MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Kota Medan melalui Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 2021-2026, meminta komitmen dari para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan untuk mampu menyukseskan setiap pelayanan dasar kebutuhan masyarakat demi peningkatan kesejahteraan di Kota Medan.
Untuk itu, Pansus RPJMD DPRD Medan meminta agar para Pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan mampu bekerja sama dalam menjalankan setiap program yang ada Hal itu disampaikan Anggota Pansus RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, Parlindungan Sipahutar saat mengikuti Rapat Pansus bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan di ruang Badan Anggaran (Banggar) gedung DPRD Medan, Minggu (8/8).
Berdasarkan pantauan, rapat dipimpin Ketua Pansus Sudari ST dan diikuti para anggota Pansus seperti Mulia Asri Rambe (Bayek), Parlindungan Sipahutar, Haris Kelana Damanik, Wong Cun Sen, Syaiful Ramadhan, Hendri Duin dan Afif Abdillah. Sedangkan dari Pemko Medan, rapat dihadiri langsung Kepala BAPPEDA Kota Medan, Benny Iskandar didampingi sekretaris dan staf lainnya.
Dalam rapat itu, Parlindungan Sipahutar menegaskan, pelayanan dasar kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, adminduk dan keamanan, harus menjadi skala prioritas.
“Apalagi masalah pendidikan harus difokuskan soal pemerataan di setiap wilayah. Pemko Medan kita minta supaya berkewajiban melayani warganya untuk menuntaskan program wajib belajar 12 Tahun,” ucap Parlindungan.
Guna mendukung itu, kata Parlindungan, perlu dilakukan pembangunan sekolah di setiap Kecamatan, khususnya untuk tingkat SMP.”Bukan seperti saat ini, warga kesulitan mendapat sekolah negeri akibat alasan zona. Sama hal nya soal peningkatan mutu pendidikan, hal ini harus menjadi perhatian ke depannya,” ujar politisi Partai Demokrat tersebut.
Diharapkan Anggota Komisi I DPRD Medan itu, warga Medan harus dijamin untuk bisa menuntaskan pendidikannya, minimal hingga tingkat SMA sederajat. Ia tidak mau lagi mendengar, ada masyarakat yang putus sekolah karena ketiadaan biaya.”Pemko harus berkomitmen soal ini. Karena kepemilikan SDM sangat menentukan upaya peningkatan kesejahteraan,” katanya.
Begitu juga soal jaminan pelayanan kesehatan di Kota Medan. Diharapkannya, Pemko Medan dapat memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh warganya. “Tahun 2023 kita harapkan seluruh warga Medan sudah mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Minimal, setiap warga Medan telah tercover BPJS PBI (penerima bantuan iuran) di kelas III agar bisa mendapatkan pelayanan gratis di rumah sakit,” tambahnya.
Tak cuma itu, Parlindungan juga menyoroti RPJMD Pemko Medan 2021-2026 yang tidak memiliki program penataan Taman Pemakaman Umum (TPU). “Padahal keberadaan TPU saat ini sudah sangat krisis di Kota Medan, bagaimana pula kalau 5 tahun ke depan. Penataan TPU ini jangan diabaikan, ini kita harapkan menjadi perhatian serius,” tegas Parlindungan.
Begitu juga Anggota Pansus lainnya, Mulia Asri Rambe, meminta seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan dituntut untuk mampu mengikuti ritme kerja Wali Kota Medan Bobby Nasution yang menggalakkan sistem gerak cepat (gercep) dalam setiap penyelesaian target kerja, khususnya dalam rencana 5 prioritas target Kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan. Dengan demikian ke depannya, visi misi dan program prioritas pembangunan Kota Medan yang tertuang dalam Ranperda RPJMD Kota Medan 2021 2026 dapat terwujud.
Penekanan yang sama dikuatkan Ketua Pansus RPJMD Kota Medan 2021-2026 Sudari ST. Kepada seluruh pimpinan OPD, Sudari meminta agar setiap OPD harus mampu mengikuti ritme kerja Wali Kota Medan Bobby Nasution. Selain itu, setiap OPD harus paham pada setiap poin yang tertuang dalam program RPJMD.”Seluruh OPD harus paham dengan apa yang tertuang dalam program RPJMD. Sehingga, visi dan misi wali kota bisa benar-benar tercapai,” tegasnya.
Ketua Fraksi PAN DPRD Medan ini menilai, saat ini pihaknya melihat secara jelas keseriusan Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam membangun Kota Medan.”Mulai dari melakukan berbagai gebrakan untuk perbaikan pembangunan. Tentu jika hal tersebut tidak didukung OPD, maka akan sia-sia. Kami dari Legislatif akan lebih mensupport langkah Pemko Medan demi peningkatan pembangunan yang lebih baik,” tuturnya.
Selain itu, kata Sudari, pihaknya juga melihat jadwal kerja yang selalu padat dari Wali Kota Medan siang dan malam demi perbaikan Kota Medan. “Harus kita dukung, tak ada lagi dalam benak beliau (Bobby Nasution) mencari uang untuk pribadi, tapi fokus perbaikan pembangunan di Kota Medan,” terangnya.
Selanjutnya, Sudari juga meminta kepada para pimpinan OPD supaya dapat bekerja maksimal dalam menggunakan anggaran dan dapat menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) semaksimal mungkin.
“Tentunya hal itu harus menyesuaikan dengan program dan pertimbangan lainnya di masa pandemi Covid 19, sehingga nantinya Pemko Medan bisa terhindar dari Silpa dan semua anggaran bisa tepat sasaran,” pungkasnya.
Sementara itu, anggota Pansus lainnya, Haris Kelana Damanik juga menyoroti program Pemko Medan terkait penanggulangan banjir rob di daerah Medan Utara. Untuk itu, Haris meminta RPJMD agar dapat dievaluasi.
Disampaikan Haris, mengingat penderitaan masyarakat soal banjir Rob, sudah sepantasnya penyediaan anggaran dan penimbunan pembuatan benteng si Paya Pasir dan Kampung Nelayan Indah dilakukan. “Tolong hal ini menjadi perhatian serius BAPPEDA,” pinta Haris.
Menanggapi hal itu, Kepala Bappeda Kota Medan Benny Iskandar menyebutkan jika setiap masukan tersebut akan menjadi perhatian Pemko Medan. Benny mengaku, pihaknya siap melakukan evaluasi demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. “Bila memang untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, tentu akan kita evaluasi. Masukan yang kami terima akan menjadi perhatian kami kedepannya,” pungkasnya. (map/ila)
