Menurutnya, komunikasi lintas parpol juga sudah menunjukkan arah ke Eldin. Di antaranya PBB, Nasdem, dan PAN. Sehingga, jika itu terjadi, maka sudah cukup bagi incumbent untuk maju karena dukungan parpol sudah memenuhi syarat jumlah kursi di legislatif.
“Kalau melengkapi kuota sebenarnya sudah ada beberapa partai seperti Nasdem, PBB dengan PAN sudah cukup, jadi kalau ditambah lagi dengan PDIP ya jadi lebih besar,” katanya.
Sama halnya dengan Partai Hati Nurani Rakyat. Meskipun belum memutuskan siapa nama yang akan diusung pada Pilkada nanti, namun prediksi kuat untuk memberikan dukungan kepada Eldin cukup realistis. Mengingat belum ada figur yang memiliki elektabilitas tinggi dibandingkan calon incumbent saat ini.
“Ya kita tetap serahkan ke (DPP) pusat. Walaupun kita tahu kemungkinan besar, incumbent cukup besar peluangnya,” kata Ketua DPC Hanura Medan Hariman Tua Dibata Siregar.
Tidak sampai di situ, Partai Golkar kubu Agung Laksono pun member sinyal yang sama. Setidaknya pada rapat kemarin (8/7) dengan agenda memilih nama-nama yang akan ditetapkan sebagai calon kepala daerah yang akan diusung di pilkada di 23 kabupaten/kota di Sumut, cukup banyak incumbent yang direkomendasikan.
Nama-nama yang sudah diputuskan dalam rapat Tim 9 yang dipimpin Ketum Agung Laksono ini akan disahkan dengan SK yang diteken Agung dan Sekjen Zainudin Amali pada hari ini (9/7).
Ketua Korwil Sumut Leo Nababan, yang juga anggota Tim 9, menjelaskan, dirinya sebenarnya sudah memilih nama-nama yang akan dimajukan di pilkada di 23 kabupaten/kota. Hanya saja, diakui, ada beberapa daerah yang masih belum klir, karena muncul dua nama.
“Karena itu, perlu diputuskan Tim 9. Mengenai nama-namanya, saya belum bisa sebutkan karena harus menunggu hasil rapat. Besok (hari ini, Red) mudah-mudahan hasil rekomendasi Tim 9 sudah ada,” terang Leo Nababan kepada koran ini di Jakarta, kemarin (8/7).
Apakah ada nama calon petahana alias incumbent yang diusung? “Oh, ada, banyak, banyak incumbent,” jawab Leo.
Diketahui, hingga kemarin kedua kubu belum mencapai kesepakatan soal siapa yang menandatangani penetapan pasangan calon yang akan diajukan di pilkada.
Ketua Fraksi Golkar di DPR dari kubu Aburizal Bakrie, Ade Komarudin, menawarkan solusi, yakni kedua kepengurusan bisa ikut menandatangani jika memang ada calon dari salah satu kubu yang menguat.
“Nanti ada satu pola yang bisa dijadikan solusi kedua belah pihak untuk bisa ikut pilkada, melalui islah terbatas. Kalau yang sudah sama tidak perlu disurvei lagi. Tetapi kalau berbeda, maka calon itu akan disurvei. Siapa yang menang, maka kubunya lah yang berhak menandatanganinya” terang Ade.
Dikatakan, konsep ini akan diusulkan dalam rapat terbatas Komisi II DPR dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Parpol dalam Kotak
Sementara menurut pengamat politik Dadang Dharmawan sebelumnya, kondisi banyaknya parpol yang mengarahkan sinyal dukungannya ke Eldin mengindikasikan jika pendidikan politik kurang efektif di Medan. Pasalnya ia melihat kebalikan dari kondidi ini ada di daerah atau kabupaten/kota lain.
“Medan kebalikan Labuhanbatu. Di Labuhanbatu parpol tidak laku. Bupati dan Wakil Bupatinya yang kembali maju, maju melalui jalur perseorangan. Di Medan, justru parpol yang meminang Eldin, kenapa Eldin digadang-gadang? Karena tidak ada ruang bagi calon alternatif lain,” kata Dadang.
Baginya hal ini cukup mengkhawatirkan terhadap proses demokrasi dan kedewasaan politik. Sebab dapat dilihat jika parpol terkesan hanya ingin memperoleh kemenangan tanpa mengedepankan proses seleksi atau penjaringan yang benar-benar selektif. Seharusnya ada mekanisme yang lebih berkualitas yang bisa memunculkan beberapa nama yang akan bersaing memperebutkan kursi eksekutif tersebut.
“Kita tidak melihat parpol berfikir diluar kotak. Tidak ada satu pun upaya membangun mekanisme rekrutmen yang berbasis kompetensi, berdasarkan track record calon, semua parpol berorientasi pada kepentingan jangka pendek,” katanya. (sam/rbb)
