Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Sumatera Utara (KontraS Sumut) menilai Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) tidak serius menjalankan reformasi kepolisian.
Penilaian tersebut menyusul belum adanya kepastian hukum atas laporan dugaan penyiksaan terhadap Fadli Lukman Simanjuntak (19), warga Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, meski telah berjalan selama delapan bulan.
KontraS Sumut menilai lambannya penanganan perkara tersebut mencerminkan lemahnya komitmen Polda Sumut dalam menindak anggotanya yang diduga melakukan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia (HAM).
Terlebih, pergantian kepemimpinan di tubuh Polda Sumut seharusnya menjadi momentum untuk membuktikan keseriusan institusi kepolisian dalam melakukan pembenahan internal.
“Hingga saat ini, belum terdapat kepastian bahwa para terduga pelaku penyiksaan telah dimintai pertanggungjawaban pidana melalui proses peradilan,” ujar Badan Pekerja KontraS Sumut melalui Staf Kampanye dan Opini Publik, Adhe Junaedy saat mendampingi orangtua korban melakukan Aksi Tunggal di depan Mapolda Sumut, Senin (9/11/2026).
Adhe menjelaskan, ibu korban, Fatmawati, telah melaporkan dugaan penyiksaan yang dialami anaknya ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut pada 19 Maret 2026 dengan nomor laporan STTLP/B/453/III/2026/SPKT/Polda Sumut.
Selanjutnya, laporan juga disampaikan kepada Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sumut pada 30 Maret 2026 dengan nomor pengaduan 260330000040.
Laporan tersebut ditujukan kepada sejumlah personel Polres Pelabuhan Belawan, yakni IPDA FG, AIPTU GD, BRIPKA RM, BRIGADIR A, serta enam personel lainnya yang diduga terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap Fadli.
Namun, menurut KontraS Sumut, proses penanganan laporan tersebut hingga kini masih berlarut-larut. Penanganan perkara di Ditreskrimum maupun Bidpropam disebut masih berkutat pada tahap penyelidikan.
Bahkan, gelar perkara belum dilaksanakan, sementara proses pemeriksaan etik yang sebelumnya diinformasikan akan segera berjalan juga belum menunjukkan perkembangan.
Padahal, sejumlah langkah untuk mengungkap dugaan penyiksaan tersebut telah dilakukan. Beberapa personel yang dilaporkan disebut telah diperiksa. Rumah Sakit Bhayangkara juga telah menyerahkan hasil Visum et Repertum pada 27 Juli 2026.
Selain itu, KontraS Sumut selaku pendamping hukum keluarga korban telah menyerahkan alat bukti berupa rekaman video yang memperlihatkan Fadli tidak melakukan perlawanan saat proses penangkapan. “Berbagai informasi dan alat bukti tersebut belum berbanding lurus dengan kemajuan penanganan perkara,” ungkap Adhe.
KontraS Sumut menilai lambannya proses hukum tersebut berpotensi memperlihatkan praktik impunitas, terutama ketika laporan masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan aparat penegak hukum sendiri.
“Ketika laporan masyarakat terhadap aparat yang melakukan pelanggaran tidak ditangani secara cepat, transparan, dan profesional, maka Polda Sumut sedang mempertontonkan praktik impunitas di hadapan publik,” tegasnya.
Menurut KontraS, Kapolda Sumut harus memastikan tidak ada perlindungan institusional terhadap personel yang diduga terlibat dalam tindakan penyiksaan. Dugaan penembakan dan pemukulan terhadap Fadli juga harus diusut secara menyeluruh.
KontraS mengingatkan bahwa larangan penyiksaan merupakan prinsip fundamental HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Hal tersebut dijamin dalam Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan.
Selain itu, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 juga mewajibkan setiap anggota Polri menghormati, melindungi, dan menegakkan HAM dalam pelaksanaan tugasnya. Penggunaan kekuatan maupun senjata api harus mengacu pada prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas.
Dua Proyektil Bersarang di Kaki
Tak hanya menyoroti proses hukum, KontraS Sumut juga mengungkapkan kondisi kesehatan Fadli yang hingga kini masih mengalami persoalan pemulihan.
Fadli yang saat ini ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Labuhan Deli disebut masih kerap mengeluhkan rasa sakit dan ngilu pada kedua kakinya. Pasalnya, dua proyektil peluru masih tertanam di kedua kaki korban.
KontraS Sumut memandang kondisi tersebut sebagai persoalan serius dalam pemenuhan hak asasi manusia. Sebab, seseorang yang sedang menjalani masa penahanan tetap memiliki hak atas kesehatan dan perlindungan.
Negara berkewajiban memastikan setiap tahanan memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan berkesinambungan, termasuk akses terhadap perawatan spesialis maupun tindakan bedah apabila dibutuhkan secara medis. “Penahanan tidak menghapus kewajiban aparat untuk melindungi hak-hak dasar orang yang berada dalam penguasaannya,” tegas Adhe.
KontraS juga merujuk Pasal 23 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa setiap orang yang dirampas kebebasannya harus tetap diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabatnya.
Dalam pemantauannya, KontraS Sumut turut mencatat tingginya kasus penggunaan senjata api oleh personel kepolisian di Sumatera Utara.
Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, tercatat sebanyak 85 kasus penggunaan senjata api yang mengakibatkan 115 orang mengalami luka tembak.
Kronologi Dugaan Penyiksaan Fadli
Sebelumnya, peristiwa yang dialami Fadli bermula pada 9 Februari 2026. Saat itu, Fadli ditangkap sekitar 10 orang yang mengaku sebagai polisi di kawasan Paluh Merbau, Percut Sei Tuan, Sumatera Utara.
Penangkapan tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan Fadli dalam peristiwa tawuran yang mengakibatkan seorang warga meninggal dunia. Setelah ditangkap, Fadli diduga diborgol dan matanya ditutup menggunakan lakban ketika dimasukkan ke dalam mobil. Dalam kondisi tersebut, ia mengaku mengalami pemukulan menggunakan batang besi pada kedua pergelangan kakinya.
Fadli juga disebut mendengar sejumlah petugas membicarakan lokasi untuk mengeksekusinya serta rencana membawa dirinya ke Kawasan Industri Medan (KIM).
Dugaan kekerasan berlanjut selama proses pemeriksaan. Berdasarkan keterangan korban, wajahnya sempat ditendang, kedua pergelangan kakinya dihantam batang besi, sementara kedua betisnya ditembak. Ia juga diduga mengalami pemaksaan agar mengakui tindak pidana pembunuhan yang dituduhkan kepadanya.
Atas kondisi tersebut, KontraS Sumut mendesak Kapolda Sumut segera mengambil langkah konkret untuk memastikan penanganan laporan dugaan penyiksaan terhadap Fadli berjalan cepat, transparan, dan akuntabel.
KontraS juga meminta Ditreskrimum Polda Sumut segera melaksanakan gelar perkara, meningkatkan penanganan kasus ke tahap penyidikan, serta memproses secara pidana seluruh personel yang terbukti terlibat.
Selain itu, Bidpropam Polda Sumut didesak menindak tegas personel Polres Pelabuhan Belawan yang diduga terlibat dalam penyiksaan tersebut.
Polda Sumut juga diminta memastikan pemulihan kesehatan Fadli, khususnya memberikan akses perawatan medis yang layak terhadap kedua kakinya.
Terakhir, KontraS Sumut meminta Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melakukan pemantauan serta mengambil langkah sesuai kewenangannya guna menjamin perlindungan dan pemulihan bagi Fadli, keluarga, serta saksi dari segala bentuk intimidasi maupun ancaman.(san)
