RAMAI: Warga Medan ramai di Kantor Disdukcapil Medan untuk pembuatan e-KTP beberapa waktu yang lalu. (10/1).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Target perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) terus dikebut stakeholder terkait di Sumatera Utara dalam rangka suksesi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, dan mengakomodir terjaminnya hak pilih bagi warga binaan serta pemilih pemula.
Salah satu upaya mewujudkan target tersebut, jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan kepala lembaga permasyarakatan (kalapas) se Sumut, di Hotel Grand Antares Medan, Kamis (10/1).
Kadisdukcapil Sumut Ismael Parenus Sinaga mengatakan, penandatanganan MoU adalah rangkaian dari kegiatan inti yaitu rapat sinkronisasi data kependudukan dalam rangka mendukung Pemilu 2019, antar jajaran Disdukcapil kabupaten/kota dan kalapas se Sumut.
“Isinya itu kesepakatan untuk menuntaskan perekaman KTP elektronik dan surat keterangan dari Disdukcapil ke seluruh lapas dan rutan yang ada di Sumut, guna mengakomodir hak pilih warga binaan,” katanya di sela kegiatan kepada wartawan.
Menurutnya, secara serentak kegiatan perekaman e-KTP nasional akan dilakukan pada Maret mendatang, namun pihaknya selangkah lebih cepat melaksanakan program dimaksud. “Saya sudah izin dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri untuk menggelar rapat ini. Kami berharap paling lama 7 Februari sudah rampung semua warga binaan yang belum merekam untuk didata oleh tim di lapangan. Semoga melalui pertemuan ini pula mampu menjadi semangat kita bersama menyukseskan pemilu, serta menjamin hak pilih para warga binaan,” katanya didampingi Kadisdukcapil Medan OK Zulfi, dan Kadisdukcapil Deliserdang, Mahruzar.
Dia mengakui, ada saran yang disampaikan oleh peserta rapat tentang pembuatan nomor induk kependudukan (NIK) yang harus jelas nama dan alamat sesuai domisili. Dimana bisa dilakukan pada lapas maupun rutan bersangkutan, sehingga semua hak pilih warga binaan dapat diakomodir.
“Tapi biarlah itu akan menjadi wacana pemerintah pusat. Tentunya hasil rapat kita nantinya akan saya sampaikan ke kementerian, dan biarlah pusat yang memutuskan. Saran itu disampaikan kadisdukcapil Deliserdang dan saya kira itu bagus sebagai salah satu solusi yang dapat dibuatkan diskresi,” katanya.
Diungkapkannya, saat ini terdata identitas warga binaan yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) seluruh lapas dan rutan di Sumut mencapai 28.891 ribu jiwa. Untuk data waktu Pilgubsu 2018, DPT warga binaan diketahui ada sebanyak 5.626 ribu jiwa, kemudian di Pilpres data awal yang masuk ke KPU berkisar 6.133 ribu jiwa. Sementara itu untuk yang sudah terekam oleh Disdukcapil per 3 Januari 2019, terdapat sebanyak 13.662 warga binaan yang sudah dilakukan perekaman.
“Sisanya itu sekitar 15 ribu lagi yang mesti kita kejar perekamannya. Kenapa lama? Selama ini kendala banyak terjadi warga binaan yang telah masuk penjara, tidak memberikan NIK. Mereka juga banyak menyamarkan identitasnya agar tidak memalukan keluarga. Harapan kami kalapas dan karutan dapat melengkapi data ini, sehingga hak pilih mereka dapat diakomodir,” katanya.
Kakanwil Kemenkumham Sumut Priyadi mengakui bahwa soal perekaman e-KTP bagi warga binaan merupakan problem bersama. Pada prinsipnya kata dia, warga binaan mempunyai hak pilih dan itu dilindungi konstitusi. “Kami sih siap, kapan saja kami siap. Karena itu memang menjadi tanggung jawab kami menyukseskan pemilu. Jika pemilu makin baik berarti pemerintah dianggap makin baik,” katanya.
Hal kedua, menurutnya, situasi di lapas maupun rutan banyak warga binaan tidak memiliki identitas diri seperti NIK. Dan problem perekaman yang terjadi di lapangan, ungkap Priyadi, antara Deliserdang dan Medan sering saling berebut.
“Makanya sekarang kita punya komitmen bersama untuk ini sehingga masalah klasik tersebut dapat terselesaikan. Dan rapat yang difasilitasi Disdukcapil Sumut ini sangat pas momennya, karena kebetulan hari ini saya mengundang seluruh UPT lapas,” katanya. (prn/ila)
