SUMUTPOS.CO- Pergerakan nama-nama yang akan diusung partai pada pemilihan wali kota (Pilwako) Medan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak Desember mendatang makin mengerucut. Dzulmi Eldin sang petahana (incumbent) makin favorit. Bahkan, jagoan Partai Keadilan Sejahtera, Tifatul Sembiring, yang sempat digadang menjadi lawan berat pun mundur dari persaingan.
Kepastian Tifatul batal maju berdasarkan keputusan antara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS dengan yang bersangkutan. “Tifatul tidak maju. Komunikasinya terjadi antara pusat (DPP) dan dirinya. Jadi sudah final, meskipun kita menginginkan dia,” ujar Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Sumatera Utara (Sumut) Satrya Yudha Wibowo kepada wartawan di ruang fraksi PKS DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (8/7).
Dengan tidak majunya Tifatul, lanjut Satrya, DPW PKS Sumut kemudian akan mengajukan nama lain sebagai pengganti. Karena dengan pembatalan ini, nama yang akan mereka rekomendasikan tinggal satu orang. Sementara syaratnya minimal dua nama yang harus direkomendasikan ke pusat.
“Kita kan memproses berdasarkan aspirasi kader. Jadi kita akan cari nama lain untuk direkomendasikan kembali ke pusat,” sebutnya.
Intip Nonkader
Namun rekomendasi nama dari DPW PKS sendiri ternyata tidak harus dari internal partai atau kader. Tetapi sangat terbuka bagi partainya untuk mempertimbangkan mengirim nama dari eksternal atau nonkader. Dan hal itu diakuinya sudah dikirimkan ke pusat untuk dibahas sebelum diputuskan.
“Bisa saja nama lain (nonkader), karena proses itu kan dinamis. Jadi kalau tidak terjadi, kita berpeluang ke calon-calon lain juga,” tambahnya.
Adapun pertimbangan kemungkinan pilihan ke nonkader di Pilwako Medan 9 Desember mendatang, Satrya mengaku partainya memang harus berkoalisi dengan partai lain serta melihat dinamika di lapangan. “Sudah kita kirimkan (nama pengganti) ke pusat. Tidak harus internal, karena pertimbangannya kan kita harus berkoalisi. Kalau kemarin Tifatul kan tidak mungkin ke posisi dua (calon wakil wali kota). Tetapi karena tidak mau, kita tak mungkin paksakan (kader) yang lain untuk nomor satu,” tambahnya.
Dengan demikian, PKS memiliki peluang untuk mengajukan kadernya di nomor dua. Bahkan Satrya juga mengisyaratkan bahwa partainya siap untuk tidak mengajukan kadernya baik di nomor satu atau dua pada pilwako mengingat untuk pencalonan, mereka harus berkoalisi dengan partai lainnya yang beberapa di antaranya punya jumlah kursi legislatif yang sama yakni 5 kursi. Sebut saja PPP dan Demokrat.
