30 C
Medan
Friday, November 22, 2024
spot_img

Jangan Sampai Warga Luar yang Nikmati Program UHC Kota Medan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Program Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB) saat ini merupakan program unggulan yang dijalankan Pemko Medan, sebagai wujud peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Apalagi, kesehatan termasuk salah satu program prioritas Wali Kota Medan Bobby Nasution di masa kepemimpinannya.

Untuk itu, program ini diharapkan dapat berjalan dan bermanfaat bagi warga Kota Medan, khususnya yang kurang mampu. Namun belakangan ini, muncul fenomena baru, di mana banyak warga dari luar, “eksodus” ke Kota Medan dengan berbagai cara agar memiliki KTP Medan untuk berobat gratis melalui program UHC.

“Ini harus kita cermati, jangan sampai program ini dimanfaatkan warga dari luar Kota Medan. Kepada lurah, camat, dan Disdukcapil agar jangan sembarangan menerbitkan KTP bagi masyarakat yang tidak jelas domisilinya,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan, H Parlindungan SH MH ketika menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) VIII Tahun 2024; Perda Nomor 04 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan di Lapangan Olahraga Al Ulum Terpadu, Jalan Tangkul I Lingkungan 16, Kelurahan Sidorejo Hilir, Medan Tembung, Minggu (11/8/2024).

Parlindungan pun berharap, jangan sampai anggaran triliun rupiah dari APBD Kota Medan yang dikucurkan untuk program tersebut, malah dinikmati oleh warga di luar Kota Medan. “Makanya perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat Kota Medan. Pasalnya, meski program ini sudah berjalan dua tahun, tapi masih banyak warga Medan yang belum mengetahui secara maksimal program tersebut,” ujar politisi senior Partai Demokrat ini.

Dikatakan Parlindungan, kesehatan adalah hak dasar setiap masyarakat. Sehingga tidak ada apapun yang bisa menghalanginya. “Fasilitas kesehatan juga jangan menjadi halangan. Makanya, siapapun nanti yang terpilih menjadi wali kota berikutnya, pelayanan kesehatan ini harus menjadi program prioritas” tegasnya.

Dia pun berharap, fasilitas kesehatan di Puskesmas harus lebih ditingkatkan. Pasalnya, Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan bagi masyarakat. “Pihak puskesmas juga harus terus meningkat pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya.

Sementara Panca Junita SKep Ners, Kepala Puskesmas Sering mewakili Dinas Kesehatan Kota Medan mengungkapkan, program UHC ini sudah dua tahun dilaksanakan Pemko Medan. Bahkan, Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution baru-baru ini menerima penghargaan atas suksesnya program ini. “Program ini diberikan kepada warga Medan. Bagi yang penyakitnya emergency, bisa langsung berobat ke rumah sakit hanya dengan membawa KTP,” katanya. (adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Program Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB) saat ini merupakan program unggulan yang dijalankan Pemko Medan, sebagai wujud peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Apalagi, kesehatan termasuk salah satu program prioritas Wali Kota Medan Bobby Nasution di masa kepemimpinannya.

Untuk itu, program ini diharapkan dapat berjalan dan bermanfaat bagi warga Kota Medan, khususnya yang kurang mampu. Namun belakangan ini, muncul fenomena baru, di mana banyak warga dari luar, “eksodus” ke Kota Medan dengan berbagai cara agar memiliki KTP Medan untuk berobat gratis melalui program UHC.

“Ini harus kita cermati, jangan sampai program ini dimanfaatkan warga dari luar Kota Medan. Kepada lurah, camat, dan Disdukcapil agar jangan sembarangan menerbitkan KTP bagi masyarakat yang tidak jelas domisilinya,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan, H Parlindungan SH MH ketika menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) VIII Tahun 2024; Perda Nomor 04 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan di Lapangan Olahraga Al Ulum Terpadu, Jalan Tangkul I Lingkungan 16, Kelurahan Sidorejo Hilir, Medan Tembung, Minggu (11/8/2024).

Parlindungan pun berharap, jangan sampai anggaran triliun rupiah dari APBD Kota Medan yang dikucurkan untuk program tersebut, malah dinikmati oleh warga di luar Kota Medan. “Makanya perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat Kota Medan. Pasalnya, meski program ini sudah berjalan dua tahun, tapi masih banyak warga Medan yang belum mengetahui secara maksimal program tersebut,” ujar politisi senior Partai Demokrat ini.

Dikatakan Parlindungan, kesehatan adalah hak dasar setiap masyarakat. Sehingga tidak ada apapun yang bisa menghalanginya. “Fasilitas kesehatan juga jangan menjadi halangan. Makanya, siapapun nanti yang terpilih menjadi wali kota berikutnya, pelayanan kesehatan ini harus menjadi program prioritas” tegasnya.

Dia pun berharap, fasilitas kesehatan di Puskesmas harus lebih ditingkatkan. Pasalnya, Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan bagi masyarakat. “Pihak puskesmas juga harus terus meningkat pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya.

Sementara Panca Junita SKep Ners, Kepala Puskesmas Sering mewakili Dinas Kesehatan Kota Medan mengungkapkan, program UHC ini sudah dua tahun dilaksanakan Pemko Medan. Bahkan, Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution baru-baru ini menerima penghargaan atas suksesnya program ini. “Program ini diberikan kepada warga Medan. Bagi yang penyakitnya emergency, bisa langsung berobat ke rumah sakit hanya dengan membawa KTP,” katanya. (adz)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/