MEDAN, SUMUTPOS.CO – Proyek Tol Seksi I yang sedang dikerjakan memberikan dampak banjir bagi warga yang menetap di Gang Padi, Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli. Warga yang terdampak banjir menuding pelaksana proyek yakni PT Hutama Karya (HK) malah lepas tangann
“Kami masyarakat dengan sikap pelaksana proyek. Sampai saat ini, dampak banjir masih kami rasakan. Mereka datang hanya melihat dan lepas tangan begitu saja, tidak ada solusi,” kesal seorang warga, S Rajagukguk, Selasa (10/9).
Rajagukguk sudah meminta agar dampak banjir itu bisa teratasi, PT HK mengevakuasi masyarakat berdampak banjir sebelum keluar biaya ganti rugi. Namun, alasan mereka tidak ada anggaran.
“Kesal juga saya dengarnya. Anggaran untuk preman ada, untuk masyarakat yang dirugikan tidak ada. Harusnya, sebelum clear pembayaran jangan ada pekerjaan,” tegas S Rajagukguk.
S Rajagukguk mengatakan, masyarakat terdampak banjir agar dapat membayar ganti rugi. Biaya ganti rugi itu untuk biaya pindah dari lokasi. “Masalah ini sudah kita sampaikan ke DPRD Sumut. Bahkan, kemarin ada rapat dengar pendapat di Komisi A. Tapi, yang punya kepentingan tidak ada yang datang, kesal juga kita,” cetusnya.
Mengenai ada pengerukan yang sudah dikerjakan PT HK bukanlah solusi, karena arel yang dikeruk adalah kawasan jalan untuk proyek tersebut. “Kalau memang mereka serius, dicek benar kawasan banjir. Solusinya harusnya membuka resapan air baru, bukan meruntuhkam bangunan yang sudah dibayar. Yang jelas, banjir pasti terjadi kalau hujan turun,” kesalnya lagi.
Sementara, anggota DPRD Kota Medan, M Nasir menyangkan proyek yang dikerjakan PT HK berdampak banjir bagi masyarakat. Pembangunan tol sangat baik bagi kelancaran lalu lintas, tapi harus memikirkan dampak resapan air yang sudah tertutup berimbas banjir.
“Kalau kita lihat, dokumen AMDAL-nya kita duga bermasalah. Karena secara lingkungan berdampak banjir, untuk itu Pemko Medan harus bersinergi dengan pelaksana proyek tentang RTRW dalam mengatasi banjir yang menjadi ancaman serius akibat proyek itu,” tegas Nasir.
Apabila dampak itu dibiarkan, maka proyek itu akan menimbulkan ancaman banjir bagi masyarakat Tanjung Mulia Hilir kedepannya. “Untuk saluran resapan air harus dipikirkan dari sekarang. Kita minta kepada PT HK harus bertanggung jawab dengan bersinergi dengan Pemko Medan. Kita tidak ingin, tata ruang ini rusak dengan kondisi saluran drainase tertutup,” pungkasnya.
Terpisah, Humas PT HK, Mawardi mengaku pihaknya sudah ada turun ke lapangan mengecek keluhan masyarakat. Mereka telah mengorek sebahagian kawasan untuk membuka resapan air untuk mengatasi banjir tersebut.
“Kita sudah ada turun, menurut saya tidak ada masalah lagi. Yang jelas, kita tidak ingin proyek itu merugikan masyarakat, bukan kita tidak peduli. Apa yang menjadi masalahnya sudah kita atasi,” terangnya. (fac/ila)
