MEDAN, SUMUTPOS.Co – Program vaksinasi atau imunisasi Covid-19 yang direncanakan pada awal November ini, sepertinya bakal molor dari jadwal. Sebab, hingga kini Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut masih melakukan persiapan, diantaranya melatih petugas.
Kepala Dinkes Sumut, dr Alwi Mujahit Hasibuan, mengaku belum bisa memastikan kapan vaksinasi Corona akan dimulai. “Dari jadwal awal memang November ini, tetapi biasa, ada delay dan sebagainya karena harus persiapan terlebih dahulu. Saat ini, persiapan yang sedang dilakukan adalah menyiapkan SDM (sumber daya manusia) untuk melakukan vaksinasi dan sedang dilatih,” kata Alwi kepada wartawan, Senin (9/11).
Menurutnya, pada gelombang pertama ini ada sekitar 600 tenaga kesehatan yang dilatih. Mereka mengikuti pelatihan oleh Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Batam selama empat hari. “Kalau tidak salah ada sekitar 6.000 petugas yang nantinya dilibatkan dalam vaksinasi Covid-19 tersebut. Saya belum dapat informasi untuk vaksin tahap pertama atau berikutnya, yang saya tahu jatah Sumut sekitar 8,2 juta lebih,” sebutnya.
Alwi mengungkapkan, lokasi untuk vaksinasi tidak terbatas pada tempat atau daerah tertentu saja, melainkan di wilayah Sumut. “Makanya, petugas kesehatan yang dilatih merupakan tenaga kesehatan se-Sumut,” ucapnya.
Ditambahkan dia, prioritas yang diberikan vaksin nantinya yaitu tenaga kesehatan dan anggota TNI/Polri. Kemudian, petugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti Satpol PP, pelayanan publik, dan lainnya. Bahkan, kemungkinan wartawan juga akan divaksin kalau memang mencukupi dan sesuai dengan kriteria. “Bagi masyarakat yang ingin divaksin tidak bisa langsung datang begitu saja, tapi harus didata dulu dan sesuai dengan kriteria,” pungkas Alwi.
Sebelumnya, Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut yang juga Sekretaris Dinkes Sumut dr Aris Yudhariansyah menyampaikan, pasca surat pemberitahuan dari Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Nomor SR.02.06/II/10950/2020 per tanggal 19 Oktober 2020 diterima, pihaknya belum ada mendapatkan surat lanjutan termasuk untuk petunjuk teknis vaksinasi Covid-19. “Sebelum melaksanakan vaksinasi, pusat akan mengirim surat tentang petunjuk teknisnya. Sampai saat ini, kita belum menerima pemberitahuan petunjuk teknis vaksinasi itu. Jadi kita belum mengetahui secara pasti, apakah jadwal vaksinasi diundur atau tidak,” ujarnya menjawab Sumut Pos, Senin (9/11).
Ia mengatakan, pihaknya masih tetap berpedoman dari surat edaran sebelumnya tentang rencana vaksinasi yang dilaksanakan pada November 2020 tersebut. Pihaknya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.
Mekanisme imunisasi Covid-19 ini akan diberikan kepada kelompok rentan, mulai usia 18-59 tahun, terutama para tenaga kesehatan (nakes), asisten tenaga kesehatan dan tenaga penunjang pada fasilitas pelayanan kesehatan.
Kelompok prioritas lainnya diberikan kepada petugas pelayanan publik yang berhadapan langsung dengan masyarakat seperti TNI-Polri, petugas bandara, petugas stasiun kereta api, petugas pelabuhan, pemadam kebakaran, petugas PLN dan PAM yang bertugas di lapangan. Kemudian kelompok risiko tinggi lainnya, seperti pekerja yang merupakan kelompok usia produktif dan berkontribusi pada sektor perekonomian dan pendidikan. “Kemudian penduduk yang tinggal di tempat berisiko seperti kawasan padat penduduk,” sebutnya.
Adapun proses vaksinasi ini dengan perincian dari tenaga kesehatan dan petugas pendukung lainnya yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan yakni, sipil 31.634 orang, TNI 582 orang, dan Polri 448 orang. Kemudian petugas pelayanan publik terdiri dari Satpol PP 7.335 orang, TNI 19.631 orang, Polri 19.598 orang, dan lainnya 775.704 orang. Selanjutnya anggota BPJS PBI 4.951.731 orang, serta masyarkat dan pelaku ekonomi lainnya sebanyak 2.426.054 orang.
Seperti diketahui sebelumnya, Kementerian Kesehatan berencana melakukan sosialisasi roadmap atau peta jalan vaksin Covid-19 pekan ini. Roadmap tersebut nantinya bakal mengatur jadwal vaksinasi, logistik, hingga alur jalan distribusi vaksin.
Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes, Muhammad Budi Hidayat mengatakan sosialisasi tersebut akan dilakukan ke sejumlah pemangku kepentingan dan masyarakat, sehingga publik dan pemerintah mendapat kejelasan apa yang akan dilakukan saat vaksin sudah ada. “Roadmap sudah disiapkan dan menunggu arahan jadwal. Insyaallah minggu depan mungkin akan masuk sosialisasi,” katanya, Kamis (5/11).
Menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Rabu (4/11/2020) soal vaksinasi Covid-19 kemungkinan akan dimulai pekan ketiga Desember, Budi tak bisa langsung mengiyakan bakal terjadi karena sejumlah hal. Sebelumnya, Luhut dan beberapa ‘anak buah’ Jokowi sebelumnya juga sempat menyebut pemberian vaksin virus Corona akan dimulai pada November ini.
Menurut Budi, rencana pekan ketiga Desember itu bisa saja terwujud, namun tidak boleh gegabah dan tetap harus mematuhi aturan. Hal yang paling utama, kata dia, menunggu Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) RI mengeluarkan izin darurat vaksin atau Emergency Use Authorization (EUA). “Insyaallah, sesuai rencana setelah EUA keluar,” katanya.
Sejauh ini, sambungnya, Kemenkes juga tengah menggodok serangkaian aturan vaksinasi yang meliputi standar operasional prosedur hingga kegiatan monitoring dan evaluasi. “Kami lakukan persiapan mulai dari protap, SDM, logistik dan distribusi serta Monev,” pungkasnya.
Perihal roadmap vaksin ini, Presiden RI Joko Widodo pada 12 Oktober lalu sudah mewanti-wanti agar road map vaksin rampung dalam sepekan atau tenggat terakhir adalah 19 Oktober. Pernyataan Jokowi itu sekaligus merespons rencana vaksin yang pada November dijadwalkan kedatangan kandidat vaksin.
Kandidat vaksin yang akan masuk ke Indonesia adalah Cansino dengan 100 ribu vaksin (single dose), dan sekitar 15-20 juta untuk 2021. Kemudian, Sinopharm yang menyanggupi 15 juta dosis vaksin (dual dose) tahun ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5 juta dosis dicanangkan datang pada November 2020. Sedangkan Sinovac menyanggupi 3 juta dosis vaksin hingga akhir Desember 2020.
Proteksi Diri Saat Belanja di Pasar Tradisional
Anggota DPRD Sumatera Utara, Sugianto Makmur menilai, banyak titik kerumunan yang rawan penularan pandemi Covid-19, terutama saat masyarakat bertransaksi di pusat perbelanjaan tradisional. Diantara penyebabnya, lantaran protokol kesehatan (prokes) pada lokasi dimaksud mulai longgar diterapkan.
“Bisa kita lihat di pusat-pusat perbelanjaan tradisional, protokol kesehatan sudah tidak lagi ketat. Ini sangat rawan penularan Covid-19, karena diantara pengunjung dan pedagang tidak tertular Covid-19 belum bisa dijamin,” kata Sugianto Makmur kepada wartawan, Senin (9/11)
Kota Medan misalnya, kata dia, ada beberapa pusat perbelanjaan seperti pasar tradisional terlihat mulai longgar penerapan prokes. Baik pedagang ataupun pembeli, diakuinya, mulai longgar dalam menerapkan pola 3M yakni memakai masker, mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, dan menjaga jarak minimal satu meter.
“Misalnya di Pasar Petisah, Pasar Simpang Limun, termasuk pusat pasar. Para pedagang hampir seluruhnya tidak mematuhi protokol kesehatan. Misalnya tidak memakai masker. Demikian halnya pengunjung atau pembeli hanya sekian persen memakai masker. Kalaupun ada yang memakai masker, hanya pembeli. Itu pun lebih sering maskernya ditarik ke bawah tutupi dagu atau leher,” ungkapnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menyayangkan, seolah-olah virus Corona pada pasar-pasar tradisional di Kota Medan tidak ada. Padahal, saat transaksi jual beli terjadi kontak antara pembeli dan pedagang, paling rawan penularan. “Belum lagi terjadi desakan-desakan diantara pengunjung,” imbuhnya.
Atas dasar itu, Sugianto meminta masyarakat untuk disiplin menerapkan prokes di manapun berada terlebih saat beraktivitas di luar rumah. Sebab dengan memakai masker saja bagian dari mematuhi prokes dan sudah sangat memadai untuk menghindari penularan Corona.
“Dengan memakai masker, selain memproteksi diri juga orang lain. Tentunya di sini diperlukan kesadaran kita masing-masing untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Harus ditanamkan dalam diri masing-masing bahwa maskermu melindungiku dan maskerku melindungimu,” katanya.
Pemerintah setempat dalam hal ini, ungkap dia, hendaknya mengawasi pusat-pusat perbelanjaan khususnya pasar tradisional dalam penerapan protokol kesehatan. Jika ingin berbelanja, menurutnya, tidak ada yang melarang tapi harus patuhi prokes dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 di daerah ini. “Silakan belanja, tapi tetap pakai masker sesuai anjuran yang sudah ditetapkan pemerintah,” pungkasnya. (ris/prn)
