang setaraf dengan Pesta Kampung,” ungkap salah seorang anggota DPRD Sumut yang enggan disebutkan namanya kepada Sumut Pos.

Dikatakannya lagi, dalam pengelolaan dan pemanfataan Danau Toba serta penyelenggaraan PDT 2012 pada prinsipnya merupakan tanggungjawab dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho. “Ini tanggungjawab Pemprovsu, dimana Gatot Plt Gubsunya. Harusnya ada perhatian serius, tapi memang tidak ada arah Plt Gubsu ke situ,” tambahnya.
Sementara itu, Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho dalam acara penutupan IMT-GT di Hotel JW Marriot, sempat mengundang kehadiran seluruh delegasi untuk menyaksikan ‘Festival Danau Toba’ yang akan dilaksanakan di Kota Parapat 27-30 Desember 2011. “Anda akan dapat menyaksikan kekayaan budaya lokal, olahraga air dan banyak lagi momen yang tak dapat dilupakan, dalam salah satu kebudayaan di Sumut, saya harap anda akan menikmati suasana dan masa yang menyenangkan selama berada di Sumut,” ungkapnya.

Masih Hebat Tour de Singkarak

Sorotan soal PDT juga muncul dari Jakarta. Intinya, percuma saja digelar pesta, tapi usai pesta nasib Danau Toba kembali sepi. “Pesta jangan hanya saat pesta, tapi bagaimana usai pesta rutin itu, masyarakat di sekitar Danau Toba bisa terus merasakan dampaknya. Pengelolaan Pesta Danau Toba harus dikaji ulang,” ujar sosiolog dari Universitas Indonesia (UI), yang juga putra Batak, Kastorius Sinaga, kepada Sumut Pos di Jakarta, kemarin (7/12).

Menurut Kastorius, sebelum PDT digelar, mestinya digelar diskusi-diskusi mendalam. Diskusi ini untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai apa sebenarnya yang menjadi kendala bagi pengembangan Danau Toba. “Untuk mengkaji kondisi Danau Toba terkini, untuk rekomendasi pengembangan ke depan. Termasuk merekomendasikan, kegiatan apa yang cocok ditampilkan di Pesta Danau Toba itu. Jadi tidak sembarangan. Bukan pesta sekedar pesta,” ujar mantan Staf Ahli Kapolri saat dijabat Bambang Hendarso Danuri itu.

Pria yang kini juga sebagai Ketua Depertemen Perencanaan Pembangunan Nasional DPP Partai Demokrat itu, menilai, persoalan yang menghambat pengembangan Danau Toba adalah rendahnya rasa memiliki masyarakat sekitar terhadap danau. Namun, lanjutnya, masyarakat sekitar juga tidak bisa disalahkan sepenuhnya.

Yang perlu disalahkan adalah pemerintah daerah, baik Pemprov Sumut maupun pemkab/kota di sekitar Danau Toba, yang kurang menyosialisasikan manfaat Danau Toba, baik secara ekologis maupun ekonomis. “Juga tidak tersosialisasikan dengan baik, apa kiranya manfaat yang bisa dirasakan masyarakat sekitar jika Danau Toba terurus dengan baik,” imbuh Kasto, panggilan akrabnya.

Dia memberi contoh isu aktual, terkait rencana divestasi saham PT Inalum yang selama ini dikuasai konsorsium perusahaan Jepang, yang pada 2013 akan diambil alih 100 persen oleh pemerintah RI. Masyarakat tidak akan peduli bahwa Inalum sangat tergantung pada air Danau Toba sebagai penggerak sumber energinya. “Karena ada pertanyaan besar di masyarakat, apa yang didapat mereka dari Inalum? Masyarakat tidak merasa punya tanggung jawab menjaga Danau Toba sebagai elemen penting Inalum. Padahal, tak ada Inalum tanpa ada Danau Toba,” ujarnya.

Mestinya, selagi rencana nasionalisasi Inalum ini masih hangat, isu ini dimanfaatkan Pemda untuk menumbuhkan rasa memiliki di kalangan masyarakat terhadap keberadaan Danau Toba. “Pemda tak pandai memainkan isu ini untuk penumbuhan kesadaran masyarakat, untuk pengembangan Danau Toba,” kritik Kasto.

Kembagi ke soal PDT, menurut Kasto, selama kesadaran masyarakat sekitar belum tumbuh, maka pesta-pesta tahunan tidak akan ada manfaatnya. “Pesta hanya promosi instan,” cetusnya.

