Banjir Masalah Bersama
Menanggapi persoalan banjir yang masih terus melanda Kota Medan dan Sekitarnya, anggota DPRD Sumut asal Dapil Sumut I Kota Medan, Yulizar Parlagutan Lubis, mengatakan masalah ini perlu langkah bersama agar penyelesaian tidak lagi partisan dan terkoordinasi.
“Ini seluruh komponen harus turun bersama. Baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Ini memang tidak hanya berdasarkan masalah di Kota Medan saja. Misalnya untuk aliran air, itu kan menyambung dari Karo-Deliserdang-Medan,” ujarnya.
Khusus mengenai posisi aliran sungai yang menghubungkan tiga daerah tersebut, politisi PPP ini melihat ada tanggungjawab pemerintah provinsi yang membawahi antar kabupaten/kota di Sumut. Sedangkan untuk daerah sungai, merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS). “Jadi mencari rumusannya, harus bersama-sama. Jangan sendiri-sendiri,” sebutnya.
Selain itu, ia juga mepertanyakan keberadaan master plan Medan Urban Development Project (MUDP). Sebab interkoneksi jaringan saluran air dari kawasan rumah masyarakat hingga mengalir ke ke laut, belum jelas. Selama ini, hampir tidak terlihat koordinasi yang jelas.
“Yang disalahkan Pemko Medan. Mereka mau buat apa? Itu kan proyek nasional. Makanya nggak bisa kerja sendiri-sendiri,” jelasnya.
Banjir Masalah Bersama
Menanggapi persoalan banjir yang masih terus melanda Kota Medan dan Sekitarnya, anggota DPRD Sumut asal Dapil Sumut I Kota Medan, Yulizar Parlagutan Lubis, mengatakan masalah ini perlu langkah bersama agar penyelesaian tidak lagi partisan dan terkoordinasi.
“Ini seluruh komponen harus turun bersama. Baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Ini memang tidak hanya berdasarkan masalah di Kota Medan saja. Misalnya untuk aliran air, itu kan menyambung dari Karo-Deliserdang-Medan,” ujarnya.
Khusus mengenai posisi aliran sungai yang menghubungkan tiga daerah tersebut, politisi PPP ini melihat ada tanggungjawab pemerintah provinsi yang membawahi antar kabupaten/kota di Sumut. Sedangkan untuk daerah sungai, merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS). “Jadi mencari rumusannya, harus bersama-sama. Jangan sendiri-sendiri,” sebutnya.
Selain itu, ia juga mepertanyakan keberadaan master plan Medan Urban Development Project (MUDP). Sebab interkoneksi jaringan saluran air dari kawasan rumah masyarakat hingga mengalir ke ke laut, belum jelas. Selama ini, hampir tidak terlihat koordinasi yang jelas.
“Yang disalahkan Pemko Medan. Mereka mau buat apa? Itu kan proyek nasional. Makanya nggak bisa kerja sendiri-sendiri,” jelasnya.
