MEDAN, SUMUTPOS.CO – Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia tahun 2022, angka prevalensi stunting di Sumut turun 4,7 persen menjadi 21,1 persen dari sebelumnya 25,8 persen di tahun 2021. Oleh karena itu, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi berkeinginan di Sumut kasus stunting hanya nol persen.
Pemprov Sumut, menargetkan tahun 2023, turun jadi 18 persen dan tahun 2024, menjadi 14 persen penurunan stunting ini.
Gubernur Edy mendorong dan mengajak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumut, untuk berkolaborasi menekan pertumbuhan orang dan stunting di Sumut ini.
“100 yang lahir, 21 (bayi) yang stunting, kan berat. Kita harap zero, nol stunting. Hari gini, masih ada stunting. Kurang gizi, awal nikah terlalu muda,” ucap Gubernur Edy kepada wartawan, usai pelantikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumut, Munawar Ibrahim di Aula Tengku Rizal Nurdin, Selasa (11/7) pagi.
Mantan Pangkostrad itu, berharap dengan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumut, yang baru ini, mampu berkolaborasi untuk melakukan pembangunan dan pengendalian penduduk yang baik dan bebas dari stunting tersebut.
“Berjalan sesuai dengan di disain, dari mulai laki-laki dan perempuan menikah. Kesehatan harus jelas, setelah nikah. Hamilnya diatur, Puskesmas melayani, setelah melahirkan, diatur, ada posyandunya. Ada vaksinasi, ini tidak dilakukan, hancur anak-anak kita,” jelas Edy.
Gubernur Sumut juga meminta kepada Munawar Ibrahim menjalankan fungsi dan tugasnya dengan sesuai dengan ketentuannya dalam pengendalian pertumbuhan manusia di Sumut ini.
“Job desk dia, adalah menjaga pertumbuhan penduduk, tapi kenyataannya dari 0,9 persen sekarang sudah 1,10 persen. Berarti tidak bisa dijaga itu,” jelas mantan Ketua Umum PSSI itu.
Gubernur Edy mengatakan pada era orde baru, masyarakat terus disajikan dengan edukasi Keluarga Berencana (KB). Namun, saat ini edukasi KB belum menyentuh hingga kalangan bawah masyarakat.
“Dulu nyanyian KB, dinyanyikan terus, untuk apa?. Supaya agar emak-emak ini, hamil repot kita logistik kita untuk memberikan makan. Kita berlomba untuk itu,” ucap Edy Rahmayadi.
Tidak lepas, mantan Pangdam I Bukit Barisan itu, mengkritik keberadaan BKKBN saat ini. Karena, Edy menilai tugas dan fungsinya belum berjalan dalam maksimal dalam pengendalian manusia dan stunting.
“Dulu saya tentara tak terpikirkan saya, saya sekarang menjadi Gubernur ini, waduh gimana ini. BKKBN ini, kayak ada seperti tiada. Jabatan aja seperti itu,” sebut Gubernur Edy.
Gurbernur Sumut menyinggung soal urbanisasi pergeseran dari desa ke kota. Hal ini, menjadi perhatian dirinya. Ia mengajak seluruh berpihak untuk bekerjasama membangun desa dan menata kota.
“Semua berdampak dengan pertumbuhan ekonomi, tidak bisa dikendalikan. Karena orang butuh makan. Tak cukup makan, lari aja ke Kota. Habis itu, begal yang banyak. Bingung lah polisi, semua bermuara, saya tidak kenal sama perwakilan itu. Habis dilantik gak tahu dimana. Tidur, saya mau berperan,” ucap Gubernur Edy.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumut, Munawar Ibrahim mengatakan bahwa apa disampaikan oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi merupakan realita yang dihadapi saat ini.
“Sama-sama kita sudah kita dengar arahan pak Gubernur. Saya pikir beliau, menyajikan membuka mata kita, suatu kenyataan. Bahwa peran BKKBN harus kita revitalisasi ulang, itu intinya,” ucap Munawar.
Munawar mengajak seluruh pihak, termasuk jurnalis mengambil peran dalam pengendalian pertumbuhan manusia dan menekan angka stunting, khususnya di Sumut ini.
“Pembangunan keluarga itu, harus melibatkan seluruh aspek dan pihak. BKKBN jangan sok bisa sendiri, harus bisa kerja sama dengan perguruan tinggi, TNI/Polri dan pers. Saya pikir akan menjadi target kita,” jelas Munawar.(gus/ram)
