MEDAN, SUMUTPOS.CO- DPRD dan Pemerintah Kota (Pemko) Medan telah mengesahkan bersama APBD Kota Medan Tahun 2024 sebesar Rp8.026.297.907.872. Dengan nilai APBD sebesar itu, Pemko Medan telah menyiapkan sejumlah program yang bertujuan untuk mensejahterakan warga Kota Medan.
“Tentunya program-program ini harus diketahui oleh seluruh warga Kota Medan. APBD sebesar Rp8 Triliun lebih itu harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Anggota DPRD Medan Fraksi Gerindra, Mulia Syahputra Nasution SH MH saat menggelar Reses Masa Sidang III Tahun 2023 di Jalan Perjuangan, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Medan Sunggal, Sabtu (9/12/2023) sore. Reses ini turut dihadiri perwakilan Kecamatan Medan Sunggal, perwakilan Kelurahan Tanjungrejo, perwakilan Dinas SDABMBK Medan, perwakilan Dinas Koperasi UMKM dan Perindag Medan, serta sejumlah OPD lainnya tersebut.
Mulia yang duduk sebagai Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan itu mengatakan, dari nilai APBD Kota Medan sebesar Rp8 Triliun lebih tersebut, Rp1,3 triliun diantaranya akan dialokasikan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. Dari anggaran Rp1,3 Triliun di Disdikbud Kota Medan itu, akan ada bantuan siswa tidak mampu yang ditambah sebesar Rp20 Miliar dari besaran anggaran tahun 2023.
“Pemko Medan dan DPRD Medan sepakat akan menambah bantuan beasiswa untuk masyarakat tidak mampu di tahun 2024. Lalu juga akan ada bantuan tas dan baju sekolah bagi siswa SD dan SMP yang tidak mampu,” jelasnya.
Dikatakan Mulia, besarnya anggaran Disdikbud Kota Medan itu juga akan diperuntukkan bagi kenaikan Bantuan Kesejahteraan Guru (BKG) para guru honorer di Kota Medan. Sebab di tahun 2024 nanti, BKG akan naik dari Rp250 ribu menjadi Rp400 ribu perbulan.
Kemudian, diantara APBD Kota Medan sebesar Rp8 Triliun lebih itu, sebagian juga akan dialokasikan untuk penambahan anggaran Dinas Sosial Kota Medan. Sebab di tahun 2024 nanti, akan ada penambahan kuota bantuan sosial untuk masyarakat Kota Medan yang masuk kategori warga lansia. “Kita akan tambah kuota bantuan lansia dari 1.500 orang di tahun 2023 menjadi 2.000 orang di tahun 2024. Untuk warga lansia yang belum dapat bantuan tersebut, nantinya akan kita fasilitasi untuk bisa mendapatkannya,” katanya.
Selain itu, APBD Kota Medan 2024 juga akan dialokasikan untuk Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, yakni sebesar Rp67 miliar. Fokusnya, untuk memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM yang dianggarkan sebesar Rp5 Miliar. Salah satu diantaranya untuk menambah penerima bantuan bagi para pelaku UMKM yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBe).
“Bantuan KUBe ini berupa alat usaha agar usaha yang dijalankan pelaku UMKM semakin berkembang. Di tahun 2023 ini anggaran untuk bantuan KUBe ini sebesar Rp400 juta, di tahun 2024 kita tambah menjadi Rp1 Miliar,” ujarnya.
Semua penjelasan tersebut disampaikan Mulia Syahputra untuk menjawab aspirasi masyarakat yang disampaikan, khususnya saat pelaksanaan reses. Pantauan Sumut Pos, mayoritas warga mengeluhkan tentang bantuan sosial, mulai bantuan pendidikan, bantuan PKH, bantuan usaha dan berbagai keluhan lainnya.
Mendengar keluhan tersebut, Mulia pun berjanji akan menyampaikan semua aspirasi tersebut saat sidang Paripurna DPRD Medan tentang Laporan Reses di Bulan Februari 2024 mendatang untuk dimasukkan ke dalam pokok-pokok pikiran DPRD Medan. “Kita harus memanfaatkan kegiatan reses ini untuk menyampaikan semua aspirasi yang ada, saya akan menindaklanjuti dan memperjuangkan semua aspirasi yang masuk ke saya,” pungkasnya. (map)
