Bupati Samosir Anggap Tidak Efektif
MEDAN- Pesta Danau Toba (PDT) 2011, yang tinggal hitungan beberapa hari lagi tengah dihadapkan pada masalah klasik yakni, kekurangan biaya. Dengan kenyataan yang ada, membuat banyak pihak pesimis dengan perhelatan tahunan tersebut. Dengan kondisi itu pula, diusulkan agar PDT 2011 dibatalkan.
“Ya, dengan kekurangan biaya tersebut dipastikan panitia akan memutar otak, karena hari H pelaksanaan sudah mepet. Dana yang dibutuhkan sebesar Rp4,2 miliar, sedangkan kekurangannya sekitar 50 persen lebih atau Rp2,2 miliar lebih. Jangan sampai pada akhirnya, pihak panitia melakukan lobi-lobi ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memenuhi jumlah kekurangan anggaran tersebut. Karena akan berdampak nantinya pada persoalan hukum,” ungkap pengamat anggaran Sumut Elfenda Ananda kepada Sumut Pos, Kamis (8/12).
Karena itu, menurut Elfanda, lebih baik injak bumi alias sadar diri. “Ya, lebih baik even tersebut dievaluasi. Jika tidak memungkinkan, dibatalkan saja dan diselenggarakan pada tahun selanjutnya dengan perencanaan yang lebih matang,” tambahnya.
Lebih lanjut Elfenda menuturkan, pengkajian atau evaluasi yang dilakukan dalam bidang anggaran penyelenggaraan, akan lebih mematangkan pelaksaan PDT selanjutnya. Daripada harus memaksa, penyelenggaraan tetap dilangsungkan namun akan memberi efek atau dampak negatif seusai acara tersebut.
Pemerhati ekonomi asal Universitas Sumatera Utara (USU) Ami Dilham SE mengutarakan, pada prinsipnya even PDT bukan hanya tahun ini saja yang dirasa belum siap, terlebih ketika berbicara mengenai sarana dan prasaran pendukung penyelenggaraan PDT itu sendiri.
Ami Dilham menyoroti, hal yang paling tidak siap dalam menyambut penyelenggaraan PDT 2011 tidak lain adalah masalah infrastruktur jalan. Dikatakannya, infrastruktur jalan ke dan dari daerah penyelenggaraan sangat buruk. Secara otomatis akan mengurangi minat pengunjung, yang berkorelasi dengan tinggi-rendahnya pengunjung yang datang nantinya pada PDT tersebut.
“Dari tahun ke tahun penyelenggaraan PDT, tidak ada yang baru. Jangan berbicara dulu mengenai penyelenggaraannya, berbicara kesiapan daerah setempat untuk menyambut acara itu saja belum tepat. Salah satunya mengenai infrastruktur jalan, yang sama sekali tidak mendukung untuk penyelenggaraan even tersebut. Dan ini merupakan tanggungjawab Pemprovsu. Namun nyatanya, Pemprovsu tidak peduli dengan itu. Dan itu yang kita sayangkan,” ungkapnya.
Maka, secara otomatis efek yang dihasilkan dari sisi ekonomi dalam penyelenggaraan PDT tersebut, tidak serta merta dirasakan masyarakat setempat. “Soal PDT ini, dampaknya jangka panjang. Namun, dengan kondisi yang ada dari tahun ke tahun tidak ada perkembangan signifikan bagi masyarakat. Harus ada perencanaan yang matang, koordinasi dan konsolidasi dari semua instansi terkait. Agar pelaksanaan bisa memberi efek positif, baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah setempat,” bebernya.
Bagaimana dengan kekurangan anggaran yang terjadi, dan apa tidak sebaiknya PDT kali ini dibatalkan saja?
Menyikapi pertanyaan itu, Ami Dilham mengungkapkan, jalan yang bisa ditempuh pihak panitia tidak lain adalah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan menggandeng pemerintah daerah setempat, dalam upaya memobilisasi penambahan anggaran yang dibutuhkan. “Atau lebih baik, ditunda penyelenggaraannya,” katanya.
