MEDAN-Ratusan Guru Sekolah Dasar (SD) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berunjuk rasa di depan Kantor Walikota Medan di Jalan Maulana Lubis, Medan.
Aksi ini mereka lakukan untuk menuntut agar Pemerintah Kota Medan membayarkan uang sertifikasi mereka yang tidak dicairkan selama 10 bulan terakhir.
“Kemana uang sertifikasi kami?,” kata Tiara Sijabat, salah seorang guru, Selasa (10/9).
Unjuk rasa ini menurut Tiara terpaksa mereka lakukan. Sebab, beberapa kali mereka mempertanyakan hal ini kepada pemerintah namun tidak pernah ditanggapi. Padahal beberapa rekan mereka yang menjadi guru di SMA dan SMP, menurutnya sudah menerima uang sertifikasi tersebut.
“Kenapa kami dibeda-bedakan, kami juga kan sama dengan mereka, sama-sama guru,” ujarnya.
Taksasi dana sertifikasi yang disampaikan para guru ini, setidaknya uang sertifikasi yang mereka peroleh mencapai Rp 25 juta dalam kurun 10 bulan terakhir. Sebab per bulannya mereka rata-rata menerima sekitar Rp 2,5 sampai Rp 3,5 juta per orang sesuai besaran gaji pokok masing-masing. [kl/hta]
Tuntut Uang Sertifikasi,
MEDAN-Ratusan Guru Sekolah Dasar (SD) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berunjuk rasa di depan Kantor Walikota Medan di Jalan Maulana Lubis, Medan.
Aksi ini mereka lakukan untuk menuntut agar Pemerintah Kota Medan membayarkan uang sertifikasi mereka yang tidak dicairkan selama 10 bulan terakhir.
“Kemana uang sertifikasi kami?,” kata Tiara Sijabat, salah seorang guru, Selasa (10/9).
Unjuk rasa ini menurut Tiara terpaksa mereka lakukan. Sebab, beberapa kali mereka mempertanyakan hal ini kepada pemerintah namun tidak pernah ditanggapi. Padahal beberapa rekan mereka yang menjadi guru di SMA dan SMP, menurutnya sudah menerima uang sertifikasi tersebut.
“Kenapa kami dibeda-bedakan, kami juga kan sama dengan mereka, sama-sama guru,” ujarnya.
Taksasi dana sertifikasi yang disampaikan para guru ini, setidaknya uang sertifikasi yang mereka peroleh mencapai Rp 25 juta dalam kurun 10 bulan terakhir. Sebab per bulannya mereka rata-rata menerima sekitar Rp 2,5 sampai Rp 3,5 juta per orang sesuai besaran gaji pokok masing-masing. [kl/hta]
