27.8 C
Medan
Monday, May 20, 2024

Hentikan Perselisihan Gubsu dan Wali Kota Medan di Media

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hubungan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dengan Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution terlihat tidak akur di mata publik dalam beberapa waktu terakhir.

Kondisi itu turut mendapat tanggapan dari Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto. Ia pun meminta kepada berbagai pihak untuk tidak semakin memperkeruh suasana antara keduanya.

Terlebih, menurutnya, saat ini masih dalam suasana Ramadan, sehingga seluruh pihak diharapkan agar bisa saling menjaga satu sama lain. Dan ia berpendapat, hubungan Gubsu Edy dan Wali Kota Bobby sebenarnya tak ada friksi sama sekali.

“Pihak lain jangan membumbui suasana ini. Apalagi ini bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang sejuk. Pak Edy salah satu gubernur yang dapat apresiasi karena pelaksanaan Pilkada Serentak di Sumut sukses, aman dan lancar. Dan saudaraku Bobby, pun dilantik langsung oleh gubernur. Jadi pihak ketiga jangan ada yang mengotori hubungan antara keduanya. Mari sama-sama kita menjaga kebersihan hati,” katanya kepada Sumut Pos, Minggu (9/5/2021).

Ia menambahkan perbedaan pendapat itu sebenarnya bisa diminimalisir, apabila setiap kepala daerah memahami UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-undang tersebut, sebut Hendro, diatur tugas pokok dan fungsi dari setiap kepala daerah. Termasuk juga dalam hal menangani pandemi Covid-19.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut ini menilai dalam penanganan Covid-19, Gubernur Edy hanya menjalankan instruksi yang telah ditetapkan pemerintah pusat, yang kemudian ia sampaikan kepada wali kota maupun bupati di Sumut.

“Sebagai ketua Komisi A, saya menilai sebenarnya tidak perlu wali Kota Medan protes dengan kebijakan gubernur, kalau setiap kepala daerah memahami UU Nomor 23 tahun 2014. Dan tak perlu juga dibesar-besarkan lagi di media massa,” ujarnya.

Selanjutnya, sebagai wakil rakyat, ia berharap gubernur Sumut dan wali Kota Medan fokus saja menangani pandemi Covid-19 di Sumut. Keduanya harus tetap saling bersinergi, sebab penyumbang angka kasus Covid-19 di Sumut adalah Kota Medan. Sehingga perlu kerjasama yang baik antara kedua pimpinan daerah tersebut.

“Tunjukkan bahwa Sumut dan Medan paling siap melaksanakan kebijakan dari pemerintah pusat,” pungkasnya.

Diketahui, Gubernur Edy sempat beberapa kali menegur Bobby terkait kerumunan masyarakat yang timbul di kawasan Kesawan City Walk dan dikhawatirkan bisa menjadi klaster Covid-19. Lalu pada pertengahan pekan lalu, giliran Bobby yang menyentil Edy soal tempat karantina Covid-19 bagi WNI yang pulang ke Sumut selama masa mudik lebaran. Menantu Presiden Joko Widodo itu merasa tidak dilibatkan dan menilai koordinasi Pemprov Sumut tidak berjalan dengan baik. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hubungan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dengan Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution terlihat tidak akur di mata publik dalam beberapa waktu terakhir.

Kondisi itu turut mendapat tanggapan dari Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto. Ia pun meminta kepada berbagai pihak untuk tidak semakin memperkeruh suasana antara keduanya.

Terlebih, menurutnya, saat ini masih dalam suasana Ramadan, sehingga seluruh pihak diharapkan agar bisa saling menjaga satu sama lain. Dan ia berpendapat, hubungan Gubsu Edy dan Wali Kota Bobby sebenarnya tak ada friksi sama sekali.

“Pihak lain jangan membumbui suasana ini. Apalagi ini bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang sejuk. Pak Edy salah satu gubernur yang dapat apresiasi karena pelaksanaan Pilkada Serentak di Sumut sukses, aman dan lancar. Dan saudaraku Bobby, pun dilantik langsung oleh gubernur. Jadi pihak ketiga jangan ada yang mengotori hubungan antara keduanya. Mari sama-sama kita menjaga kebersihan hati,” katanya kepada Sumut Pos, Minggu (9/5/2021).

Ia menambahkan perbedaan pendapat itu sebenarnya bisa diminimalisir, apabila setiap kepala daerah memahami UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-undang tersebut, sebut Hendro, diatur tugas pokok dan fungsi dari setiap kepala daerah. Termasuk juga dalam hal menangani pandemi Covid-19.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut ini menilai dalam penanganan Covid-19, Gubernur Edy hanya menjalankan instruksi yang telah ditetapkan pemerintah pusat, yang kemudian ia sampaikan kepada wali kota maupun bupati di Sumut.

“Sebagai ketua Komisi A, saya menilai sebenarnya tidak perlu wali Kota Medan protes dengan kebijakan gubernur, kalau setiap kepala daerah memahami UU Nomor 23 tahun 2014. Dan tak perlu juga dibesar-besarkan lagi di media massa,” ujarnya.

Selanjutnya, sebagai wakil rakyat, ia berharap gubernur Sumut dan wali Kota Medan fokus saja menangani pandemi Covid-19 di Sumut. Keduanya harus tetap saling bersinergi, sebab penyumbang angka kasus Covid-19 di Sumut adalah Kota Medan. Sehingga perlu kerjasama yang baik antara kedua pimpinan daerah tersebut.

“Tunjukkan bahwa Sumut dan Medan paling siap melaksanakan kebijakan dari pemerintah pusat,” pungkasnya.

Diketahui, Gubernur Edy sempat beberapa kali menegur Bobby terkait kerumunan masyarakat yang timbul di kawasan Kesawan City Walk dan dikhawatirkan bisa menjadi klaster Covid-19. Lalu pada pertengahan pekan lalu, giliran Bobby yang menyentil Edy soal tempat karantina Covid-19 bagi WNI yang pulang ke Sumut selama masa mudik lebaran. Menantu Presiden Joko Widodo itu merasa tidak dilibatkan dan menilai koordinasi Pemprov Sumut tidak berjalan dengan baik. (prn)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/