MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan, Bobby Nasution terus berupaya mempercepat pencapaian Universal Health Coverage (UHC). Ditargetkan pada 2024 seluruh warga Medan mendapatkan pelayanan kesehatan atau berobat hanya dengan menunjukkan KTP.
Langkah yang dilakukan antara lain dengan mengupayakan agar warga yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) didaftarkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) PBI (Penerima Bantuan Iuran) dengan pendanaan APBN, sedangkan tidak masuk DTKS didaftarkan BPJS PBI dengan pendanaan APBD Medan.
“Pada APBD Kota Medan Tahun 2022 ini, telah ditambahkan kuota kepesertaan BPJS PBI Medan Sehat sebanyak 100 ribu. Pada 9 Mei ini sudah ditampung sebanyak kurang lebih 86 ribu warga. Masih ada sisa lebih 30 ribu lagi. Saat ini terus dilakukan pendataan untuk memenuhi kuota tersebut,” ucap Kadis Sosial, Khoiruddin Rangkuti, Senin (9/5) di Medan
Terkait progress pencapaian UHC, Khoiruddin menyampaikan, per April 2022 dari 2.525.077 jiwa penduduk Medan, sebanyak 2.155.806 jiwa atau 85,36 persen yang telah tercover BPJS Artinya, ada 369.871 atau 14,64 persen lagi yang belum tercover.
Dia merincikan, 2.155.806 penduduk yang telah tercover itu terdiri Pekerja Penerima Upah (PPU) di antaranya ASN, TNI, Polri, Pekerja Swasta, BUMN, BUMD sebanyak 698.223, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang merupakan pekerja informal sebanyak 502.120, Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui pendanaan APBN sebanyak 487.615, PBI melalui pendanaan APBD sebanyak 402.797, dan Bukan Pekerja (BP) yang merupakan invertor, pemberi kerja, veteran, perintis kemerdekaan, pensiunan sebanyak 65.051.
“Sisa penduduk yang belum tercover sebanyak 369.871 atau 14,64 persen ini tentu ada yang sudah masuk ke DTKS. Nah, warga yang sudah masuk DTKS ini kita upayakan untuk masuk BPJS PBI dengan pendanaan APBN. Sedangkan yang tidak masuk DTKS, terutama yang warga tidak mampu akan dimasukkan BPJS PBI dengan pendanaan APBD Kota Medan,” terangnya.
Khoiruddin menambahkan, saat ini warga jumlah warga Medan yang masuk dalam DTKS sebanyak 715.000. “Dari 715.000 warga yang masuk DTKS itu, yang ditanggung BPJS PBI dengan pendanaan APBN per April 2022 sebanyak 487 ribu. Sisanya inilah yang kita kejar, agar semua yang ada di DTKS itu ditampung oleh APBN,” sebutnya.
Sewaktu membuka Bobby Nasution memang menekankan agar pelayanan dasar kepada masyarakat terus ditingkatkan semaksimal mungkin. Orang nomor satu di Pemko Medan ini memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial merealisasikan Universal Health Coverage (UHC) yang memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan.
Pada kegiatan yang dihadiri oleh antara lain Gubsu Edy Rahmayadi diwakili Asisten Ekonomi Pembangunan Setdaprovsu, Arief Tri Nugroho, unsur Forkopimda, Ketua DPRD Medan Hasyim, S.E., Sekda Wiriya Alrahman, narasumber, seluruh pimpinan OPD dan Camat se-Kota Medan itu, Bobby Nasution mengungkapkan keinginannya agar seluruh warga memperoleh pelayanan kesehatan atau berobat cukup dengan menunjukkan KTP.
“Pada 2023 saya ingin lihat progress UHC seperti apa? Bisa nggak di 2023, seluruh masyarakat Kota Medan berobat, mendapatkan pelayanan kesehatan hanya menggunakan KTP? Saya mohon ini jadi pembahasan, progress 2023 sampai mana,” ungkapnya.
Pada saat itu juga Bobby Nasution menargetkan, hal ini bisa diwujudkan dua tahun mendatang atau 2024. “Saya ingin ini bisa benar-benar terjadi. Maksimal 2 tahun dari sekarang ini bisa kita laksanakan,” pungkasnya. (rel)
