MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Bobby Nasution mengungkapkan kekecewaannya saat memimpin rapat Sinkronisasi Program/Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum Tahun Anggaran (TA) 2022 di Balai Kota Medan, Kamis (10/3). Rapat tersebut dihadiri perwakilan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan (BBPJN) Sumut, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumut, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II, serta Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDA CKTR) Sumut dan sejumlah OPD terkait di lingkungan Pemko Medan.
Terungkap, ada beberapa usulan Pemko Medan yang sudah dimasukkan tapi belum ditindaklanjuti. Adapun yang diusulkan Direktorat Jenderal Bina Marga, yakni pembangunan fly over simpang Manhattan (pondok kelapa) senilai Rp250 miliar tapi yang dianggarkan baru senilai Rp5,8 miliar.
“Ada beberapa usulan dari Pemko Medan yang sudah dimasukkan tapi belum ditindaklanjuti. Salah satunya yang diusulkan Direktorat Jenderal Bina Marga, yakni pembangunan fly over senilai Rp250 miliar, tapi yang dianggarkan baru Rp5,8 miliar,” ucap Bobby dalam rapat tersebut.
Dikatakan Bobby, pembangunan fly over di simpang Pondok Kelapa sudah dipresentasikan tahun lalu, termasuk usulan desainnya. Tapi saat rapat dengan Gubsu beberapa hari lalu, desain yang disampaikan justru masih menggunakan desain yang lama, serta munculnya persoalan pembebasan lahan.
“Ini yang kami sayangkan. Sebab saat pembahasan terakhir tahun lalu, persoalan pembebasan lahan tidak ada dibicarakan, hanya soal desain fly over. Ditambah lagi Pak Menteri sudah mengatakan, fly over dibangun tahun ini di hadapan Pak Dirjen,” ungkapnya kecewa.
Selain fly over, dalam rapat itu, Bobby juga mempertanyakan masalah perbaikan jalan-jalan nasional yang ada di Kota Medan. “Apabila tidak jelas perbaikannya, kami sudah minta melalui Kadis PU Kota Medan untuk diberikan pelimpahan wewenang kepada kami untuk bisa atau merawat beberapa ruas jalan nasional. Jangan nanti kondisinya sudah rusak kali, baru dilimpahkan kepada kami. Tentunya anggaran untuk memperbaikinya akan lebih besar lagi,” ujarnya.
Di samping masalah jalan, Bobby juga berharap adanya pelimpahan wewenang terhadap pembenahan beberapa alur sungai. Salah satunya, perbaikan dinding Sungai Denai di Jalan Seksama Gg Raja Aceh yang telah dikerjakan BWS Sumatera II. Sebab tak lama setelah diperbaiki, dinding sungai mengalami kerusakan, tapi masih bisa dilalui warga. Namun pasca banjir, dinding sungai hancur dan warga tak dapat lagi melintas.
Untuk itu, Bobby meminta agar BWSS memberikan pelimpahan wewenang sehingga Pemko Medan dapat membantunya. “Sebab dengan terputusnya Jalan Seksama Gg Raja Aceh itu, Pemko Medan yang disalahkan masyarakat, bukan BWS Sumatera II,” katanya.
Oleh karena itu, Wali Kota Medan menegaskan, bahwa Pemko Medan siap membangun kerja sama dengan perwakilan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang ada di Sumatera Utara, termasuk pihak Pemprov Sumut sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik dan masyarakat merasakan manfaatnya.
“Membangun Kota Medan tentunya perlu kolaborasi yang kuat. Tolong hilangkan ego sektoral kita. Jadi tidak ada yang menjadi superhero. Apabila kegiatan ini berhasil, tentunya berkat tim kita yang kuat. Selaku Pemko Medan, saya mengharapkan kerjasamanya,” kata Bobby.
Sebelumnya, rapat diawali dengan pemaparan kegiatan yang akan dilakukan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PUPR TA 2022 yang masuk wilayah Kota Medan. Kegiatan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang masuk Kota Medan sekitar Rp113,4 miliar, Direktorat Jenderal Bina Marga sekitar Rp7,2 miliar, Direktorat Jenderal Cipta Karya sekitar Rp69 miliar, Direktorat Jenderal Perumahan Rp149 miliar.
Terpisah, ajakan kolaborasi yang disampaikan Wali Kota Medan Bobby Nasution kepasa Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur di Kota Medan, dinilai belum mendapatkan tanggapan serius. Banyak pihak menilai, komunikasi yang dibangun Bobby dengan pemerintah pusat tidak mudah dilakukan, sekalipun Bobby seorang menantu Presiden.
Merespon persoalan ini, Ketua Fraksi PKS DPRD Medan Syaiful Ramadhan, menilai bahwa permasalahan yang selama ini terjadi adalah masalah komunikasi yang sepertinya belum sinkron dengan pemerintah pusat.
“Persoalan ini sudah lama, seperti di kepemimpinan Wali Kota Medan sebelumnya juga sama. Kita menilai ada komunikasi yang belum nyambung, sehingga persoalan dari tahun ke tahun tetap sama seperti ini. Problem ini perlu dipecahkan bersama,” ucap Syaiful, Jumat (11/2).
Dikatakan Anggota Komisi IV DPRD Medan ini, pihaknya mendukung Pemerintah Kota Medan yang terus menekan pusat agar memiliki kepekaan terkait persoalan di daerah seperti masalah normalisasi Sungai, jalan nasional, jembatan, serta proyek stretegis lainnya.
“Kita sangat mendukung komunikasi ini terus diintensifkan, persoalan yang ada selama ini harus mampu terjawab sehingga persoalan di daerah bisa segera diatasi,” ujarnya.
Dalam membuka komunikasi yang tersumbat ini, Syaiful Ramadhan mengingatkan Wali Kota Medan tidak boleh mengesampingkan peran Partai Politik. Dalam upaya memecahkan ego sektoral ini, peran partai politik juga sangat penting bagi Bobby Nasution dalam menyelesaikan komunikasi dan ego sektoral yang terjadi. “Peran partai politik dalam persoalan ini sangat besar, dimana Parpol bisa menggerakan Anggota DPR di pusat untuk bersama mendorong persoalan ini agar bisa diselesaikan,” jelasnya.
Ketika aspirasi di daerah disampaikan, perwakilan masyarakat di DPR juga bisa memberikan tekanan, sehingga persoalan yang ada bisa lebih mudah diselesaikan. “Ketika aspirasi disampaikan dan menjadi pembahasan di pusat, maka akan lebih mudah diselesaikan,” pungkasnya. (map/ila)