Kasto berpendapat, lebih baik promosi Danau Toba meniru saja Pemprov Sumbar, yang menggelar Tour de Singkarak secara rutin. “Singkarak terkenal di level internasional hasil promosi goes-goes sepeda saja. Nah, kenapa tidak ditiru saja Tour de Singkarak itu, dengan membuat Tour de Samosir. Tak perlu pesta dengan biaya tinggi, tapi efektif,” sarannya serius.

Dikatakan Kasto, dengan Tour de Samosir, dengan bersepeda balap, maka aspek infrastruktur juga akan terdongkrak. Pasalnya, untuk tahap awal, untuk Tour de Samosir perlu dibangun jalan yang mulus untuk sejumlah etape. Termasuk fasilitas-fasilitas lain yang layak untuk turis asing. (ari/sam)

Habiskan Dana Rp4,2 Miliar

MEDAN-Beberapa pekan lagi, Pesta Danau Toba (PDT) akan digelar. Namun, sejauh ini pihak panitia masih kesulitan memenuhi kebutuhan anggaran pelaksanaan even yang lebih mirip ritual tahunan ini.

“Biayanya sekitar Rp4,2 miliar dan tinggal beberapa saat lagi kami masih mengumpulkan dana yang kurang. Karena saat ini masih berjumlah Rp2 miliar, jadi kekurangannya sekitar Rp2,2 miliar lagi. Tapi kita tetap harus jalan,” kata Bendahara Panitia PDT 2011, Marasal Hutasoit yang dikonfirmasi Sumut Pos, Rabu (7/12).

Mengenai banyaknya kritikan terhadap penyelenggaraan PDT 2011, pria yang juga menjabat Ketua Komisi C DPRD Sumut ini menjawabnya dengan santai. Terlebih ketika dikemukakan bahwa PDT tak lebih atau setaraf dengan Pesta Kampung. “Ya, memang pestanya di kampung dan banyak orang kampung di sana. Tapi, ini even Sumut dan berskala nasional yang dihadiri banyak pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. Ada artis-artis ibu kota.

Dengan kehadiran pengunjung itu apa itu dinamakan pesta kampung?” katanya. Disinggung mengenai PDT tidak lebih dari ajang hura-hura, dan menghambur-hamburkan uang, anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS) tersebut juga menjawab dengan santai. “Ya namanya pesta. Yang namanya pesta itu ramai, dikunjungi banyak orang, bersenang-senang dan ada biaya yang dikeluarkan. Kalau pengelolaan Danau Toba, seorang profesor pun belum tentu bisa secepat mungkin memperbaiki kondisi yang ada. Ini kan pesta adat, pesta budaya yang bertujuan untuk mempromosikan Danau Toba, Sumatera Utara dan sebagainya,” jawabnya lagi.

Sementara itu, informasi yang diperoleh Sumut Pos mengenai anggaran penyelenggaran PDT 2012 yang dialokasikan di APBD Sumut 2011 hanya sebesar Rp198 juta.

Hal yang sangat miris, jika dibandingkan dengan gaung PDT yang terlalu hegemoni promosi, sampai-sampai mengantarkan sejumlah anggota Komisi B DPRD Sumut dan Dinas Pariwisata Sumut mempromosikan PDT ke Bali beberapa hari yang lalu.

“Wah, cuma segitu anggarannya. Pantaslah kalau PDT itu dinilai orang setaraf dengan Pesta Kampung,” ungkap salah seorang anggota DPRD Sumut yang enggan disebutkan namanya kepada Sumut Pos.

Dikatakannya lagi, dalam pengelolaan dan pemanfataan Danau Toba serta penyelenggaraan PDT 2012 pada prinsipnya merupakan tanggungjawab dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho. “Ini tanggungjawab Pemprovsu, dimana Gatot Plt Gubsunya. Harusnya ada perhatian serius, tapi memang tidak ada arah Plt Gubsu ke situ,” tambahnya.
Sementara itu, Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho dalam acara penutupan IMT-GT di Hotel JW Marriot, sempat mengundang kehadiran seluruh delegasi untuk menyaksikan ‘Festival Danau Toba’ yang akan dilaksanakan di Kota Parapat 27-30 Desember 2011. “Anda akan dapat menyaksikan kekayaan budaya lokal, olahraga air dan banyak lagi momen yang tak dapat dilupakan, dalam salah satu kebudayaan di Sumut, saya harap anda akan menikmati suasana dan masa yang menyenangkan selama berada di Sumut,” ungkapnya.

