Lima Koridor Segera Dibangun
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Layanan transportasi massal dengan sistem pembelian pelayanan atau Buy The Service oleh pemerintah kepada pihak operator, yakni swasta, akan berjalan tahun ini. Dalam tahap awal penerapannya, setidaknya akan dibangun 5 koridor bus dengan berbagai arah tujuan perjalanan atau trayek.
Sedangkan rencananya, angkutan massal ini melayani di 8 koridor, yakni Terminal Pinang Baris-Lapangan Merdeka, Terminal Amplas-Lapangan Merdeka, Belawan-Lapangan Merdeka, Terminal Pinang Baris-Terminal Amplas.
Kemudian koridor Terminal Pinang Baris-Simpang Letda Sujono/Jalan Aksara, Medan Tuntungan-Lapangan Merdeka, Tembung-Lapangan Merdeka dan Deli Tua-Lapangan Merdeka. Namun untuk tahap awal, nantinya hanya melayani beberapa rute saja. “Targetnya akan mulai diterapkan pada akhir Februari 2020. Kemungkinan besar paling lama Maret 2020,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, Iswar S,SiT MT kepada Sumut Pos, Rabu (8/1).
Untuk Kota Medan, kata Iswar, dalam tahap awal penerapannya, akan dibangun 5 koridor bus dengan berbagai arah tujuan perjalanan atau trayek. “Tahap awal ada 5 koridor dulu yaitu Lapangan Merdeka – Pinangbaris, Lapangan Merdeka – Amplas, Lapangan Merdeka – Belawan, Lapangan Merdeka – Bandar Selamat dan Lapangan Merdeka – Tuntungan. Nanti saat sudah berjalan, tidak tertutup kemungkinan koridornya akan bertambah,” ujarnya.
Diterangkan Iswar, transportasi buy the service dengan Koridor yang berpusat di Lapangan Merdeka Kota Medan tersebut, tidak akan menjadi kompetitor bagi angkutan massal lainnya, termasuk angkutan milik pemerintah.
“Kan tidak sama persis trayeknya. Artinya, buy the service ini tidak akan jadi kompetitor buat angkutan massal lainnya apalagi (bus) Mebidang,” terangnya.
Dijelaskannya, sistem jasa angkutan massal Buy The Service akan diterapkan justru dengan target yang berbeda yakni para pengguna kendaraan mobil pribadi, bukan untuk menyaingi moda transportasi massal lainnya. “Target kita adalah pengguna mobil pribadi, agar mereka beralih dari mobil pribadi ke bus buy the service,” jelasnya.
Diakui Iswar, hal ini memang bukanlah hal yang mudah untuk diterapkan. Untuk itu, pihaknya di Pemko Medan akan membuat berbagai kebijakan atau sistem yang nantinya diterapkan guna menunjang moda transportasi massal tersebut.
“Ada banyak cara, seperti sistem ‘3 in 1’ dan metode plat ganjil genap yang saat ini sudah diterapkan di Jakarta dan berbagi metode lainnya. Kita ingin merubah kebiasaan masyarakat dulu, itu intinya. Perlahan masyarakat harus beralih ke transportasi massal dan meninggalkan mobil pribadinya dalam keseharian. Kalau itu sudah terjadi, tingkat kemacetan di Kota Medan pasti menurun dengan signifikan,” paparnya.
Dilanjutkan Iswar, saat ini pihaknya tengah berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan agar penerapan transportasi massal buy the service dapat segara dilakukan di Kota Medan.
“Pak Dirjen angkutan darat juga sudah beberapa kali turun ke Medan untuk melihat kondisi disini. Termasuk kemarin soal pembangunan terminal Amplas, sebab rencananya untuk Terminal Amplas akan dikerjakan terlebih dahulu dari (terminal) Pinangbaris. Kalau tidak meleset, mudah-mudahan sudah bisa dibangun di bulan Pebruari ini,” pungkasnyanya.
Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan ( Kemenhub) bakal mengembangkan sistem buy the service untuk memenuhi kebutuhan angkutan umum di daerah pada 2020 ini. Dengan sistem ini, diharapkan angkutan umum daerah bisa lebih bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setyadi menjelaskan, dengan sistem buy the service, pemerintah melimpahkan sistem transportasi umum daerah kepada swasta.
Setidaknya, terdapat enam kota yang bakal menerapkan skema buy the service pada pelayanan transportasi umumnya, yaitu Surakarta, Medan, Denpasar-Badung, Palembang, Surabaya dan Yogyakarta.
Budi mengaku telah menggodok rencana ini sejak awal tahun dan bakal mulai direalisasikan pada tahun ini. Adapun rencananya, dana yang dibutuhkan untuk merealisasi wacana ini mencapai Rp 250 miliar untuk semua kota.
Budi mengharapkan pemerintah daerah bisa membantu menyediakan infrastruktur pendukung seperti shelter bus atau layanan pendukung lainnya. Dia pun mengaku telah membahas sistem buy the service bersama pakar dan Agen Pemegang Merek (APM). Adapun spesifikasi bus yang bakal digunakan disesuaikan (high deck atau low deck) dengan kebutuhan masing-masing daerah. (map/ila)
