PARAPAT, SUMUTPOS.CO – Infrastruktur di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba bakal dikebut. Hal ini disampaikan Menko Maritim Luhut Panjaitan pada Rakor Badan Otoritas Badan Pengelola Otoritas Pariwisata Danau Toba (BPOPDT) di Hotel Inna, Parapat, Sumatera Utara, Sabtu (8/7).
Namun, investasi yang akan dilakukan di wilayah KSPN tidak semuanya ditanggung pemerintah, tetapi dikerjasamakan antar institusi swasta atau dengan BUMN.
“Untuk para investor, bentuknya harus B2B (business to business),” ujar Menko Luhut di hadapan para pengusaha, BUMN, institusi pemerintah dan para pimpinan wilayah di sekitar Danau Toba.
Selain itu, dalam rapat yang dipimpin oleh Menkomar Luhut, yang bertindak sebagi Ketua Dewan Pengarah BPOPDT ini juga dibahas berbagai permasalahan di sekitar pembangunan kawasan wisata tersebut dan pemecahannya.
Dalam rapat ini, Menko Luhut menyimak pemaparan perkembangan pembangunan Bandara Silangit yang rencananya akan menerima penerbangan rute internasional yang disampaikan Direktur Utama BPOPDT, Ari Prasetyo.
“Penerbangan Internasional ini perlu dibuka karena jumlah wisatawan yang meningkat. Kemarin saya dapat laporan turis yang datang ke pulau Samosir tahun 2016 mencapai lebih dari 260 ribu orang padahal infrastruktur belum semua terbangun, ” ujar Menko Luhut.
Untuk itu Menko Luhut mendesak semua yang terlibat harus bekerjasama. Dalam rapat diungkapkan rencana untuk membangun perpanjangan landas pacu Bandara Silangit, koordinasi dengan pihak bea cukai dan kementerian penyelenggara karantina Bandara (Kementerian Pertanian, KKP dan Kementerian Kesehatan) serta kontraktor untuk menyesuaikan finalisasi desain bandara.
Pembangunan transportasi terpadu juga menjadi topik dalam rakor ini, perusahaan angkutan Damri akan mengoperasikan bus rute Bandara Silangit-Siantar, kereta api juga berencana membuka rute baru Lubuk Pakam-Siantar untuk menambah rute yang sudah ada Medan-Siantar.
“Garuda Indonesia dan beberapa penerbangan swasta juga mengungkapkan akan membuka rute internasional,” tambah Menko Luhut.
Menko Luhut mengatakan, jumlah kamar yang tersedia di sekitar wilayah ini yang berjumlah 710 kamar dirasa tidak cukup, karenanya ia mendorong BUMN yang memiliki usaha perhotelan di wilayah itu (Inna dan Patrajasa) serta swasta untuk bisa menambah jumlah kamar.
