REL KA: Para penduduk yang hidup di garis kemiskinan tinggal di dekat rel kereta api. Kesehatan mereka kurang terperhatikan pemerintah terkait.
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan dianggap tidak memiliki program atau alokasi anggaran khusus yang dipergunakan untuk menggulangi kemiskinan masyarakat. Padahal, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan itu memiliki anggaran lebih dari Rp295 miliar.
“Dari data yang disajikan, saya melihat tidak ada anggaran untuk penanggulangan kemiskinan atau yang menyentuh langsung kepada masyarakat,” kata Salman Alfarisi saat rapat pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBD 2014, Kamis (9/7).
Bahkan Politisi PKS itu mengatakan, program yang dibuat Dinkes Medan hanya untuk kepentingan internal. “Coba lihat kegiatannya, semua untuk kegiatan internal baik itu pengadaan maupun pelatihan. Sedangkan program yang langsung ditujukan kepada masyarakat tidak ada,” cetusnya.
Anggota Pansus lainnya, Anton Panggabean juga menyayangkan minimnya data yang diberikan oleh Dinkes Medan. Dia juga tidak terima alasan yang diberikan oleh Kepala Dinkes Medan, Usma Polita yang mengatakan undangan rapat pemabahasan LPJ baru diterima dua jam lalu. “Tidak ada alasan seperti itu, harusnya siap dengan kemungkinan apapun. Kan tinggal minta anggota siapkan data,” terangnya.
Selain itu, dia juga menilai pengawasan yang dilakukan Dinkes Medan sangat lemah. Sebab, banyak dokter jaga tidak selalu berada di puskesmas ketika jam kerja.”Saya sudah cek di beberapa puskesmas, di antaranya Puskesmas di Kecamatan Medan Perjuangan dan Kecamatan Medan Tembung,” sebutnya.
Sabar Syamsurya Sitepu, menambahkan Dinkes Medan perlu bergerak cepat khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Politisi Senior Golkar itu, selain tidak siaganya dokter di puskesmas, perlatan puskesmas juga jauh tertinggal.
Padahal, Dinkes Medan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp11,3 miliar untuk belanja peralatan dan mesin. Akan tetapi sampai tutup buku tahun anggaran 2014, realisasinya hanya Rp3,2 miliar dengan persentase 32,45 persen. ”Jadi kami tunggu program-progam Dinas Kesehatan, khususnya pengadaan alat kesehatan untuk memperbaiki kualitas pelayanan puskesmas pada R-APBD 2016,” sebutnya.
Kepala Dinkes Medan, Usma Polita mengatakan pihaknya memiliki beberapa program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti fooging, pembelajaran kesehatan ke sekolah. Selain itu ada juga program pemeriksaan makanan sehat bagi masyarakat.(dik/ila)