Masih Hebat Tour de Singkarak

Sorotan soal PDT juga muncul dari Jakarta. Intinya, percuma saja digelar pesta, tapi usai pesta nasib Danau Toba kembali sepi. “Pesta jangan hanya saat pesta, tapi bagaimana usai pesta rutin itu, masyarakat di sekitar Danau Toba bisa terus merasakan dampaknya. Pengelolaan Pesta Danau Toba harus dikaji ulang,” ujar sosiolog dari Universitas Indonesia (UI), yang juga putra Batak, Kastorius Sinaga, kepada Sumut Pos di Jakarta, kemarin (7/12).

Menurut Kastorius, sebelum PDT digelar, mestinya digelar diskusi-diskusi mendalam. Diskusi ini untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai apa sebenarnya yang menjadi kendala bagi pengembangan Danau Toba. “Untuk mengkaji kondisi Danau Toba terkini, untuk rekomendasi pengembangan ke depan. Termasuk merekomendasikan, kegiatan apa yang cocok ditampilkan di Pesta Danau Toba itu. Jadi tidak sembarangan. Bukan pesta sekedar pesta,” ujar mantan Staf Ahli Kapolri saat dijabat Bambang Hendarso Danuri itu.

Pria yang kini juga sebagai Ketua Depertemen Perencanaan Pembangunan Nasional DPP Partai Demokrat itu, menilai, persoalan yang menghambat pengembangan Danau Toba adalah rendahnya rasa memiliki masyarakat sekitar terhadap danau. Namun, lanjutnya, masyarakat sekitar juga tidak bisa disalahkan sepenuhnya.

Yang perlu disalahkan adalah pemerintah daerah, baik Pemprov Sumut maupun pemkab/kota di sekitar Danau Toba, yang kurang menyosialisasikan manfaat Danau Toba, baik secara ekologis maupun ekonomis. “Juga tidak tersosialisasikan dengan baik, apa kiranya manfaat yang bisa dirasakan masyarakat sekitar jika Danau Toba terurus dengan baik,” imbuh Kasto, panggilan akrabnya.

Dia memberi contoh isu aktual, terkait rencana divestasi saham PT Inalum yang selama ini dikuasai konsorsium perusahaan Jepang, yang pada 2013 akan diambil alih 100 persen oleh pemerintah RI. Masyarakat tidak akan peduli bahwa Inalum sangat tergantung pada air Danau Toba sebagai penggerak sumber energinya. “Karena ada pertanyaan besar di masyarakat, apa yang didapat mereka dari Inalum? Masyarakat tidak merasa punya tanggung jawab menjaga Danau Toba sebagai elemen penting Inalum. Padahal, tak ada Inalum tanpa ada Danau Toba,” ujarnya.

Mestinya, selagi rencana nasionalisasi Inalum ini masih hangat, isu ini dimanfaatkan Pemda untuk menumbuhkan rasa memiliki di kalangan masyarakat terhadap keberadaan Danau Toba. “Pemda tak pandai memainkan isu ini untuk penumbuhan kesadaran masyarakat, untuk pengembangan Danau Toba,” kritik Kasto.

Kembagi ke soal PDT, menurut Kasto, selama kesadaran masyarakat sekitar belum tumbuh, maka pesta-pesta tahunan tidak akan ada manfaatnya. “Pesta hanya promosi instan,” cetusnya.

Kasto berpendapat, lebih baik promosi Danau Toba meniru saja Pemprov Sumbar, yang menggelar Tour de Singkarak secara rutin. “Singkarak terkenal di level internasional hasil promosi goes-goes sepeda saja. Nah, kenapa tidak ditiru saja Tour de Singkarak itu, dengan membuat Tour de Samosir. Tak perlu pesta dengan biaya tinggi, tapi efektif,” sarannya serius.

Dikatakan Kasto, dengan Tour de Samosir, dengan bersepeda balap, maka aspek infrastruktur juga akan terdongkrak. Pasalnya, untuk tahap awal, untuk Tour de Samosir perlu dibangun jalan yang mulus untuk sejumlah etape. Termasuk fasilitas-fasilitas lain yang layak untuk turis asing. (ari/sam)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/