SUMUTPOS.CO- Direktur Utama PD Pasar, Beny Harianto Sihotang membuat pernyataan mengejutkan di hadapan anggota dewan saat pembahasan Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2014 di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan, Rabu (8/4).
Menurut Beny, PD Pasar sudah sepantasnya dibubarkan agar dapat menyelesaikan persoalan yang ada.“Lebih bagus PD Pasar dibubarkan saja, dan dikembalikan menjadi Dinas” tegas Beny didamping Direktur Pengembangan, Osman Manalu saat memulai paparan di depan anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPj, serta ketika menjawab pertanyaan tentang perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak tercapai.
Selain mengembalikan PD Pasar menjadi dinas, ada opsi lain yang dapat dijadikan solusi yakni menjadikan PD Pasar menjadi Perseroan Terbatas (PT). “Memang ada dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari kedua rencana tersebut, kalau tidak dipilih kedua opsi itu maka persoalan PD Pasar akan tetap sama di masa yang akan datang,” terangnya.
Pria berkacamata itu menambahkan, ketika dirinya terpilih menjadi direksi di BUMD milik Pemko Medan itu pada 2012, kondisi pasar yang dikelola PD Pasar kupak-kapik.
Maka dari itu, lanjut Beny, kontribusi yang diperoleh dari para pedagang, dipergunakan kembali untuk melakukan penataan terhadap 52 pasar yang dikelolanya.
“Dari 52 pasar itu, hanya 27 yang memiliki bangunan gedung, selebihnya berdiri di badan jalan. Dan kondisi 27 pasar itu sangat memperihatinkan ketika saya masuk,” jelasnya.
Dengan melakukan kesepakatan antara PD Pasar dan pedagang, Beny percaya diri bahwa PD Pasar sudah tidak perlu memperoleh penyertaan modal Pemko Medan. “Kami akan bekerja sama dengan pedagang serta menggaet investor untuk mengembangkan usaha PD Pasar kedepannya, seperti rencana revitalisasi Pasar Timah dan Pasar Sukaramai,” ungkapnya.
Walaupun begitu, dirinya mengaku untuk mengembangkan usaha ke depan, pihaknya masih membutuhkan data CSR (Corporate Sosial Responsibility). “Penyertaan modal tidak perlu, kalau ada CSR boleh juga,” bilangnya.
Ketua Pansus LKPj, Bahrum mengatakan, ketika PD Pasar memperoleh penyertaan modal target PAD yang dibebankan sebesar Rp1,5 miliar tidak tercapai setiap tahun sehingga ketika penyertaan modal tidak diberikan apakah PD Pasar mampu memenuhi target yang dibebankan.
“Itu perlu dikaji ulang kembali,” ujar Bahrum.
Anggota Pansus, Rajudin Sagala juga menyoroti kinerja PD Pasar karena tidak mampu memenuhi target PAD yang telah ditetapkan. “Kenapa kejadian ini terulang setiap tahun, apa sebenarnya kendala dan upaya apa yang dilakukan,” tanya Politisi PKS itu.
Menjawab itu, DIrut PD Pasar Beny mencoba menyalahkan penetapan target PAD yang dibebankan kepada dirinya. Sebab, dengan kondisi pasar yang ada saat ini dan banyaknya sektor yang harus dilakukan pembenahan maka target itu terlalu besar.
“Seperti saya bilang tadi, dari 52 pasar hanya 27 yang memiliki gedung dan kondisinya memperihatinkan, bahkan ada yang beratapkan langsung dengan langit, jadi perlu banyak pembenahan,” tukasnya.
Di tempat yang sama, Dirut PD Pembangunan Kota Medan Putrama Alkhairi mengaku, pihaknya membutuhkan dana sekitar Rp50 miliar untuk melakukan perubahan pada pada Kebun Binatang Kota Medan agar lebih baik.
“Kalau saat ini dibutuhkan anggaran setidaknya Rp 50 miliar guna menjadikan Kebun Binatang Medan lebih baik,” paparnya.
Putrama Alkhairi menambahkan, persoalan Kebun Binatang Medan ini memerlukan sinergitas dari SKPD terkait seperti Bina Marga dan Perumahan Pemukiman. “Jika mau disetarakan dengan kebun binatang di Pulau Jawa maka kondisi Kebun Binatang Medan perlu dukungan SKPD lain seperti Perkim dan Bina Marga. Seperti pembangunan akses jalan yang kondisinya sangat sempit menuju areal Kebun Binatang,” tuturnya.
Ia meyakini, dengan anggaran Rp50 miliar Kebun Binatang Medan bisa lebih baik keberadaannya. “Saya yakin dengan anggaran sebesar itu Kebun Binatang Medan setidaknya bisa menyamai kebun Binatang di Jawa,” tukasnya. (dik/adz)
