Usai Dewas Ditempatkan, Direksi BUMD Pemprovsu akan Diganti

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tak hanya mutasi jabatan eselon II saja, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi diyakini segera melakukan ‘cuci gudang’ pada tatanan direksi BUMD Pemprovsu. Dalam waktu dekat, setelah semua dewan pengawas atau dewan komisaris BUMD ditempatkan, tahapan dimaksud akan segera dilakukan.

Diketahui, yang terdekat pada Maret ini periodisasi direksi PDAM Tirtanadi akan habis. Adapun bakal menyusul masa bakti direksi BUMD Pemprovsu lain akan habis, seperti PT Dhirga Surya, PT Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum serta PT Perkebunan. Gubsu Edy Rahmayadi mengatakan, prosedur pergantian seluruh direksi BUMD dilakukan setelah dewas dan dekom yang baru terpilih melalui rekrutmen yang telah dilakukan sebelumnya.

“Kan tinggal dilantik (dewas/dekom). Ada aturannya setelah komisaris dibentuk tanggal sekian, nanti ditentukan waktunya. Tapi secara teknis saya tak terlalu hafal itu,” ujarnya menjawab baru-baru ini. Saat disinggung seperti PDAM Tirtanandi yang akan habis periodenisasi direksinya, Edy menyebut sementara waktu akan dijabat oleh komisaris utaman

Mengenai tahapan rekrutmennya, dia mengaku akan segera dilakukan dan terlebih dahulu akan dibentuk tim seleksi. “Iya, segera. Nanti ada tim seleksinya,” katanya.

Edy sebelumnya mengungkapkan, kalau nama-nama dewas dan dekom BUMD sesuai hasil seleksi baru-baru ini, sudah ada ditangannya dan segera dilakukan pelantikan. “Bagi yang sudah habis (periodenisasi direksi), nanti komisaris dan pengawas baru terlibat membuat seleksi bersama tim yang dibentuk. Jadi segera akan dilakukan,” katanya.

Keinginan Gubsu ‘mencuci gudang’ jajaran perangkat BUMD, diyakini karena Pemprovsu sudah menargetkan penambahan APBD Sumut hingga 2023 sebesar Rp18 triliun. Salah satu faktor untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD, ialah dengan memacu kinerja maksimal BUMD untuk menghasilkan income bagi Pemprovsu. Dimana secara rinci, per tahun Pemprovsu mesti mengumpulkan Rp600 miliar dalam akumulasi lima tahun.

Keinginan Gubsu ini juga sebenarnya sejalan dengan capaian kerja BUMD sampai 2018. Dimana hanya ada sejumlah BUMD saja yang mampu meraih target PAD yang sudah ditetapkan sebelumnya. Menurut Kepala BPKAD Setdaprovsu, Agus Tripriyono, target BUMD Pemprovsu tahun lalu memang ada yang tercapai dan ada yang tidak.

“Seperti PT KIM itu malah lebih (dari target). Dan target kita sebenarnya itu tiap tahun adalah dari PT Bank Sumut. Mereka bisa sampai Rp270 miliar lebih. Dan itu pun tergantung labanya. Kalau labanya meningkat, tentu pendapatannya ikut meningkat,” katanya.

Sementara untuk BUMD yang rendah perolehan PAD di 2018, hampir rata jumlahnya normatif alias ia klaim hampir mencapai target. “Over target seingat saya hanya KIM saja. Dhirga Surya, PT Perkebunan, PT PSPU juga masih on the track (perolehan PAD normatif),” pungkasnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tak hanya mutasi jabatan eselon II saja, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi diyakini segera melakukan ‘cuci gudang’ pada tatanan direksi BUMD Pemprovsu. Dalam waktu dekat, setelah semua dewan pengawas atau dewan komisaris BUMD ditempatkan, tahapan dimaksud akan segera dilakukan.

Diketahui, yang terdekat pada Maret ini periodisasi direksi PDAM Tirtanadi akan habis. Adapun bakal menyusul masa bakti direksi BUMD Pemprovsu lain akan habis, seperti PT Dhirga Surya, PT Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum serta PT Perkebunan. Gubsu Edy Rahmayadi mengatakan, prosedur pergantian seluruh direksi BUMD dilakukan setelah dewas dan dekom yang baru terpilih melalui rekrutmen yang telah dilakukan sebelumnya.

“Kan tinggal dilantik (dewas/dekom). Ada aturannya setelah komisaris dibentuk tanggal sekian, nanti ditentukan waktunya. Tapi secara teknis saya tak terlalu hafal itu,” ujarnya menjawab baru-baru ini. Saat disinggung seperti PDAM Tirtanandi yang akan habis periodenisasi direksinya, Edy menyebut sementara waktu akan dijabat oleh komisaris utaman

Mengenai tahapan rekrutmennya, dia mengaku akan segera dilakukan dan terlebih dahulu akan dibentuk tim seleksi. “Iya, segera. Nanti ada tim seleksinya,” katanya.

Edy sebelumnya mengungkapkan, kalau nama-nama dewas dan dekom BUMD sesuai hasil seleksi baru-baru ini, sudah ada ditangannya dan segera dilakukan pelantikan. “Bagi yang sudah habis (periodenisasi direksi), nanti komisaris dan pengawas baru terlibat membuat seleksi bersama tim yang dibentuk. Jadi segera akan dilakukan,” katanya.

Keinginan Gubsu ‘mencuci gudang’ jajaran perangkat BUMD, diyakini karena Pemprovsu sudah menargetkan penambahan APBD Sumut hingga 2023 sebesar Rp18 triliun. Salah satu faktor untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD, ialah dengan memacu kinerja maksimal BUMD untuk menghasilkan income bagi Pemprovsu. Dimana secara rinci, per tahun Pemprovsu mesti mengumpulkan Rp600 miliar dalam akumulasi lima tahun.

Keinginan Gubsu ini juga sebenarnya sejalan dengan capaian kerja BUMD sampai 2018. Dimana hanya ada sejumlah BUMD saja yang mampu meraih target PAD yang sudah ditetapkan sebelumnya. Menurut Kepala BPKAD Setdaprovsu, Agus Tripriyono, target BUMD Pemprovsu tahun lalu memang ada yang tercapai dan ada yang tidak.

“Seperti PT KIM itu malah lebih (dari target). Dan target kita sebenarnya itu tiap tahun adalah dari PT Bank Sumut. Mereka bisa sampai Rp270 miliar lebih. Dan itu pun tergantung labanya. Kalau labanya meningkat, tentu pendapatannya ikut meningkat,” katanya.

Sementara untuk BUMD yang rendah perolehan PAD di 2018, hampir rata jumlahnya normatif alias ia klaim hampir mencapai target. “Over target seingat saya hanya KIM saja. Dhirga Surya, PT Perkebunan, PT PSPU juga masih on the track (perolehan PAD normatif),” pungkasnya. (prn/ila)