Pemerintah Harus Lebih Siaga
Anggora DPRD Sumut, Ahmadan Harahap mengharapkan pemerintah lebih siaga dalam penanganan kondisi darurat. Hal ini karena intensitas curah hujan di beberapa tempat cukup tinggi ditambah kerusakan lingkungan. “Kita berharap pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota harus siap siaga di tempat-tempat yang rawan terjadi bencana banjir dan longsor, terutama di wilayah Tabagsel,” ujar Ahmadan kepada wartawan, Jumat (9/11).
Untuk penanganan sendiri, dirinya meminta alat berat disiapkan dan dikerahkan. Sebab jika bencana yang datang tiba-tiba itu berdampak pada pemukiman warga hingga akses jalan dan jembatan, maka akan menimbulkan kerugian besar bagi rakyat. “Kita juga meminta pemerintah memberikan pemahaman ke masyarakat agar tidak lagi mendirikan bangunan atau tinggal di bantaran sungai. Dan itu harus disosialisasikan oleh pemerintah daerah, instansi terkait. Karena memang kita tidak tahu kapan dan dimana musibah bisa terjadi,” sebutnya.
Menurutnya pengalaman masyarakat yang menjadi korban banjir bandang bisa dijadikan pelajaran agar tidak membangun rumah tempat tinggal di tepi atau bantaran sungai. Sebab harusnya dilihat sisi yang membahayakan jika warga bermukim di tempat seperti itu. “Itu kan merugikan kita sendiri juga. Memang bencana ini ketentuan Tuhan, tetapi kita harus belajar, jangan sampai ada lagi korban,” katanya.
Selain itu, lanjut Ahmadan, kerusakan lingkungan hutan di bagian hulu diduga menjadi penyebab tinggi dan besarnya banjir sehingga menggerus tanah bahkan menghanyutkan material berat, seperti yang terjadi bulan lalu di kabupaten yang sama. Karena serapan air semakin berkurang, akibat terjadi perambahan hutan dimana-mana. Karenanya ia meminta pemerintah juga fokus memperhatikan itu.
“Jangan gara-gara kepentingan tertentu seperti pengusaha, membuat banyak yang dikorbankan. Pemerintah harus tegas menyikat habis pengusaha yang merusak hutan. Karena hutan kita sekarang sudah semakin berkurang,”
Sebagai langkah perbaikan, Ahmadan meminta pemerintah melaksanakan upaya perbaikan seperti peremajaan hutan agar fungsi penyangga bisa dikembalikan. Kemudian dari segi ekonomi, dalam hal ini masyarakat dapat diberdayakan untuk menjaga kelestarian hutan.
Diantaranya seperti program perhutanan sosial. “Ya itu juga bisa jadi solusi. Jadi masyarakat mendapat manfaat ekonomi dari keberadaan hutan itu. Karena kalau tanaman buah yang ditanam, maka warga setempat bisa memanfaatkannya tanpa harus menggunduli pohon-pohon,” pungkasnya. (prn/bal/bbs)