Di sisi lain, Dewan Pembina Forum Tapanuli Daulat Manurung mengatakan, seandainya pengelolahan lebih maksimal maka hasil akan lebih baik. “Kita sudah mendengar janji-janji pemerintah provinsi ataupun kabupaten, untuk menjadikan Danau Toba mutiaranya Indonesia. Namun, kenyataannya hanya nol belaka alias omong kosong,” tegasnya kemarin.
Daulat Manurung juga sangat pesimis PDT akan membawa dampak ekonomi masyarakat di kabupaten di sekitar Danau Toba. “Bagaimana turis asing mau dating, jalan menuju Danau Toba begitu buruk dan sempit. Turis juga tidak mau datang karena sekarang ini banyak kerambah ikan milik masyarakat dan pengusaha luar daerah, sehingga air Danau Toba tercemar dengan adanya makanan ikan (pelet), sehingga turis asing dan lokal enggan untuk mandi,” tegas Daulat Manurung.
Menariknya, Bupati Samosir Mangindar Simbolon juga tidak membantah kalau PDT dinilai tidak efektif. Hanya dia mengatakan, PDT hanya puncaknya saja. Di tingkat kabupaten/kota se-Sumut, sebelum pesta puncak, sudah digelar pesta budaya. Jadi, katanya, PDT sudah melibatkan masyarakat luas.
Pesta budaya di tingkat kabupaten/kota ini, lanjutnya, dianggap penting. Alasannya, selain memacu Danau Toba sebagai ikon wisata Sumut, masalah pelestarian budaya tetap harus beriringan. “Pesta Danau Toba nantinya hanya menjadi salah satu bagian saja dari Rencana Terpadu Menyeluruh. Bisa saja nanti Pesta Danau Toba cukup dua atau tiga tahun sekali, tapi boleh juga sekali setahun,” cetusnya.
Namun, dia punya kritikan juga terhadap PDT yang digelar 27-30 Desember 2011 mendatang. Pertama, acara PDT dari tahun ke tahun panitianya selalu berganti. Akibatnya, kekurangan pelaksaan tahun sebelumnya tidak diketahui panitia saat ini. “Orangnya berubah-ubah, jadi tak ada perbaikan,” cetusnya.
Kedua, pelaksanaan yang tidak bertepatan dengan libur anak sekolah, dianggap tidak efektif. “Mestinya di hari libur, sehingga anak-anak sekolah yang dari Jawa pun bisa hadir,” ujarnya.
Sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumut, Parlindungan Purba, mengatakan, pemilihan tanggal pelaksanaan, yakni 27-30 Desember, juga sudah melalui pertimbangan yang matang. Yakni, bertepatan dengan masa Natal. “Akan banyak yang pulang kampung, sekalian nostalgia ke Danau Toba,” ujar Parlindungan yang juga Penasihat PDT 2012 ini.
Terlepas dari itu, menurut Mangindar, pengembangan Danau Toba sebagai kawasan industri wisata andalan Sumut akan digarap secara lebih terencana mulai 2012. Mangindar menyebutkan, perencanaan pengembangan Danau Toba mulai 2012 melibatkan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, selain tentunya pemda-pemda di sekitar Danau Toba.
“Kementrian Pariwisata sudah punya Rencana Terpadu Menyeluruh untuk pengembangan Danau Toba, mulai 2012. Ini rencana aplikatif, bukan hanya teori,” ujar Mangindar ditemui koran ini di sela-sela menghadiri acara di Kampus Universitas Indonesia (UI) Depok, Kamis (8/12). Mangindar sendiri menjadi ketua Lake Toba Regional Management, yang anggotanya para bupati/wali kota di sekitar Danau Toba.
Sebelumnya, saat acara Konperensi Pariwisata Nasional, Senin (5/12), Mangindar merasa senang karena perhatian pusat cukup baik kepada Danau Toba. Disebutkan, untuk tahun depan saja, APBN melalui Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menganggarkan Rp20 miliar untuk Danau Toba. Dana ini antara lain untuk menyusun master plan pembuatan geopark yang harus sudah kelar akhir 2011 ini.
Selanjutnya, pada 2012 sudah mulai dibangun atalase sebagai tempat untuk memamerkan keunikan-keunikan Danau Toba. Pemkab Samasir sudah menyediakan lahan 22 hektar untuk pembangunan atalase ini. (ari/sam/rud)
